Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada 24-25 Januari 2026. Ia menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dan kerusakan material, sambil meminta maaf atas respons pemerintah yang dinilai terlambat.

​

Longsor terjadi dini hari 24 Januari akibat hujan deras, menimpa 30 rumah dan menewaskan sejumlah warga. Gibran berkoordinasi dengan tim BNPB dan BPBD untuk evakuasi serta bantuan cepat, menjanjikan rekonstruksi dan relokasi.

​

Gibran meminta maaf secara pribadi atas keterlambatan informasi awal, meski menekankan cuaca ekstrem sulit diprediksi sepenuhnya. Ia memastikan pemerintah pusat alokasikan anggaran darurat untuk korban, termasuk bantuan finansial dan logistik.

 

Source: Wakil Presiden RI

Banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, pada 5 Januari 2026 menyebabkan material batu besar menutupi akses jalan, memutus jalur transportasi di beberapa kecamatan.

Dampak Kerusakan

Banjir bandang yang dipicu hujan intensitas tinggi sekitar pukul 03.00 Wita menghantam enam desa di empat kecamatan, termasuk Kecamatan Siau Timur, Siau Tengah, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan. Material longsor seperti batu besar dan lumpur kental menutupi jalan utama, menyulitkan evakuasi dan operasi SAR, dengan Mapolres Sitaro rusak parah sehingga lumpuh operasional.

Korban dan Pengungsian

Hingga 7 Januari 2026, korban tewas bertambah menjadi 17 orang, 18 luka-luka, dan beberapa masih hilang, sementara 682 jiwa mengungsi. Tujuh rumah hanyut, 29 rusak berat, dan infrastruktur seperti jaringan listrik serta telekomunikasi terputus akibat penutupan jalan oleh material banjir.

Penanganan Darurat

Pemkab Sitaro menetapkan status tanggap darurat hingga 18 Januari 2026, dengan operasi SAR menggunakan drone termal untuk membuka jalur dan mencari korban tersisa di bawah material batu besar. Polisi dan BNPB terus evakuasi warga meski cuaca buruk menghambat akses.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban jiwa akibat rangkaian bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra terus meningkat. Hingga 1 Januari 2026, total korban meninggal tercatat mencapai 1.157 orang, sementara 165 warga lainnya masih dinyatakan hilang. Selain itu, jumlah pengungsi bertambah 2.196 jiwa sehingga total pengungsi mencapai 380.360 orang yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan data BNPB, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yakni 530 orang meninggal dan 30 orang masih dalam pencarian. Di Sumatra Utara, tercatat 365 korban meninggal dengan 60 orang dilaporkan hilang. Sementara itu, Sumatra Barat mencatat 262 korban jiwa dan 74 orang masih belum ditemukan. Penambahan tiga korban meninggal di Aceh Utara menyebabkan angka kematian meningkat dari sebelumnya 1.154 jiwa.

Dampak bencana juga terlihat dari tingginya angka pengungsian. Aceh mencatat jumlah pengungsi terbanyak dengan 356.655 jiwa, disusul Sumatra Utara sebanyak 13.770 jiwa dan Sumatra Barat 9.935 jiwa. Hingga kini, tim gabungan masih melakukan operasi pencarian dan penyelamatan terhadap korban yang hilang, meski terkendala medan sulit dan cuaca ekstrem.

Rangkaian banjir dan longsor ini telah melanda sejumlah wilayah di Sumatra sejak akhir 2025. Pada awal Desember, korban jiwa tercatat sekitar 753 orang dan terus bertambah seiring meluasnya dampak bencana. BNPB menyatakan akan terus memperbarui data dan mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat penanganan darurat serta pemulihan pascabencana.

Dana Siap Pakai Rp1,5 Triliun BNPB Disorot, Menkeu Singgung Serapan Lambat

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana siap pakai (DSP) sebesar Rp1,5 triliun yang hingga akhir 2025 masih mengendap di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Dalam rapat tersebut, Purbaya sempat melontarkan candaan dengan menyebut BNPB “pelit” karena belum menyerap dana tersebut secara optimal. Meski disampaikan dengan nada bergurau, pernyataan itu mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap lambatnya realisasi anggaran penanganan bencana, khususnya di tengah kondisi darurat pascabencana di Aceh.

Purbaya berharap dana siap pakai itu dapat segera digunakan sebelum tahun anggaran 2025 berakhir. Saat rapat berlangsung, sisa waktu tahun anggaran hanya tinggal dua hari. Ia menekankan bahwa dana tersebut memang disiapkan negara untuk kebutuhan respons cepat, mulai dari penanganan darurat hingga pemulihan awal pascabencana.

Konteks pernyataan ini muncul di tengah upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, yang membutuhkan dukungan anggaran besar dan cepat. Namun, dalam praktiknya, penyaluran dana kerap terkendala proses administrasi dan birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dana siap pakai BNPB merupakan bagian dari mekanisme anggaran negara yang dirancang fleksibel agar bisa segera digunakan saat terjadi bencana alam maupun nonalam. Namun, apabila tidak terserap sesuai tahun anggaran, dana tersebut berpotensi hangus atau harus melalui mekanisme penyesuaian dan penganggaran ulang pada tahun berikutnya, sesuai ketentuan keuangan negara.

Fenomena lambatnya pencairan anggaran bencana bukan kali pertama terjadi. Dalam sejumlah kasus sebelumnya, keterlambatan sering disebabkan oleh proses verifikasi kerusakan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, hingga penentuan prioritas penggunaan anggaran. Akibatnya, dana yang seharusnya cepat dimanfaatkan justru tertahan di kas negara.

Pemerintah pusat terus mendorong percepatan penyaluran dan pemanfaatan anggaran kebencanaan agar tidak terjadi “uang tidur” di tengah kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Sorotan Menteri Keuangan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi agar tata kelola dana penanggulangan bencana ke depan lebih responsif, efektif, dan tepat sasaran.

 

Video: Detik.com

Ada Aja Gebrakannya Warga Konoha: Tim SAR Turun Tangan, Anak Indigo Ikut Dilibatkan

Warga Konoha—sebutan satir yang kerap dipakai untuk menggambarkan Indonesia di jagat media sosial—kembali menghadirkan cerita yang bikin geleng kepala sekaligus mengundang perdebatan. Di tengah operasi pencarian korban bencana, tim SAR gabungan disebut melibatkan seorang anak indigo untuk membantu menunjuk lokasi korban yang tertimbun. Tiga langkah, selesai. Praktis, cepat, dan tentu saja viral.

Peristiwa ini mencuat dari operasi pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Setelah berhari-hari pencarian menggunakan alat berat, metode manual, hingga anjing pelacak, tim SAR menghadapi jalan buntu. Medan ekstrem, cuaca buruk, dan keterbatasan teknologi membuat proses evakuasi berjalan lambat. Di titik inilah, tekanan warga muncul—mendorong langkah yang dianggap “di luar buku panduan”.

Seorang anak bernama Rifal, yang oleh warga disebut memiliki kemampuan indigo, dilibatkan dalam proses pencarian. Anak tersebut diklaim mampu “melihat” atau merasakan keberadaan korban di bawah timbunan tanah. Informasi yang disampaikan kemudian dijadikan referensi tambahan bagi tim SAR di lapangan. Keputusan ini sontak memicu pro dan kontra.

Di satu sisi, warga melihat langkah ini sebagai bentuk ikhtiar terakhir. Dalam situasi darurat, apa pun dicoba demi menemukan korban. Narasi gotong royong ala Konoha pun menguat: ketika teknologi modern mentok, kearifan lokal—atau bahkan hal supranatural—dianggap layak dicoba. Di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan legitimasi dan dasar ilmiah dari pelibatan anak indigo dalam operasi penyelamatan resmi.

Tim SAR sendiri menegaskan bahwa prosedur standar tetap menjadi acuan utama. Pelibatan anak indigo disebut bukan bagian dari metode resmi, melainkan respons terhadap dorongan masyarakat dan kondisi lapangan yang serba terbatas. Operasi tetap mengandalkan alat berat, pemetaan lokasi, serta teknik pencarian konvensional. Informasi non-teknis hanya diposisikan sebagai pelengkap, bukan penentu.

Fenomena ini kembali menegaskan wajah Konoha yang paradoksal: antara rasionalitas dan kepercayaan, antara sains dan mitos, antara standar profesional dan tekanan sosial. Bagi sebagian orang, ini adalah potret kegigihan warga di tengah krisis. Bagi yang lain, ini alarm keras tentang lemahnya kesiapsiagaan bencana dan minimnya teknologi pencarian yang memadai.

Satu hal yang pasti, gebrakan ala warga Konoha selalu punya daya tarik tersendiri. Viral, kontroversial, dan memantik diskusi publik. Pertanyaannya kini bukan lagi soal percaya atau tidak pada anak indigo, melainkan sejauh mana negara benar-benar siap menghadapi bencana—tanpa harus mengandalkan “jalan pintas” yang terus berulang setiap tragedi datang.

Video: infiviral.news