Mitra SPPG Berencana Gelar Aksi di DPR 1 Oktober, Sampaikan 4 Tuntutan

ejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 1 Oktober 2026. Aksi tersebut ditujukan untuk menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepastian operasional SPPG, investasi mitra, serta hubungan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator aksi Presidium Mitra BGN Seluruh Indonesia, Sawaludin atau Aweng, mengatakan konsolidasi telah dilakukan di sejumlah daerah. Menurut pihak koordinator, aksi tersebut akan melibatkan mitra dari berbagai wilayah, meski jumlah peserta yang disebutkan masih berupa estimasi dan belum terverifikasi secara independen. Mahardika Nusantara

Salah satu persoalan yang disoroti adalah investasi yang telah dikeluarkan mitra untuk membangun dan menyiapkan fasilitas dapur SPPG. Para mitra meminta adanya kepastian mengenai operasional fasilitas yang telah dibangun, terutama bagi dapur yang belum memperoleh kepastian untuk beroperasi. Mahardika Nusantara

Dalam aksi tersebut, terdapat empat tuntutan utama yang akan disampaikan.

Pertama, para mitra menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mitra SPPG menyatakan tetap mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program pemerintah. Mereka menempatkan keberlangsungan program dan kepentingan penerima manfaat sebagai bagian dari tuntutan dalam aksi 1 Oktober.

Kedua, mereka meminta pemerintah memberikan kejelasan serta mengevaluasi kebijakan moratorium SPPG, termasuk untuk wilayah aglomerasi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun wilayah terpencil.

Mereka meminta pemerintah memerintahkan BGN mencabut moratorium SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah 3T dan terpencil. Para mitra meminta kejelasan mengenai status pembangunan dan operasional SPPG yang terdampak kebijakan tersebut.

Ketiga, mitra meminta mekanisme penyelesaian atau pengembalian investasi yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung MBG, khususnya apabila fasilitas tersebut belum memperoleh kepastian operasional.

Mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi atau dana yang telah mereka keluarkan untuk membangun dapur dan fasilitas pendukung MBG. Permintaan ini terutama ditujukan bagi mitra di wilayah yang belum mendapat kepastian operasional.

Keempat, mereka meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN. Para mitra mendorong adanya dasar hukum yang lebih jelas mengenai penyelenggaraan MBG, termasuk hak, kewajiban, perlindungan, dan mekanisme penyelesaian persoalan antara pemerintah, BGN, dan mitra.

Para mitra meminta adanya dasar hukum yang jelas, termasuk melalui pembentukan undang-undang khusus yang mengatur penyelenggaraan MBG dan hubungan kemitraan.

Di sisi lain, BGN tengah memperkuat pengawasan terhadap SPPG. Dalam keterangan resmi pada 23 September 2026, BGN menyebut SPPG yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai penghentian operasional sementara sebagai langkah korektif dan pencegahan. BGN juga menyatakan rata-rata terdapat 20 hingga 30 SPPG yang dikenai suspend setiap harinya berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi.

Sebelumnya, pada 16 September 2026, BGN juga mengumumkan penghentian sementara terhadap 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah tersebut, 654 SPPG diusulkan untuk ditutup secara permanen apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Perbedaan kepentingan antara kebijakan pengawasan BGN dan persoalan yang disampaikan mitra menjadi salah satu konteks menjelang aksi 1 Oktober. Para mitra menyatakan aspirasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan program MBG, melainkan meminta kepastian mengenai operasional, investasi, serta hubungan kemitraan dalam pelaksanaannya. Mahardika Nusantara