Jakarta, Pewartanusantara.com – Kampung Imsar menjadi salah satu penerima dana Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Penerimaan insentif tersebut diperoleh karena Kampung Imsar mampu membuat program inovasi lingkungan hidup.
Oscar Giay, Kepala Kampung Imsar Kabupaten Jayapura menyebut yang mendasari penerimaan insentif berbasis ekologi dari Pemkab Jayapura adalah karena pihaknya dinilai mampu mengelola dana bantuan dari pemerintah untuk program yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
“Latar belakang kami mendapat insentif dari pemerintah kabupaten Jayapura, kami melakukan pekerjaan lebih awal dengan dana-dana bantuan pemerintah, Dana Desa dan dana ADK sehingga kampung kami tadinya tertinggal menjadi berkembang,” kata Oscar, Kamis (14/10).
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Webinar Cerita Baik dari Praktek TAKE dan TAPE di Indonesia dengan tajuk “Penggunaan Dana Insentif Fiskal Berbasis Ekologi dan Dampaknya bagi Agenda Perlindungan Lingkungan”.
Webinar itu diselenggarakan The Asia Foundation (TAF) dan bekerja sama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau sebagai bagian dari rangkaian acara Festival Inovasi Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT).
Festival Inovasi EFT ini didukung oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budger Center, The Reform Initiatives (TRI), Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dan Beritabaru.co sebagai media partner.
“Oleh sebab itu pemerintah kabupaten melihat hal itu dan mereka memberikan dana insentif untuk memberikan dukungan bagi masyarakat dalam membangun kampung, terutama ekonominya,” tutur Oscar.
Dalam acara yang dipandu Sarah Monica ini, Oscar juga berharap dana insentif tetap dan terus dikembangkan agar pembangunan yang berbasis lingkungan hidup tetap seiring dengan perkembangan ekonomi di kampungnya terus meningkat.
“Pada prinsipnya semua program Pemda yang diturunkan ke Pemerintah Kampung sesuai dengan RPJM Daerah dan RPJM Kampung. Sehingga kami melakukan pekerjaan berdasar petunjuk itu,”
Ia mencontohkan, salah satu bentuk dari pengelolaan TAKE tersebut dialokasikan untuk membentuk Badan Usaha Milik Kampung yang difungsikan menampung atau membeli hasil perkebunan milik warga.
“Badan Usaha itu bekerjasama dengan pemerintah yang koordinir semua pekerjaan yang menyangkut Kakao dan Vanili sebagai salah satu usaha perkebunan milik warga kampung. Masyarakat panen dan mereka jual kepada Badan Usaha Milik Kampung,” tukasnya.
