Monthly Archives: Oktober 2021

Jakarta, Pewartanusantara.com – Pemerintah Indonesia telah berupaya memfasilitasi penyelenggaraan petani millenial khususnya di Papua. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Harlina Sulistyorini dalam Webinar “Cipta Pertanian Berkelanjutan bersama Pemuda”, Kamis (28/10).

Kemendes PDTT telah menyusun kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan investasi desa dalam sektor pertanian, salah satunya adalah dengan menyampaikan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke desa-desa.

Khususnya di Papua, Kemendes PDTT secara lebih spesifik mengembangkan potensi lokal di daerah tersebut. Apalagi, pertanian masih menjadi sumber pencaharian utama di Papua. Terdapat 1,2 juta penduduk di sana yang mengandalkan pertanian.

Harlina juga menjelaskan program yang tengah dijalakkan pemerintah. “Ada 74.961 desa yang menjadi locus kegiatan kami, dan kebijakan yang dikembangkan adalah 17 goals di dalam SDGs plus 1, karena 1 ini mengakomodir local wisdom yang ada di desa,” ujarnya. Dengan demikian, diharapkan potensi di daerah dapat terakomodir, mengingat setiap desa memiliki potensi masing-masing.

Program yang baru saja diadakan pada tahun ini adalah Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) sebagai langkah strategis untuk mengupayakan pemajuan ekonomi desa. TEKAD telah dilaksanakan di Papua, Papua barat, Maluku, Maluku Barat, dan Nusa Tenggara Timur. “Untuk Papua dan Papua Barat kita sudah melakukan komunikasi dengan kabupaten dan desa-desa yang ada di sana dan sudah mulai running,” tandasnya.

Kemendes PDTT Kenalkan 3 in 1, Apa Itu?

Khusus untuk dukungan Kemendes PDTT terhadap sektor pertanian, Harlina menjelaskan bahwa Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa telah mengadakan program untuk memfasiltasi kegiatan pertanian.

“Ketika ada yang mengawali membangun di desa [local champion], kami akan adakan pendampingan, pelatihan serta stimulan usaha. Kami menyebutnya 3 in 1,” ujarnya.

Pertama, pelaksanaan Pendampingan dilakukan oleh pemerintah dengan menggandeng stakeholder, baik itu mitra pembangunan, antar kementerian lembaga dengan kementerian pertanian, donor, maupun pihak swasta.

Kedua, pengadaan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah, bekerja sama dengan perguruan tinggi atau swasta untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi petani muda hingga masyarakat desa.

Terakhir adalah stimulan usaha, sebagai penyempurnaan pengembangan desa. Stimulan ini juga dioptimalkan melalui pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Karena bagaimanapun ketika para milenial masuk sebagai petani atau memanfaatkan lahan tentu memerlukan modal usaha yang kita fasilitasi melalui kemitraaan. Bumdes menjadi salah satu tumpuan bagi masyarakat desa,” terangnya.

Harlina menegaskan harapannya agar BUMDes menjadi rumah bagi petani millenial maupun pelaku usaha di desa hingga seluruh masyarakat desa. “Kalau kekurangan modal bisa komunikasi ke BUMDes, yang kita harapkan BUMDes menjadi penggerak ekonomi masyarakat, termasuk pemasaran dari hulu ke hilir. Potensi pemasaran akan lebih bernilai tawar kalau merupakan suatu kumpulan di desa. Skalanya lebih besar,” lanjutnya.

Webinar “Cipta Pertanian Berkelanjutan bersama Pemuda” merupakan bagian dari Festival Petani Millenial yang tahun ini mengambil tema “Ayo Kitorang Pulang Bangun Kampung.” Acara ini diadakan oleh The Asia Foundation dan PUPUK Surabaya bersama mitra-mitra terkait. Tujuannya adalah menjadi sarana berbagi cerita inovasi terkait pertanian berkelanjutan dan mendorong peran pemuda millenial untuk terlibat dalam sektor pertanian yang bernilai ekonomi namun tetap menjaga kelestarian hutan.

Baca Selengkapnya

Jakarta, Pewartanusantara.com – Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun sektor pertanian lebih banyak ditargetkan pada milenial kawula muda, bahwa bagaimana kaum milenial itu tertarik untuk mau bertani.

Salah satu Staf Presiden di Bidang SDM, Rini Modouw menyebutkan bahwa salah satu kekhawatiran dari pemerintah saat ini adalah minimnya petani di usia muda hingga dikhawatirkan di kemudian hari jumlah petani itu sangat berkurang.

“Data BPS menunjukkan bahwa persentase petani yang berusia 30 tahun ke atas lebih banyak dibandingkan di bawah itu. Ketahanan pangan ini kan bahaya kalau kita tidak punya pekerja pekerja yang produktif pada periode Sampai 2045 nanti,” ungkapnya.

Rini menilai bahwa target dari percepatan pembangunan Indonesia Timur, khususnya Papua, lebih difokuskan di pertanian, bahwa “ketahanan pangan itu sendiri program dari petani milenial”.

Persiapan ke arah target tersebut, menurut Rini, juga sudah dipersiapkan, mulai dari basisnya di Kementerian, lalu di daerah-daerah, hingga eksekutor di lapangan yang banyak diisi oleh generasi milenial.

“Namun, menurut kami, di SDM, ke depan yang perlu dikeluarkan adalah character building dari petani itu sendiri, artinya ketahanan secara personal dari petani milenial itu sendiri untuk tetap di bidang itu,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa untuk mau membuat generasi milenial bertani di kampung, berarti harus membuat sesuatu yang menarik generasi milenial untuk mau berada di kampung, terutama di bidang pendidikan.

“Untuk itu, pendidikan harus ada di desa, harus dibangun di desa. Pendidikan tidak lagi difokuskan di kota. Oleh karena itu vokasi sangat penting sekali karena itu presiden ingin sekali vokasi itu kita teruskan dan kita tingkatkan, baik dengan pelatihan-pelatihan dan pembentukan kelompok-kelompok informal yang menitikberatkan kepada pengembangan teknologi dan pengembangan character building itu sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini mengatakan bahwa pihaknya memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas generasi milenial di desa agar kembali berminat membangun ekonomi Desa berbasis sektor pertanian.

“Salah satu kebijakan kami adalah three in one, bagaimana melakukan pendampingan kemudian pelatihan dan kemudian penguatan stimulan usaha.  Itu kita lakukan bekerja sama dengan para stakeholder, mitra pembangunan swasta dan sebagainya, dan kita lakukan juga dengan menarik atau memakai pemanfaatan kelembagaan ekonomi yang ada di desa atau BUMDes [Badan Usaha Milik Desa. Red],” ungkapnya.

Dalam implementasinya, Harlina mengatakan sudah ada beberapa desa yang pengurus BUMDes atau ketua BUMDes-nya milenial dan itu karena memang banyak pemuda yang punya passion di sana.

Pada gilirannya, Bupati Fakfak, Untung Tamsil juga menekankan bahwa untuk bisa mensukseskan program pemerintah Petani Milenial di Fakfak harus dibutuhkan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak.

“Pemerintah tidak bisa sendiri. Ini pasti. Pasti ada campur tangan yang lain, jadi pihak-pihak yang nanti akan kita minta dukungan adalah misalnya di penguatan sumber daya keuangan dan pembiayaan, pihak Bank misalnya,” ungkapnya.

Untung juga menegaskan bahwa petani milenial atau dikenal dengan Smart Farming di Fakfak sudah menyesuaikan dengan kebijakan dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Jakarta, Pewartanusantara.com -  Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang biofarmaka , CV Agradaya terus berupaya melibat petani mitra di desa-desa di Yogyakarta untuk mengembangkan tanaman rimpang atau empon-empon.

Chief Community Development CV Agradaya, Ganang Aziz Nurhuda mengatakan bahwa pihaknya mencoba hadir untuk melihat potensi desa, khususnya di daerah Kulonprogo, tersebut.

“Yang mana oleh petani, ditanam dengan konsep agroforestry, tanaman empon-empon selama ini hanya dimanfaatkan sebagai tanaman sela,” Kata Ganang Aziz Nurhuda, dalam Webinar festival Petani Milenial, Kamis (28/10).

Webinar  tersebut bertajuk “Cipta Pertanian Berkelanjutan Bersama Pemuda”. Diselenggarakan oleh TAF dan PUPUK Surabaya dengan didukung mitra-mitranya serta Beritabaru.co sebagai media patner.

Ganang mengungkap, biofarmaka empon-empon yang memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi petani itu kurang dimanfaatkan secara maksimal.

“Hanya sebatas dijual dalam bentuk basah. Kemudian disana, rantai distribusi cukup panjang juga antara petani sampai konsumen akhir margi-nya cukup besar,” tuturnya.

Selain itu, kata Ganang, petani dihadapkan dengan permasalahan akses alat produksi, tidak bisa menentukan harga sendiri. ”Selama ini harga panen mereka ditentukan oleh tengkulak,” ujarnya.

Tidak hanya itu, yang menjadi tantangan di masyarakat adalah pertanian yang berkelanjutan. “Agradaya melihat keberlanjutan itu bagaimana pertanian bisa dilaksanakan secara alami,” ungkap Ganang.

Dengan melihat adanya potensi dan tren konsumsi di market produk turunan yang natural sangat tinggi, Agradaya, kata Ganang, mencoba menjembatani petani.

Salah satu yang dilakukan Agradaya, lanjutnya, adalah dengan memanfaatkan teknologi terbarukan. “Sukses pasca panen dengan pendekatan pengeringan secara alami,” sambungnya.

Dengan mengajak petani melihat potensi ekonomi dari tanaman empon-empon itu, Agradaya mengajak masyarakat untuk memproses lebih lanjut .

“Dari situ kami mencoba untuk meningkatkan nilai tambah dari produk biofarmaka dengan mengajak petani untuk memproses lebih lanjut dengan proses pengeringan,” ujarnya.

Ganang menyebut, langkah yang dilakukan Agradaya cukup berhasil. “Ketika kami bertemu petani, kami dapat memotong rantai pasok dan kami bisa berkegiatan dengan petani untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen mereka,” tukasnya.

Baca Selengkapnya

Jakarta, Pewartanusantara.com –  Keprihatinan terhadap alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian monokultur di daerah Pasundan, Jawa Barat mendesak Nisya Saadah Wargadipura bersama sang suami, Ibang Lukman Nurdin untuk mendirikan pesantren Ekologi.

“Dengan sistem Revolusi Hijau, berhubungan sekali dengan biaya produksi yang sangat tinggi. Lahan garapan harus selalu membeli benih, pupuk, tenaga kerjanya dan harus satu tanam-tanamannya,” kata Nisya Saadah Wargadipura, Kamis (28/10).

Hal itu disampaikan dalam Webinar  yang bertajuk “Cipta Pertanian Berkelanjutan Bersama Pemuda” sebagai acara puncak festival Petani Milenial: Ayo Kitorang Pulang Bangun Kampung.

Acara yang festival yang digelar secara maraton sejak 7 hingga 28 Oktober 2021 diselenggarakan oleh TAF dan PUPUK Surabaya dengan didukung mitra-mitranya serta Beritabaru.co sebagai media patner.

Nisa menilai, dengan konsep monokultur terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya, menghadirkan kemiskinan baru karena biaya produksi tidak sebanding dengan harga panen.

Menurut Nisa, penerapan sistem pertanian monokultur menyebabkan rendahnya kualitas produk karena konsep tersebut lebih mengedepankan penggunaan pestisida dalam mengelola pertanian.

“Sebenarnya pertanian yang dibutuhkan oleh Indonesia itu adalah pertanian yang memberikan kesehatan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi lingkungan kita,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Nisa juga menyampaikan adanya pembukaan hutan untuk ladang pertanian berbasis revolusi hijau telah meningkatkan pemanasan global yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia.

“Dari pengalaman saya mengurus agro ekologi, pertanian yang berbasis pemulihan ekologi ini karena ada warming. Di Indonesia sendiri 39 derajat, itu panas sekali. Ini sangat perhatian, di dunia pertanian utamanya,” tutur Nisa.

Selain itu Nisa mengungkap, lahirnya pondok pesantren Ponpes Ekologi  juga didasari karena adanya kurikulum pendidikan nasional yang membawa pergi orang-orang pintar dari desanya, sehingga desa menjadi tertinggal dan miskin.

Nisya mengungkap, dengan pesantren alam Ath-Thaariq di Kampung Cimurugul, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, pihaknya terus mengampanyekan sistem pertanian agroekologi.

“Pertanian agroekologi, pertanian berbasis kearifan lokal, pertanian yang berbasis pada warisan ibu bapak kita itu mampu menyelamatkan keadaan kita semua,” tegasnya.

Baca Selengkapnya

Jakarta, Pewartanusantara.com - Petani milenial atau petani muda dituntut untuk menguasai pertanian modern untuk menggenjot produktivitas dan menekan biaya produksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan 273 juta jiwa di Indonesia.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi menyebutkan bahwa dari 34 juta jumlah petani di Indonesia, kurang dari 30 persen merupakan petani muda dan sisanya merupakan petani 'kolotnial' yang cenderung mempunyai pendidikan yang rendah.

Diketahui juga bahwa 69 persen petani Indonesia hanya tamat SD atau tidak lulus SD atau tidak sekolah. Itu berarti petani Indonesia didominasi oleh petani tua dengan tingkat pendidikan rendah.

“Tidak mungkin tujuan pembangunan pertanian untuk  menyediakan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, untuk menggenjot ekspor, dibebankan kepada para petani tua dengan tingkat pendidikan SD. Tidak  mungkin,” kata Dedi, saat menyampaikan sambutan dalam acara Webinar Cipta Pertanian Berkelanjutan Bersama Pemuda, Kamis (28/10).

Petani Indonesia yang lulus perguruan tinggi hanya kurang lebih 1,5%, yang berarti tidak lebih 2 orang dari 100 orang.

“Yang mengenyam pendidikan tinggi petani kita hanya satu setengah persen dan itu ternyata semuanya petani muda atau petani milenial. Itu berarti pencapaian tujuan pembangunan pertanian tidak mungkin dibebankan kepada para petani tua. Berarti pencapaian tujuan pembangunan pertanian adalah ada di pundak petani milenial kita,” tegas Dedi.

Karena itu, Dedi menekankan bahwa pembangunan pertanian Indonesia ke depan ada di pundak para petani milenial. Untuk itu, ia menegaskan bahwa Indonesia sedang melakukan transformasi dari pertanian yang hanya kewajiban menjadi pertanian bisnis agar bisa menghasilkan keuntungan yang besar.

“Kita juga harus melakukan transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern, karena pertanian tradisional itu produktivitasnya rendah sedangkan pertanian modern produktivitasnya tinggi,” tegasnya.

Pertanian modern, menurutnya, adalah pertanian yang berbasis inovasi teknologi untuk menggenjot produktivitas, meningkatkan kualitas pertanian, dan menekan biaya produksi, serta menjamin kontinuitas untuk pertanian Indonesia.

“Petani muda harus disiapkan, harus mempersiapkan diri, mengerti, pahami, kuasai, implementasikan itu pertanian modern untuk menggenjot produktivitas kita,”  katanya.

Ia juga menekankan bahwa pertanian modern Itu adalah pertanian yang memanfaatkan produk Bio-science, produk hasil-hasil riset dari ilmu hayati dan dari ilmu rumpun pertanian.

“Pertanian modern itu harus memanfaatkan varietas-varietas berproduksi tinggi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan bahwa ciri ketiga dari pertanian modern adalah pemanfaatan Internet of Thing (IoT), pemanfaatan Big Data, Artificial Intelligence (AI), Robot Construction dan sebagainya. Pemanfaatan IoT tersebut juga sejalan dengan pemanfaatan inovasi teknologi era industri 4.0.

“Inovasi teknologi era industri 4.0 itu milik kita bukan petani kolotnial. Tapi milik petani milenial,” tegasnya.

Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Dedi juga berpesan kepada para petani muda untuk mau melanjutkan perjuangan Pemuda 1928.

“Ambil itu, tiru itu, lanjutkan itu, semangat para pemuda untuk tetap bersatu di dalam bingkai bhinneka tunggal Ika. Dan tidak kalah penting, kalau dulu targetnya Indonesia merdeka, tapi kalau sekarang targetnya adalah Indonesia berjaya Indonesia maju Indonesia tanggung Indonesia bangkit. Itu target kita sekarang,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

Jakarta, Pewartanusantara.com - Koordinator Kelompok Penyelenggara Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Inneke Kusumawati menyampaikan hingga saat ini Kementan telah memiliki berbagai pendidikan pertanian mulai dari SMK, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Vokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan Inneke pada Festival Petani Milenial Seri Webinar dengan Tajuk “Cipta Pertanian Berkelanjutan Bersama Pemuda” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) dan The Asia Foundation pada Kamis (28/10).

“Praktek dari peserta didik disana banyak kita lakukan di desa dan wilayah perbatasan, seperti di Jayapura, NTT, Kalimantan Barat. Sehingga mereka melakukan pembelajaran secara langsung di lapangan dan membantu menyelesaikan masalah. Harapan kami setelah mereka lulus mereka segera beradaptasi dengan kultur sosial dimana nantinya ia bekerja,” ujar Inneke.

Selain itu, menurut Inneke, pendidikan vokasi harus kurikulumnya harus bertransformasi dari yang awalnya fokus di kelas menjadi banyak praktek di lapangan, salah satunya dengan mengolah lahan, mengurus ternak, menyiapkan bibit, melakukan pemupukan, dan sebagainya.

“Di dalam melaksanakan pendidikan, kita menerapkan teaching fighter karena rat-rata lahan pertaniannya sangat luar, jadi pembelajaran di kelas hanya singkat,” tuturnya.

Ia berharap, peserta didik yang lulus dari sekolah vokasi bisa sebagai menjadi agen of change atau agen perubahan yang bisa mengubah pertanian konvensional menjadi pertanian modern.

“Mereka dibekali pendidikan untuk menjadi petani yang terdidik untuk meningkatkan produktivitas. Kedepannya diharapkan ada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan kesejahteraan,” jelas Inneke.

Menurutnya, petani muda harus kita isi dengan pengetahuan agar mereka bergerak dari pertanian konvensional untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas pertanian mereka.

Dalam rangka mendorong petani muda, Inneke mengatakan saat ini sudah ada Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam gerakan petani milenial.

“Kalau mereka yang melakukan karena mereka juga pelaku usaha ini tentu lebih menarik. ini bisa membantu mengembangkan usaha masing-masing. Harapannya mereka bisa menjadi representasi Kementan dalam mensosialisasikan secara luas terkait penumbuhan wirausaha pertanian,” tuturnya.

Inneke berharap petani milenial harus punya jangka panjang dengan planning yang jelas sebagai modal.

“Milenial harus punya sifat optimis dan atensi yang tinggi untuk meraih kesuksesan. Proses memang tidak menipu hasil. Dalam bertani tidak cukup dengan optimis, tapi harus punya ilmunya,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

Jakarta, Pewartanusantara.com – The Asia Foundation (TAF) percaya dan optimis bahwa petani milenial bisa memajukan perkembangan ekonomi Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Country Representatives TAF Sandra Hamid dalam Festival Petani Milenal “Ayo Kitorang Pulang Bangun Kampung”, Kamis (28/10).

Pasalnya, pihak yang paling memungkinkan untuk menggunakan teknologi di sektor pertanian adalah para anak muda.

Sandra menjadikan Belanda dan Selandia Baru sebagai contohnya. Di dua negara tersebut, salah satu penopang penting kemajuan ekonominya adalah sektor pertanian yang sudah berbasis teknologi modern.

“Ekonomi mereka maju karena didorong sektor pertanian berbasis teknologi modern dan yang paling mungkin melakukan ini adalah anak muda,” ungkap sandra dalam Webinar Cipta Pertanian Berkelanjutan Bersama Pemuda ini.

Sebab itu, adalah relevan ketika pemerintah menggalakkan program 2,5 juta petani yang akan didampingi hingga 2024 mendatang.

Program petani milenal ini, lanjut Sandra, untuk kasus di Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari delapan (8) percepatan pembangunan.

“Ini seperti yang disampaikan Presiden awal Oktober lalu ketika berkunjung ke Sorong. Presiden menegaskan bahwa sektor pertanian adalah penyerap tenaga kerja paling banyak di Papua dan Papua Barat. Lebih dari 60% terjun di sektor ini,” jelas Sandra.

Bertepatan dengan itu, sejak 2018 TAF telah mengembangkan program Pelestarian Sumber Daya Alam dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Adat melalui Pertanian Berkelanjutan di Papua atau yang disingkat PAPPEDA.

PAPPEDA diselenggarakan dengan melibatkan kelompok perempuan dan anak muda di empat (4) kabupaten, yakni Jayapura, Kerom, Manukwari, dan Fakfak.

Tujuannya jelas, kata Sandra, yakni salah satunya untuk mendorong agar anak-anak muda di Papua bersemangat untuk bertani.

“Apalagi kita tahu bahwa dengan program petani milenal yang tadi itu, pemerintah menargetkan 2000 petani muda dari Papua. Dan mereka akan dibimbing, diberi pelatihan, diberi modal, teknologi, hingga mampu menjadi eksportir tingkat dunia,” papar Sandra.

“Anak muda punya potensi besar dalam menggerakkan pembangunan di Indonesia,” imbuhnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation  (TAF), Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), dan Beritabaru.co ini.

Diskusi yang dipandu oleh Mace Papua Radio Pro 2 RRI Merauke Susana Florika Marianti ini, dihadiri langsung oleh Perwakilan Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Junaedi dan beberapa narasumber lainnya.

Yang terakhir meliputi Yuliati Umrah Yayasan ALIT, Ganang Aziz Nurhuda Agradaya, Inneke Kusumawaty Koordinator Kelompok Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian, Nisya Saadah Pesantren Ekologi Garut, dan Akbar Fernando Pemenang Juara1 Tik Tok Challange.

Selain itu, perlu diketahui pula, webinar ini diramaikan oleh Harlina Sulistyorini Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Untung Tamsil Bupati Fakfak, dan Rini Modouw Staf KSP sebagai penanggap.

Baca Selengkapnya

Jakarta, Pewartanusantara.com – Target pembangunan pertanian nasional adalah pencapaian yang harus disandarkan pada pundak para petani milenial, bukan petani tua.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Junaedi dalam Festival Petani Milenal “Ayo Kitorang Pulang Bangun Kampung”, Kamis (28/10).

Ada dua alasan secara umum, mengapa Dedi menyebut demikian.

Pertama, anak muda lebih akrab dengan penggunaan teknologi dibanding kalangan tua.

Kedua, berdasarkan data yang dipaparkan Dedi, hampir semua petani tua di Indonesia adalah tamatan SD, jika bukan tidak lulus SD atau bahkan tidak pernah mengenyam dunia pendidikan.

“Petani lulusan perguruan tinggi di Indonesia hanya sekitar 1,5% dari jumlah total dan ini semuanya adalah petani milenial,” ungkap Dedi dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Surabaya didukung The Asia Foundation (TAF) dan bekerja sama dengan Beritabaru.co.

“Jadi, adalah tidak mungkin jika tujuan pembangunan pertanian untuk dibebankan pada petani tua atau para petani,” imbuh pria yang menggantikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai pembicara kunci ini.

Dengan ungkapan lain, Dedi menilai untuk menyediakan pasokan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani yang mengandaikan adanya penguasaan teknologi modern, dan menggenjot ekspor adalah lebih masuk akal jika ditangani oleh petani milenal.

Hal senada diungkapkan oleh Director TAF on Enviromental Governance Lili Hasanuddin.

Lili menegaskan pemuda merupakan tulang punggung pembangunan pertanian Indonesia.

Menurut Lili, hal ini berkaitan erat dengan perlunya Pertanian di Indonesia untuk bertransformasi dari model tradisional ke model modern.

Ciri sederhana pertanian modern adalah pengoptimalan teknologi di sektor pertanian.

“Dan soal teknologi, siapa lagi yang lebih bisa kecuali anak-anak muda? Itulah kenapa pemuda adalah tulang punggung masa depan pertanian nasional,”ujar Lili.

Di sisi lain, sebagaimana disampaikan Country Representatives TAF Sandra Hamid, syarat utama agar pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia berjalan baik adalah dengan adanya keterlibatan langsung dari pemuda.

“Ada dua syaratnya. Pertama perbaikan kualitas komoditas yang sudah ada dan keterlibatan pemuda secara aktif,” kata Sandra dalam diskusi yang disiarkan langsung melalui Kanal Youtube Beritabaruco ini.

Di balik para pemuda yang meninggalkan desa

Sementara itu, dalam webinar bertajuk Cipta Pertanian Berkelanjutan Bersama Pemuda ini, Pengasuh Pesantren Ekologi Garut Nisya Saadah Wargadipura menengarai bahwa salah satu alasan mengapa banyak pemuda meninggalkan desa adalah faktor kurikulum pendidikan.

Menurut Nisya, kurikulum yang dipakai di sekolah sejak SD sampai perguruan tinggi secara tidak langsung mendorong para anak muda agar meninggalkan desa.

“Akibatnya, di desa-desa itu yang tersisa ya hanya para orang tua. Jika ada pemuda pun, itu tidak banyak dan biasanya justru yang potensial berada di luar,” ungkap Nisya.

Untuk itu, sebagai salah satu upaya agar para pemuda berkenan untuk kembali ke desa dan turut membangun desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengembangkan apa itu yang disebut sebagai sistem SDGs.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Harlina Sulistyorini Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa.

Harlina mengungkap, melalui sistem tersebut apa saja terkait potensi desa bisa terangkum di dalamnya, seperti jumlah pemuda dan komoditas unggulan desa.

“Meski demikian, yang menjadi prioritas kami tetaplah desa-desa tertinggal,” kata Harlina dalam webinar yang dipandu oleh Susana Florika Marianti,  Mace Papua Radio Pro 2 RRI Merauke.

Perlu diketahui, diskusi ini dihadiri pula oleh Untung Tamsil Bupati Fakfak, Rini Modouw Staf KSP, Yuliati Umrah Yayasan ALIT, Ganang Aziz Nurhuda Agradaya, Inneke Kusumawaty Koordinator Kelompok Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian, dan Akbar Fernando Pemenang Juara1 Tik Tok Challange.

Baca Selengkapnya

Jakarta, Pewartanusantara.com – Dalam pernyataannya di acara Green Leadership Forum (GLF) bertema “Kebangkitan Nasional dalamMendorong Transfer Fiskal berbasis Ekologi di Indonesia” yang digelar pada Rabu (27/10), Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah mengungkapkan dukungan atas kolaborasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat sipil dalam mempromosikan insentif fiscal untuk penanganan lingkungan hidup di Indonesia

“Segenap usaha,ikhtiar dan komitmen dari pemda perlu untuk mendapatkan dukungan seluas-luasnya dari DPR, dan tentu dalam kesempatan ini saya senang sekali memberikan dukungan agar inisiatif yang diusulkan pemerintah daerah menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah pusat dalam transfer fiscal berbasis ekologi ini,” ujar Luluk.

Luluk menganggap, pemerintah dapat mempertimbangkan inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang bisa dilakukan oleh pemda.

“Saya senang sekali menyambut bahwa dana desa juga bisa dilakukan untuk meningkatkan kerja dalam bidang lingkungan dan perlu didukung melalui peraturan desa atau keputusan-keputusan lain yang mengikat. Beberapa desa saya lihat sudah melalukan kerja-kerja semacam itu,” ungkapnya.

Luluk juga menyoroti daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih untuk menyukseskan inisiati fini.

Selain itu, dirinya mengusulkan agar lebih terbuka ruang bagi dialog antara Pemda dan pemerintah pusat, sehingga terwujud sinkronisasi dalam kebijakan terkait EFT.

Dirinya menegaskan, dialog itu penting karena warga daerah lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh daerahnya.

“Jadi saya kira biar sifatnya tidak terlalu top-down, tapi juga bisa dari bawah, karena yang tahu sekali kebutuhan daerah itu juga orang daerah pada dasarnya,” tukas Luluk.

Green Leadership Forum merupakan rangkaian dari Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer yang menghadirkan sejumlah Kepala Daerah dan perangkat pemerintahan lainnya.

Dalam sambutannya, Alam Surya Putra mewakili The Asia Foundation (TAF) menyatakan bahwa forum ini digagas oleh sejumlah koalisi masyarakat sipil di Indonesia untuk mempromosikan pendanaan atau insentif fiscal untuk penanganan lingkungan hidup di Indonesia.

Acara ini diharapkan menjadi momentum untuk menyuarakan agenda perlindungan lingkungan sekaligus upaya memperkuat kembali reformasi pendanaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Baca Selengkapnya

Jakarta, Pewartanusantara.com – Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia masih terbilang hal baru. Namun, nafas segar penerapannya di Indonesia mulai terasa, baik itu dalam bentuk Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) maupun Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi.

Hal itu terlihat acara Green Leadership Forum, Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) bertajuk Kebangkitan Nasional dalam Mendorong Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia, Rabu (27/10).

Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah mengapresiasi para kepala daerah yang telah berkomitmen menjaga lingkungan dengan memanfaatkan insentif fiskal berbasis ekologi.

“Dengan adanya insentif fiskal berbasis ekologi ini, akan menjadi insentif bagi daerah-daerah yang selama ini bekerja sangat baik, punya komitmen politik yang sangat baik dan dukungan dari masyarakat yang sama-sama kuatnya untuk bisa menghadirkan kebijakan yang berpihak pada lingkungan hidup,” kata Luluk.

Luluk juga menekankan bahwa penting juga bagi daerah-daerah lain, tidak hanya daerah-daerah yang mempunyai tutupan hutan, untuk bisa juga punya komitmen bersama menjaga lingkungan hidup.

“Karena lingkungan hidup itu soal mati hidupnya satu negara satu bangsa dan satu masyarakat itu yang paling penting,” imbuhnya.

Karena itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga berkali-kali mengatakan penting untuk ada dukungandan keberpihakan dari pemerintah kepada daerah-daerah yang menunjukkan komitmen kuat pada kinerja lingkungan hidup.

Dalam upaya tersebut, Luluk juga menegaskan peran pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Ia berharap pemerintahan benar-benar mau berkoordinasi dan bersatu sehingga tidak ada ego sektoral.

“Jangan lupa bahwa kaitanya dengan insentif fiskal berbasis ekologi ini, Saya juga setuju kalau ini diperluas, bukan hanya terutama kepada daerah-daerah punya tutupan hutan. Tapi juga daerah-daerah lain,” kata Luluk.

Senada dengan Luluk, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Adriyanto juga mengatakan komitmen dari pemerintah untuk menjaga lingkungan itu memang sudah sangat besar.

Hal itu bisa dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa pemerintah memastikan pembangunan ekonomi itu harus berkelanjutanyang arahnya untuk mendukung menjaga lingkungan, termasuk juga memastikan ekonomi atau lingkungan tetap terjaga di masa depan.

 “Selain itu, salah satu kebijakan besar yang dilakukan pemerintah adalah memperkenalkan pajak karbon yang dikenalkan pada tahun ini. Itu adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa Ekonomi Hijau kita itu benar-benar bisa dilaksanakan ke depan dan tentunya ini juga harus ada peran dari pemerintah daerah,” kata Adriyanto.

Di samping dua kebijakan itu, Adriyanto juga menyebutkan rencana baru pemerintah di tahun 2022, terkait Dana Bagi Hasil.

“Itu pengalokasiannya juga berdasarkan kinerja dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan lingkungannya. Jadi itu berdasarkan indeks kualitas pengelolaan lingkungan.Itu memang belum ada di tahun-tahun sebelumnya, tapi di tahun 2022 untuk pembagian Dana Bagi Hasil menggunakan mekanisme yang berbeda,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan, Adriyanto menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, jadi tidak hanya pemerintah, namun juga termasuk keterlibatan sektor swasta untuk bersama-sama menjaga lingkungan.

“Sekali lagi tentunya dengan adanya metode pengalokasian Dana Bagi Hasil seperti ini, sekali lagi perlu peran dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Pada gilirannya, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Ditjen PPMD) Kemendes PDTT, Anastutik Wiryaningsih juga mengatakan bahwa Kemendes PDTT sangat mendukung dan mendorong insentif fiskal berbasis ekologi.

“Kebijakan TAKE yang dilaksanakan di berbagai Kabupaten ini sangat relevan dengan arah kebijakan nasional pembaharuan pembangunan desa khususnya agenda Kemendes PDTT di dalam perwujudan Sustainable Development Goals Desa (SDG’s Desa),” jelasnya.

Menurutnya, TAKE/TAPE itu terkait dengan perwujudan tipologi desa dalam pengertian Kemendes PDTT, yaitu ada Desa Energi Bersih dan Terbarukan, Desa Tanggap Perubahan Iklim serta Desa Peduli Lingkungan Laut dan Darat.

“Selain itu juga mewujudkan Desa Tumbuh Merata di berbagai daerah sebagai perwujudan di mana desa itu tidak ada kesenjangan dan desa juga harus memperhatikan konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan,” ungkapnya.

Ia pun berharap, TAKE/TAPE dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mengakselerasi perwujudan desa yang sadar lingkungan melalui tersedianya peraturan desa

“Juga SK Desa, harus dituangkan, harus diaktualisasikan dalam peraturan desa tentang kegiatan kegiatan atau usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga,” tegasnya.

Baca Selengkapnya