PEWARTANUSANTARA.COM - Pemerintah Indonesia akan kembali membuka seleksi penerimaan CPNS 2018. Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan ada banyak sekali posisi yang dibutuhkan untuk mengisi kembali posisi para pegawai yang akan pensiun nanti.
Menurut Asman, penerimaan CPNS kira-kira 50% dari keseluruhan para pegawai yang akan pensiun. Sedangkan untuk aparatur sipil negara (ASN) yang akan pensiun tahun 2018 diperkirakan mencapai 220 ribu pegawai.
"Sesuai dengan kesepakatan, minimum 50 persennya berarti 110 ribu, bergantung pada nanti kemampuan keuangan," tutur Asman.
Saat ini saran dari daerah dan kementerian untuk kebutuhan ASN sudah diterima Kementerian PAN-RB. Sehingga, formasi CPNS 2018 akan bisa diumumkan pada bulan ini. "Insya Allah, Januari sudah mulai kami umumkan," ungkapnya.
Asman menyatakan, posisi yang diprioritaskan dalam penerimaan CPNS tahun ini adalah tenaga kesehatan dan pendidikan. Sementara, para pegawai yang menunjang pembangunan di daerah masing-masing, contohnya infrastruktur. "Jadi, ada sarjana teknik, sarjana arsitektur, dan bidang pertanian," paparnya.
Menurut Asman, jika sudah ditetapkan formasinya, kementerian akan melakukan seleksi kemampuan wilayah atas formasi itu.
Semoga saja, lanjut Asman, sistem penerimaan CPNS 2018 yang profesional akan menjadikan ASN lebih unggul dari pegawai korporasi, misalnya perusahaan profesional ataupun perusahaan maju lain.
"Mulai rekrutmennya, pendidikannya, pelatihannya, hingga sistem penempatan jabatan pimpinan tingginya," pungkasnya.
PEWARTANUSANTARA.COM - Asian Games, atau dapat dikatakan pesta akbar olahraga 4 tahun ini, menurut Ketua Umum Masyarakat Cinta Olahraga, Nurhasan harus dipersiapkan secara intensif.
Event olahraga bergengsi ini akan diselenggarakan di Palembang dan Jakarta pada Agustus 2018 nanti.
“KONI DKI Jakarta sebagai wadah strategis penyelenggaraan Asian Games 2018, mestinya sudah bekerja mempersiapkan penyelenggaraan event tersebut, ini malah terjebak konflik internal,” ujar Nurhasan, Sabtu (6/1/2018).
Menurut Nurhasan, perkembangan persiapan penyelenggaraan Asian Games tahun ini, nampak terganggu oleh munculnya konflik internal ditubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta, pasca Musyawarah Olahraga Propinsi (Musorprov) XI KONI DKI pada 27 April 2017.
Ketua Umum KONI Pusat menindaklanjuti Keputusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) dengan mengeluarkan SK Nomor 90 Tahun 2017 terkait penunjukan pejabat sementara kepengurusan KONI DKI Jakarta yang diketuai oleh Suwarno beserta wakilnya M Taufik dan Ratiyono tertanggal 4 Desember 2017.
PEWARTANUSANTARA.COM - Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Inf R. Sidharta Wisnu Graha didampingi Letkol Inf Slamet Sarjianto, Dandim 0802/Ponorogo, menjenguk korban bencana alam banjir Waduk Bendo, Desa Ngindeng, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, Jum'at (5/1/2018).
Kedatangan R. Sidharta Wisnu Graha tersebut bemaksud menyerahkan bantuan burapa sembako kepada korban banjir di Kompleks Perumahan Relokasi Waduk Bendo.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolres Ponorogo Kompol Suharsono, Camat Sawoo Jaka Wardaya bersama Danramil 0802/14 Sawoo Kapten Inf Sunarji, Kapolsek Sawoo AKP Gunawan, pimpinan Kantor Kerja Sama Operasional (KSO) Waduk Bendo serta Kades Ngindeng, Katenan bersama para Kepala Desa se-Kecamatan Sawoo.
Pada kesempatan itu R. Sidharta Wisnu Graha menyampaikan kepada para korban banjir untuk tetap semangat jangan sampai putus asa. “Bencana adalah anugerah yang menguji kesabaran kita dan jangan nglokro (patah semangat),” tuturnya.
Selain itu, ia juga berterimakasih kepada warga Waduk Bendo serta tamu undangan lain yang bisa hadir dalam acara itu. “Pada kesempatan ini kami sedikit membantu rasa prihatin dan hanya bisa memberi bantuan walaupun tidak banyak,” ujarnya.
Menurut Sidharta, Pemkab Ponorogo, Jatim sudah memikirkan semua. “Alhamdulilah masyarakat bisa menikmati rumah baru di tempat relokasi ini,” tuturnya.
Disamping itu, terkait bencana di wilayah Korem 081/DSJ pihaknya mengaku sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti hal itu. “Termasuk prosedur-prosedur untuk menangani bencana,” paparnya.
Dia juga menginginkan setiap Daerah atau Kabupaten/Kota memiliki alat-alat bencana alam untuk keadaan darurat. “Seperti saat bencana alam di Pacitan kami memberi bantuan sekuat tenaga termasuk membuka akses jalan yang terisolir karena bencana dan bisa menyelesaikan pembangunan 440 rumah bagi korban bencana di Pacitan,” pungkasnya.
PEWARTANUSANTARA.COM - Kim Jong Un, Presiden Korea Utara (Korut), menyatakan agar Korut bisa lebih masif lagi dalam mengembangkan senjata nuklir. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato perayaan Tahun Baru, sebagaimana dilaporkan kantor AFP, Senin (1/1/2018).
Korut sudah dua kali melakukan uji coba senjata skala besar, tercatat selama 2017 lalu. Pertama, bom hidrogen atau yang dikenal dengan termonuklir yang diujicobakan pada 3 September, kemudian, yang kedua rudal balistik antar benua (ICBM) jarak jauh yang diujicobakan pada 29 November.
Menurut Kim, rudal tersebut diklaim bisa menjangkau seluruh daratan di Amerika Serikat (AS).
"Kita harus memproduksi hulu ledak nuklir secara massal, sama seperti rudal balistik, dan mempercepat penempatannya," ungkap Kim.
Disamping itu, sambungnya, nuklir yang selama ini dikembangkan Korut bukan sebatas gertakan saja. Kim mengancam akan meluncurkan rudal tersebut jika kedaulatan mereka diganggu oleh pihak lain.
Pernyataannya merujuk kepada latihan gabungan yang dilakukan AS dan Korea Selatan (Korsel) secara besar-besaran pada tanggal 4-8 Desember 2017. Dimana AS dan Korsel mengerahkan 230 jet tempur dalam latihan yang diberi sandi "Vigilant Ace".
"Tombol peluncurannya selalu ada di bawah meja saya," tegasnya.
Menurut mantan pejabat militer AS, perang nuklir antara AS dengan Korut bisa saja terjadi kapanpun.
Mantan Kepala Staf Gabungan, Mike Mullen mengungkapkan, pemerintahan Presiden Donald Trump membuat segala usaha guna mencegah diplomasi program nuklir sehingga semakin negatif.
"Dalam pandangan saya, kami semakin dekat menghadapi perang nuklir melawan Korut," ungkap Mullen, dalam ABC.
PEWARTANUSANTARA.COM - Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menyatakan; orang-orang terkaya di Indonesia adalah orang-orang dari perusahaan swasta batubara.
“Mereka sangat kaya. Kekayaan ini adalah hasil jor-joran mega proyek listrik 35 ribu megawatt. Walaupun belum 1/3 nya terealisi tapi mega proyek ini telah menyebabkan harga batubara meroket. Satu perusahaan bisa mendapatkan untung Rp 100 triliun karena jual batu bara dal proyek 35 ribu megawatt,” ungkap Daeng.
Lalu siapa yang jatuh miskin?, tanya Daeng. Sudah tentu rakyat Indonesia yang harus membeli listrik pada tingkat harga di atas India, China dan USA.
“Setelah sebagian besar subsidi dicabut oleh pemerintah rakyat harus membayar sesuai harga pasar yang ditentukan oleh inflasi, nilai tukar dan harga energi primer terutama batubara,” paparnya.
Disamping itu, menurut dia, orang-orang miskin ialah perusahaan listrik negara (PLN). Meraka digolongkan miskin, sebab dijebak membangun sebagian besar pembangkit batubara.
Tak hanya itu, bahkan kontrak pembangunan pembangkit dengan swasta biayanya sangat mahal. Padahal, kabarnya pembangkit adalah barang bekas dari tiongkok. Selain itu, PLN diwajibkan membeli listrik swasta berapapun produksinya dan berapapun biayanya. Walaupun produksi tersebut melebihi kebutuhan PLN, namun tetap saja harus dibeli.
“Akibatny 40% listrik yang dibeli PLN dibuang percuma namun dibayar dengan uang PLN hasil utang dan hasil mengeruk tarif dari rakyat,” tuturnya.
“Hasil dari proyek listrik ini adalah sinarmas group dan kawan kawannya penambang batu bara kaya raya. Tapi PLN dan rakyat indonesia jatuh miskin hingga sekarat,” pungkasnya.
PEWARTANUSANTARA.COM - KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dorodjatun Kuntjoro Jakti (mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI), terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
Menurut Febri Diansyah, Kabiro Humas KPK, Kuntjoro akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Syafruddin Arsyad Tumenggung yang telah menjadi tersangka pada kasus ini.
“Yang bersangkutan (Dorodjatun Kuntjoro Jati) diperiksa sebagai saksi dalam ksus BLBI untuk tersangka SAT,” ujar Febri, Selasa, (2/1/2018).
Kuntjoro diketahui menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri periode 9 Agustus 2001–20 Oktober 2004.
Selain itu, ia juga diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).
Adapun salah satu kewenangan KKSK adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang rencana induk penyehatan perbankan yang disusun oleh BPPN. Kerja KKSK itu pun dikuatkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002.
KPK baru menetapkan satu orang tersangka untuk diketahui dalam kasus BLBI, yakni Syafruddin Arsyad Tumenggung.
Menurut Syafruddin, penerbitan SKL BLBI yang dikeluarkan untuk BDNI telah mendapat persetujuan dari. Persetujuan KKSK tersebut berdasarkan Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004.
Disamping itu, KPK menyebutkan terkait kerugian negara mencapai Rp 4,58 triliun, sebagaimana hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
PEWARTANUSANTARA.COM - Ada beberapa catatan ekonomi Indonesia yang penting untuk direfleksikan sebagai bahan evaluasi di tahun depan. Berdasarakan catatan sepanjang tahun 2017, terdapat hal fundamental yang dirasakan masyarakat. Yakni terkait daya beli menurun, susahnya lapangan pekerjaan, serta harga kebutuhan pokok yang makin mahal.
Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi Indonesia di ASEAN. Indonesia, saat ini tertinggal jauh di bawah Filipina yang meningkat hingga 6,9 persen dan Vietnam 6,4 persen. Data ini disebutkan dalam catatan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) 2017.
AEPI menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di subregional ASEAN diperkirakan hanya 5,0% pada 2017 dan 5,1% pada 2018. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,06 persen pada 2017 dipastikan berada di bawah rata-rata ASEAN.
Salamuddin Daeng, Peneliti AEPI, menyebut hal tak terbantahkan bahwa Indonesia tengah kalah dalam berdagang di ASEAN.
Menurut Daeng, ekspor Indonesia ke negara ASEAN lainnya mencapai US$ 15,65 miliar dalam enam bulan pertama 2017. Sementara, impor mencapai US$ 16,3 miliar, sehingga terjadi defisit US$ 656 juta.
“Ini adalah fakta bahwa Indonesia bertekuk lutut dan kalah bersaing dengan negara di kawasan ASEAN,” ujar Daeng.
Sementara surplus perdagangan Indonesia hingga Oktober 2017, menurutnya sebesar 11.78 miliar dolar yang diperoleh dari selisih ekspor sebesar 138.46 miliar dolar dan impor sebesar 126.68 miliar dolar. Surplus perdagangan mengalami anomali, karena faktanya ekspor menurun tapi juga terjadi penurunan impor dalam jumlah besar.
Penurunan impor merupakan suatu keadaan pelemahan dari industri nasional. Mengingat sebagian besar impor adalah bahan baku yang digunakan oleh industri nasional. Sehingga, pelemahan impor bahan baku berarti pelemahan yang dalam dari industri nasional.
Menurut Daeng, neraca perdagangan Indonesia-China mengalami defisit pada enam bulan pertama 2017. Tercatat, defisit perdagangan Indonesia-China dalam setahun mencapai USD 6,628 miliar atau sekitar 12-13 miliar dolar.
“Data from the Trade Ministry shows that Indonesia posted a trade deficit of US$8.4 billion with China during the period from January to August this year, slightly better than $9.9 billion deficit recorded in the same period last year,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Kondisi neraca eksternal Indonesia di kawasan, menggambarkan bahwa secara keseluruhan Indonesia dalam kondisi ekonomi yang kacau. Kondisi ini semakin diperparah oleh perdagangan bebas ASEAN, sebab Indonesia mengalami defisit besar dalam berdagangan dengan negara anggota ASEAN.
Selain itu di saat yang sama, ujar Daeng, seluruh surplus perdagangan Indonesia dengan seluruh belahan dunia, disapu bersih oleh perdagangan bebas antara ASEAN dengan China yang sudah tentu melibatkan Indonesia.
Indonesia merupakan satu-satunya negara dengan defisit transaksi berjalan di ASEAN. Sementara negara ASEAN yang lain surplus, Indonesia mengalami defisit. Adapun defisit transaksi berjalan Indonesia adalah (-) USD 27.5 miliar pada tahun 2014, (-) 17.5 miliar USD tahun 2015 dan (-) 16.8 miliar USD tahun 2016. Keterangan tersebut dilansir dari Bank Indonesia, tahun 2017.
Indonesia adalah negara dengan laju inflasi tertinggi di ASEAN. Pada tahun 2014 laju inflasi di Indonesia mencapai 8.4%, tahun 2015 sebesar 3.4% dan tahun 2016 sebesar 3% dan tahun 2017 diperkirakan 5%.
PEWARTANUSANTARA.COM - Majelis Umum PBB melakukan voting menolak akui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Hasil pemungutan suara menunjukkan mayoritas suara (128 negara) tetap mendukung resolusi PBB yang menolak untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, meski berada di bawah tekanan Amerika Serikat (AS). Sedangkan 9 negara tidak menyetujui dan 35 negara lainnya abstain dalam voting tersebut. Voting ini dilaksanakan di New York, AS, Kamis (21/12/2017).
Presiden Trump menyerukan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, hal ini menimbulkan reaksi dunia internasional bahkan belakangan telah memicu aksi unjuk rasa di sejumlah negara.
Ironisnya Presiden Trump malah mengancam pemutusan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Status Yerusalem merupakan problem utama dalam konflik Israel-Palestina. Israel menduduki kawasan timur kota itu saat Perang Timur Tengah tahun 1967 dan menganggap seluruhnya sebagai ibu kota yang tidak bisa dipisahkan. Namun Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari negara masa depan mereka.
Setelah AS melakukan veto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai status Yerusalem tidak berlaku dan ditiadakan, Palestina kemudian mendesak agar diadakan pertemuan khusus.
Turki dan Yaman yang didukung oleh negara-negara Islam, kemudian membawa resolusi yang mencerminkan rancangan DK PBB tersebut ke forum Majelis Umum yang dihadiri oleh 193 negara anggotanya.
Riyad al-Maliki, Menteri Luar Negeri Palestina dan rekannya dari Turki, Mevlut Cavusoglu menuduh AS melakukan intimidasi, menjelang pengambilan keputusan di Majelis Umum tersebut.
Sebelumnya, sebuah pernyataan resmi dari kantor PM Israel juga menyatakan penolakan terhadap resolusi tersebut. Bahkan Netanyahu mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel sejak dulu, seperti disebutkan di Reuters, (21/12/2017)
PEWARTANUSANTARA.COM - Gofur Jamaludin, Aktivis Gerakan Untuk DPR Bersih (GERAK DPR) menilai, Lembaga Legislatif DPR-RI telah kehilangan kepercayaan masyarakat akhir-akhir ini. Dikarenakan terlibatnya anggota DPR, bahkan pimpinan DPR RI dalam kasus korupsi seperti e-KTP.
“Kasus yang menjerat Ketua DPR RI lalu Setya Novanto menjadi pembenaran publik bahwa ada yang tidak beres dengan DPR,” kata Gofur kepada, Kamis (21/12/2017).
Menurut Gofur, masyarakat membutuhkan sosok yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan mereka terhadap DPR. Misalnya sosok yang dapat bekerja memimpin DPR dengan transparan, jujur dan dapat diterima semua pihak.
“Ketua DPR sangatlah sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai menimbulkan masalah seperti Ketua DPR sebelumnya (setnov),” ujarnya.
Terpilihnya Airlangga, lanjut Gofur, sebagai Ketua Umum Partai Golkar menjadi angin segar perubahaan, bukan hanya di Internal Partai Golkar saja, tapi juga di DPR.
“Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar jangan sampai salah memilih Kader Partai Golkar untuk menduduki posisi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Gerak DPR menilai sosok yang tepat dari Partai Golkar untuk diberikan kepercayaan sebagai Ketua DPR adalah Fadel Muhammad, Politisi Senior Partai Golkar yang sangat berpengalaman, lurus dan dapat diterima semuanya, baik di Fraksi-Fraksi DPR maupun Pemerintah. Fadel Muhammad dapat dikatakan bisa menjadikan DPR yang jauh lebih baik nantinya.
“Tidaklah salah bila nantinya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Menunjuk Fadel Muhammad Sebagai Ketua DPR-RI,” pungkasnya.
PEWARTANUSANTARA.COM - Ali Ghufron Mukti, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, mendata jumlah perguruan tinggi di Indonesia termasuk terbesar di dunia, yakni sebanyak 4539 Perguruan Tinggi. Dengan hasil tersebut, Indonesia termasuk negara yang memberikan cukup kebebasan untuk membuka perguruan tinggi.
“Apabila dibandingkan dengan Cina yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1,5 milyar, Indonesia masih mengungguli, sebab jumlah Perguruan Tinggi, di Cina hanya sekitar 1500-an,” tutur Ghufron, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Menurut Ghufron banyaknya lulusan dari universitas di Indonesia, memiliki problem tersendiri, salah satunya yakni kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan realita zaman.
“Jumlah perguruan tinggi yang besar ini menghasilkan jumlah lulusan yang besar pula. Namun, dengan melimpahnya jumlah lulusan perguruan tinggi. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Salah satu yang menjadi sangat penting adalah tentang relevansi kompetensi,” jelas Ghufron.
“SDM yang diproduksi perguruan tinggi jumlahnya besar, namun relevansi kompetensi mereka yang kurang sesuai dengan kebutuhan dunia menjadikan mereka kurang terserap, sehingga timbullah banyak pengangguran,” lanjutnya.
Terdapat data yang cukup mencengangkan, hanya sekitar 5% mahasiswa/i di Indonesia yang menempuh program studi di bidang pertanian, 16% di bidang teknik, sedangkan lebih dari 50% di bidang sosial dan politik.
Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sedang menyusun data kebutuhan SDM di dunia kerja agar hasilnya dapat dijadikan acuan untuk mengatur pola pendidikan pada perguruan tinggi.
“Hal ini menjadi penting sebab perguruan tinggi di Indonesia seharusnya menghasilkan lulusan yang siap untuk terjun mengelola potensi yang ada di Indonesia. Potensi yang besar di Indonesia tentunya adalah bidang pertanian dan kelautan. Potensi ini perlu dikelola penggunaan teknologi,” ujar Ghufron.
Disamping itu, perguruan tinggi juga harus merumuskan proses pendidikan yang dapat membangun karakter para peserta didiknya. Karena karakter merupakan salah satu modal yang penting untuk kesuksesan seseorang. “Jika Bangsa Indonesia ingin unggul, harus memiliki karakter yang berkualitas” tegasnya.