Anggaran Pendidikan

Golkar dan PDIP berseteru sengit terkait anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp223,5 triliun di APBN 2026, di mana PDIP tuding dana tersebut "gerus" alokasi pendidikan nasional, sementara Golkar balas klaim kesepakatan bulat DPR termasuk PDIP saat paripurna.

Polemik memanas pasca-konferensi pers PDIP yang bongkar data lampiran APBN, picu perdebatan politik jelang Ramadan dan evaluasi program Prabowo.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati (PDIP) ungkap pada 25 Februari 2026 bahwa dari Rp769 triliun mandatory spending pendidikan (20% APBN), Rp223,5 triliun dialihkan langsung ke MBG per Pasal 22 UU APBN 2026, kurangi ruang gizi sekolah dan infrastruktur pendidikan dasar. Esti sebut ini jawab klaim pejabat yang bilang MBG dari "efisiensi anggaran", bukan pendidikan; kader PDIP daerah bingung karena instruksi internal larang manfaatkan MBG secara politis. Adian Napitupulu perkuat dengan rujuk Perpres lampiran APBN, tuntut transparansi Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini (Golkar) tegaskan 27 Februari bahwa anggaran MBG hasil musyawarah Banggar (Ketua PDIP) dan paripurna DPR, "tak ada yang tolak termasuk F-PDIP"; Golkar tak kelola operasional tapi dukung penuh sebagai prioritas Prabowo. Idrus Marham sindir PDIP larang kader kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saran libatkan masyarakat umum demi inklusif. Golkar akui kekurangan implementasi seperti keracunan Cimahi harus diperbaiki, tapi anggaran konstitusional tak bisa dicabut.

Konflik muncul pasca-insiden keracunan massal MBG di Cimahi (43 korban), tingkatkan sorotan efisiensi; PDIP posisikan sebagai pengawas APBN, Golkar bela koalisi pemerintah. Program MBG target 82 juta penerima (anakanak stunting), tapi kritik alokasi 29% pendidikan nasional picu debat silang ideologi: Golkar pro-program sosial Prabowo, PDIP jaga amanat UUD 1945 pendidikan gratis 20%. Hingga 27 Februari 2026, DPR rencana rapat kerja Komisi X klarifikasi BGN, pantau distribusi Ramadan.