Pewarta Nusantara Menu

Barack Obama

Ardi Sentosa Ardi Sentosa
1 tahun yang lalu

Pewarta Nusantara, Internasional – Menteri Keuangan India Mengejek Obama dan Pembelaan Terhadap Hak-hak Minoritas Muslim.

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, merespon komentar Barack Obama tentang pentingnya melindungi hak-hak minoritas Muslim di India dengan sikap merendahkan dan menuduh mantan Presiden Amerika Serikat tersebut sebagai orang yang munafik.

Pada kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Amerika Serikat, Obama mengungkapkan kekhawatiran terhadap isu perlindungan minoritas Muslim di India yang mayoritas Hindu, dan menyebut bahwa hal tersebut patut dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Joe Biden.

Baca Juga: Peru Pecahkan Rekor: Pertanian Daun Koka Tembus 95.000 Hektar, Tantangan Global dalam Perang Melawan Narkoba Semakin Mendesak

Sitharaman mengungkapkan keheranannya terhadap komentar Obama, terutama karena Modi sedang mengunjungi AS dengan tujuan memperkuat hubungan bilateral.

Dalam sebuah konferensi pers, Sitharaman menyampaikan bahwa Obama memberikan komentar terhadap Muslim India yang telah melakukan tindakan kekerasan di negara-negara mayoritas Muslim selama masa kepresidenannya.

Ia menambahkan bahwa mengapa seseorang harus mendengarkan tuduhan dari orang yang memiliki rekam jejak seperti itu. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyampaikan keprihatinan terhadap perlakuan terhadap Muslim dan minoritas agama lainnya di India di bawah pemerintahan partai nasionalis Hindu yang dipimpin oleh Modi.

Namun, pemerintah India bersikeras bahwa semua warga negara diperlakukan secara setara. Pada saat pertemuan mereka di Gedung Putih, Biden menyatakan bahwa ia membahas hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi dengan Modi.

Modi sendiri membantah adanya diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya dan menyatakan bahwa demokrasi adalah semangat India.

Baca Juga: Pesawat Tempur Rusia Menyelenggarakan Latihan Perang di Atas Laut Baltik,

Modi telah dituduh memimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dianggap meloloskan undang-undang anti-Muslim dan menerapkan kebijakan anti-Muslim.

Khususnya, undang-undang kewarganegaraan dan pengakhiran status khusus Kashmir yang dikelola oleh India pada tahun 2019 menuai kontroversi.

Organisasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan undang-undang tersebut sebagai diskriminatif karena mengecualikan migran Muslim.

Selain itu, undang-undang anti-konversi yang menantang kebebasan beragama juga menuai kritik dari para pengamat. Isu perlindungan hak-hak minoritas dan situasi politik di India terus menjadi perdebatan yang sengit, dengan pandangan yang berbeda antara pemerintah India dan kritikusnya. (*Ibs)