Suriah
Trump Jalin Kerja Sama Langsung dengan Presiden Ahmad al-Sharaa
Presiden Donald Trump mengklaim ada terobosan besar dalam hubungan AS-Suriah melalui kerja sama langsung dengan pemerintah Suriah, yang disampaikan dalam wawancara Fox News pada 27 Januari 2026. Ia menyebut telah menyelesaikan "masalah besar" bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio, meski tidak memberikan detailnya, dan memuji Rubio sebagai sosok tangguh.
Trump menyatakan bahwa perjanjian ini menyelamatkan banyak nyawa dan menunjukkan kemajuan positif di Suriah serta kawasan sekitarnya. Ia juga mengonfirmasi percakapan langsung dengan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa, yang membahas fase transisi, stabilitas keamanan, dan peluang kerja sama bilateral.
Pernyataan ini terkait upaya normalisasi pasca-pencabutan sanksi AS terhadap Suriah sejak tahun 2025, termasuk dukungan pemulihan ekonomi dan integrasi militer seperti Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Al-Sharaa menegaskan komitmen Suriah terhadap persatuan nasional dan pencegahan terorisme seperti Daesh, sambil menyambut keterbukaan internasional.
Suriah Resmi Mengganti Mata Uang Berlaku Awal Januari 2026
Pemerintah Suriah resmi meluncurkan mata uang nasional baru yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi Ekonomi yang dijalankan pemerintahan transisi sebagai simbol pemulihan negara pasca-berakhirnya rezim Bashar al-Assad. Peluncuran mata uang baru tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa pada 29 Desember 2025 di Damaskus. Momen ini dinilai sebagai tonggak penting dalam upaya menata ulang sistem ekonomi dan moneter Suriah setelah bertahun-tahun dilanda konflik dan instabilitas. Mata uang baru ini merupakan hasil redenominasi lira Suriah dengan menghapus dua angka nol. Dengan kebijakan tersebut, 100 lira lama kini setara dengan 1 lira baru. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan stabilitas moneter, mempermudah transaksi, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap mata uang nasional. Proses penukaran uang dilakukan secara bertahap melalui Bank Sentral Suriah berdasarkan Dekret Presiden Nomor 293 Tahun 2025. Seri uang kertas baru diterbitkan dalam denominasi 10 hingga 500 pound, dengan desain yang menandai era baru karena tidak lagi menampilkan wajah tokoh-tokoh dari pemerintahan sebelumnya. Gubernur Bank Sentral Suriah, Abdul Qader Al Hasriya, menyebut peluncuran mata uang ini sebagai awal fase moneter baru bagi Suriah. Menurutnya, redenominasi menjadi fondasi penting untuk memperkuat sistem perbankan nasional dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada mata uang asing. Selain menata ulang sistem keuangan, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendongkrak aktivitas ekonomi dan memulihkan harapan rakyat terhadap stabilitas negara. Pemerintah transisi Suriah menilai reformasi moneter ini sebagai langkah strategis untuk membangun kembali kepercayaan domestik maupun internasional, seiring upaya rekonstruksi nasional pascakonflik.
Video: Kumparan
Penyelundupan Manusia di Lebanon: Analisis Keberhasilan Pasukan Keamanan Membongkar Jaringan dan Dampaknya terhadap Pengungsi Suriah
Pewarta Nusantara, Internasional - Kantor Berita Nasional melaporkan bahwa pada Kamis (20/7), pasukan keamanan di negara Lebanon telah berhasil membongkar jaringan penyelundupan manusia yang terdiri dari tujuh warga negara Suriah dan beberapa warga negara Lebanon di wilayah El Aabde di Lebanon utara.
Sebanyak 79 warga Suriah yang telah memasuki Lebanon secara ilegal melalui jaringan tersebut berhasil ditangkap oleh pasukan keamanan. Di antara mereka, terdapat 13 penumpang yang berencana untuk melanjutkan perjalanan menuju Eropa melalui laut.
Keberhasilan dalam membongkar jaringan penyelundupan ini menunjukkan langkah serius yang diambil oleh pihak berwenang untuk mengatasi isu perdagangan manusia dan keamanan perbatasan.
Lebanon telah menjadi tempat penampungan bagi jumlah pengungsi terbesar per kapita, dengan sekitar 1,5 juta pengungsi Suriah tersebar di seluruh wilayah negara tersebut. Situasi ini menimbulkan beban ekonomi yang signifikan bagi Lebanon, terutama di tengah krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Oleh karena itu, negara tersebut telah mendesak masyarakat internasional untuk mendukung kepulangan yang aman bagi pengungsi Suriah ke tanah air mereka.
Baca Juga; Pemerintah Menegaskan Pentingnya Investasi Pendidikan melalui Beasiswa LPDP
Tindakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi dan memberikan kestabilan bagi negara Lebanon serta memastikan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pengungsi dalam perjalanan mereka menuju pulang ke tanah airnya. (*Ibs)
Baca Selengkapnya
Perjuangan Kemanusiaan di Suriah: Dewan Keamanan PBB Berhasil Capai Kesepakatan Kontroversial Mengenai Bantuan Melalui Turki
Pewarta Nusantara, Internasional - Pemerintah Suriah telah setuju agar bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat dikirimkan melalui Turki selama enam bulan, setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperbaharui izin operasionalnya pada pekan lalu.
Namun, dalam surat dari Duta Besar Suriah untuk PBB, Bassam Sabbagh, yang dikutip oleh Reuters pada hari Kamis (13/7), disebutkan bahwa pengiriman bantuan harus dilakukan "dalam kerja sama dan koordinasi penuh dengan Pemerintah Suriah".
Sebelumnya, pada hari Selasa (11/7), Rusia menolak izin penggunaan jalur perbatasan Turki untuk mengirim bantuan ke Suriah selama sembilan bulan di Dewan Keamanan PBB.
Pemblokiran tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penting yang menyediakan bantuan penyelamatan nyawa bagi jutaan orang.
Rusia mengusulkan perpanjangan izin selama enam bulan sebagai alternatif, tetapi usulan tersebut juga ditolak oleh Dewan Keamanan PBB, dengan hanya Rusia dan China yang mendukung, sementara Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis memberikan suara menentang.
Dewan Keamanan PBB mencapai kesepakatan ini karena izin operasional pengiriman bantuan darat dari Turki ke wilayah yang dikuasai pemberontak di Suriah telah kedaluwarsa pada hari Senin (10/7).
Isu Suriah telah lama memecah belah Dewan Keamanan PBB. Sebagian besar anggota mendukung operasi lintas perbatasan, termasuk AS dan Inggris, yang meminta perpanjangan selama setahun penuh, sedangkan Rusia hanya bersikeras pada perpanjangan selama enam bulan.
Dewan Keamanan, yang terdiri dari 15 anggota, telah melakukan negosiasi untuk memperbolehkan operasi PBB yang mengizinkan pengangkutan makanan, air, dan obat-obatan ke Suriah bagian barat laut yang dikuasai oposisi melalui perlintasan Bab al-Hawa selama 12 bulan tanpa izin dari pemerintah Suriah.
Namun, Rusia, yang mendukung pemerintah Suriah dan terlibat dalam perang di Suriah, mengajukan teks alternatif yang mengusulkan perpanjangan selama enam bulan pada hari Jumat.
Perpanjangan izin lintas perbatasan ini telah dilakukan selama enam bulan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi jangka waktu yang singkat ini meninggalkan warga Suriah di daerah oposisi khawatir bahwa mereka dapat terputus secara tiba-tiba dari bantuan penyelamatan nyawa.
Perlintasan ini menjadi sumber kebutuhan lebih dari 80 persen penduduk yang tinggal di daerah yang dikuasai pemberontak, mulai dari popok dan selimut hingga kacang-kacangan. Pemerintah Damaskus secara teratur mengutuk pengiriman bantuan sebagai pelanggaran kedaulatan negara.
Gempa bumi besar yang terjadi pada bulan Februari di bagian selatan Turki dan utara Suriah telah mengungkapkan kerentanan mekanisme lintas perbatasan ini dan meningkatkan pengawasan terhadap misi Kemanusiaan PBB di Suriah.
Rusia telah mengurangi mekanisme bantuan selama bertahun-tahun. Awalnya, kesepakatan ini memungkinkan empat titik masuk bantuan ke Suriah yang dikuasai pemberontak, tetapi saat ini hanya perlintasan Bab al-Hawa yang masih dapat digunakan. (*Ibs)
Insiden Mematikan di Kenya: Serangan Al-Shabaab di Kantor Polisi Mandera County Meninggalkan Dua Petugas Polisi dan Seorang Guru Tewas
Serangan Al-Shabaab di Kantor Polisi Mandera County Meninggalkan Dua Petugas Polisi dan Seorang Guru Tewas - pewarta nusantara - (Foto: Crisis Group)
Pada Jumat pagi (14/7), dua petugas polisi dan seorang guru menjadi korban dalam penyerbuan yang dilakukan oleh gerilyawan al-Shabaab di kantor polisi Mandera County, timur laut Kenya.
Serangan ini menyebabkan kerusakan pada fasilitas-fasilitas seperti tiang telekomunikasi, menurut laporan dari Xinhua News.
Kantor polisi Wargadud di El Wak, yang berdekatan dengan perbatasan Somalia, diserbu pada pukul 1:30 pagi, memaksa sebagian besar petugas yang berada di sana untuk menyelamatkan diri.
Dalam serangan tersebut, militan Al-Shabaab juga berhasil mencuri sebuah kendaraan polisi dan sejumlah amunisi dari kantor polisi tersebut.
Baca Juga; Kemenkeu Siapkan Cadangan Fantastis Rp 478,9 Triliun untuk Mengatasi Kelesuan Ekonomi Tahun 2023!
Upaya dari tim tanggap militer untuk campur tangan juga diserang dengan bom di kamp mereka di El Wak. Para teroris akhirnya melarikan diri ke perbatasan terdekat.
Situasi di wilayah tersebut masih tegang dan warga non-lokal di daerah tersebut merasa khawatir menjadi sasaran serangan teroris. Perlu dicatat bahwa guru yang tewas bukanlah warga setempat, demikian diungkapkan oleh polisi.
Menghadapi serangan ini, Kepolisian Nasional telah mengirimkan bala bantuan ke daerah tersebut untuk mengejar para penyerang.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah teroris menyerbu dan menguasai kamp militer Geriley, yang telah diserahkan oleh pasukan Pertahanan Kenya, di Somalia selatan dekat perbatasan dengan Kenya.
Pasukan Kenya telah berada di Somalia sejak Oktober 2011 sebagai bagian dari Misi Transisi Uni Afrika di Somalia dengan tujuan membantu memerangi kelompok teror Shabab. (*Ibs)
Baca Selengkapnya
Truk Bantuan PBB Akhirnya Mengatasi Hambatan untuk Mencapai Idlib
Pewarta Nusantara, Damaskus - Sepuluh truk bantuan PBB akhirnya berhasil melintasi wilayah pemerintah Suriah dan tiba di Idlib yang dikuasai pemberontak.
Hal ini terjadi setelah beberapa kali terhambat dan dicegat sejak gempa bumi dahsyat yang melanda Turki dan Suriah pada Februari 2023.
Pengiriman bantuan terakhir yang melintasi garis depan dalam konflik ini terjadi pada awal Januari. Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengumumkan keberhasilan ini melalui pernyataan di Twitter pada Jumat (23/6).
Sejak gempa bumi terjadi, konvoi-konvoi bantuan telah dicegah untuk masuk ke provinsi Idlib dari daerah yang dikuasai pemerintah oleh kelompok bersenjata Hayat Tahrir al-Sham yang dominan di wilayah tersebut.
Lebih dari tiga juta orang, sebagian besar adalah pengungsi akibat perang di Suriah, tinggal di wilayah Idlib yang dikuasai oleh Hay'at Tahrir al-Sham.
Pengiriman bantuan ke daerah terdampak telah menjadi medan perjuangan politik antara para penentang Presiden Bashar al-Assad dan berbagai organisasi bantuan.
Para penentang al-Assad dan sejumlah organisasi bantuan mendorong PBB untuk mengirim lebih banyak bantuan melalui Turki ke Suriah bagian utara. Di sisi lain, pemerintah Suriah dan Rusia mendesak agar bantuan dikirim melalui Damaskus.
Sebagai tanggapan atas hambatan dan tuntutan politik ini, al-Assad setuju untuk membuka dua pintu perbatasan baru dari Turki, yaitu Bab al-Salam dan al-Raee, untuk sementara waktu.
Namun, sebagian besar bantuan lintas batas tetap dikirim melalui Bab al-Hawa. Mandat pengiriman bantuan lintas batas di Bab al-Hawa akan diperbaharui bulan depan di Dewan Keamanan.
Keputusan Hay'at Tahrir al-Sham untuk mengizinkan pengiriman bantuan mungkin terkait dengan pemungutan suara bulan depan di PBB, di mana persetujuan Rusia akan menjadi faktor penentu.
Syria Response Coordination Group, sebuah organisasi kemanusiaan yang beroperasi di barat laut Suriah, menyoroti fakta bahwa konvoi kemanusiaan telah terjebak dalam ketegangan politik internasional.
Baca juga: Pabrik Drone Turki di Ukraina Menjadi ‘Target Sah’ untuk Rusia: Tensi Militer dan Implikasi Regional
Mereka meminta organisasi internasional untuk mencari cara agar lebih banyak bantuan dapat mencapai daerah tersebut. Situasi ini menunjukkan kompleksitas dalam memberikan bantuan kemanusiaan di tengah konflik yang berkecamuk dan kepentingan politik yang terlibat. (*Ibs)
Baca Selengkapnya
Mega Kesepakatan: Suriah, Turki, dan Iran Setuju dengan Rencana Rusia untuk Mengakhiri Konflik dan Memulihkan Hubungan!
Pewarta Nusantara - Suriah, Turki, dan Iran Sepakat dengan Rencana Rusia untuk Normalisasi Hubungan. Utusan khusus presiden Rusia untuk Suriah, Alexander Lavrentyev, mengungkapkan bahwa Suriah, Turki, dan Iran telah menyetujui konsep peta jalan yang diajukan oleh Rusia untuk memulihkan hubungan antara Ankara dan Damaskus.
Menurut Lavrentyev, semua pihak secara umum setuju dengan konsep tersebut dan sekarang perlu mengkoordinasikan pandangan dan proposal yang ada.
Proses normalisasi ini membutuhkan waktu, tetapi yang terpenting adalah bahwa ada kemajuan yang terjadi. Lavrentyev menekankan pentingnya menjaga momentum agar proses ini terus bergerak maju dan tidak tertunda.
Moskow telah menyampaikan rancangan peta jalan kepada Turki dan Suriah mengenai normalisasi hubungan antara keduanya. Lavrentyev juga menjelaskan bahwa draf tersebut bisa mengalami perubahan seiring dengan koordinasi lebih lanjut antara negara-negara terkait.
Saat ini, salah satu fokus utama dari peta jalan tersebut adalah memulihkan kendali pemerintah Suriah di seluruh wilayah negara, menjaga keamanan perbatasan antara Suriah dan Turki, serta menghilangkan kemungkinan serangan lintas batas atau infiltrasi teroris.
Selain itu, Lavrentyev juga menyebut bahwa Moskow memiliki bukti bahwa Amerika Serikat sedang memperkuat kehadiran militer mereka di Suriah, terutama di wilayah timur laut dan Al-Tanf yang telah diduduki secara ilegal oleh AS.
Hal ini mencerminkan pengetatan posisi AS dalam hubungannya dengan Damaskus dan upaya untuk mempengaruhi situasi di Suriah.
Perjanjian mengenai peta jalan ini merupakan langkah penting dalam mencapai stabilitas dan perdamaian di Suriah serta membangun kembali hubungan antara negara-negara terkait.
Baca juga: Putin: Rusia Bertekad Mendukung Upaya Pencegahan Pengembangan Senjata Biologis
Koordinasi dan kerjasama yang diperlukan antara Suriah, Turki, Iran, dan Rusia akan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan normalisasi hubungan yang diharapkan dan mengatasi tantangan yang ada di wilayah tersebut. (*Ibs)
Baca Selengkapnya
22 Tentara AS Terluka dalam Kecelakaan Helikopter di Suriah Timur Laut