WHO
Pewarta Nusantara, Nasional - Wapres Ma'ruf Amin menegaskan bahwa anak-anak adalah aset berharga bagi bangsa Indonesia dan hak-hak mereka harus dijamin untuk tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan dan diskriminasi.
Dalam acara Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2023 secara daring, Wapres menyoroti pentingnya UU Perlindungan Anak sebagai bentuk jaminan negara atas hak asasi anak-anak.
Meskipun demikian, Wapres juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait data pengaduan yang perlu ditangani dengan segera.
Hal ini menjadi prihatin, terutama ketika lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif memiliki tingkat pengaduan tertinggi.
Oleh karena itu, Wapres menekankan pentingnya menjadikan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai lingkungan yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.
Dalam konteks perkembangan anak di Indonesia, Wapres mengutip hasil riset dari World Health Organization (WHO) dan United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef) tahun 2020 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-17 dari 180 negara, tertinggal dari beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Indeks tersebut mengukur berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan anak, termasuk pertumbuhan anak, kelangsungan hidup, pendidikan, kekerasan, dan gizi anak.
Dengan hal ini, Wapres menegaskan perlunya penguatan komitmen dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak di Indonesia.
KPAI juga diharapkan untuk memainkan peran yang kuat dalam berbagai upaya perlindungan anak, termasuk penanganan stunting, pelecehan seksual, kekerasan, dan pernikahan dini.
Dalam hal ini, advokasi hukum dan pemulihan korban menjadi hal yang penting. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak harus ditingkatkan melalui kampanye publik yang efektif, termasuk pencegahan perundungan siber.
Wapres juga mendorong peran orang tua dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan serta melaporkan kasus-kasus yang terjadi.
Wapres berharap bahwa kegiatan Anugerah KPAI 2023 dapat menjadi evaluasi terhadap kemajuan perlindungan anak di Indonesia dan menginspirasi seluruh elemen bangsa untuk aktif dan peduli dalam upaya perlindungan anak-anak.
Semua pihak, baik pemerintah, lembaga, maupun masyarakat, diharapkan dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengutuk serangan terbaru yang terjadi di wilayah Somaliland, Somalia, yang menargetkan Fasilitas Kesehatan dan menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka, termasuk petugas kesehatan dan pasien.
WHO juga melaporkan bahwa dalam pertempuran yang terjadi pada hari Selasa di Las Anod, dua ambulans hancur akibat serangan tersebut.
Mamunur Rahman Malik, perwakilan WHO untuk Somalia, menyatakan keprihatinannya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis.
Ia mengatakan, "Dalam situasi di mana sistem perawatan kesehatan sudah rapuh, serangan terhadap perawatan kesehatan memiliki konsekuensi yang menghancurkan melampaui hilangnya nyawa petugas kesehatan dan pasien yang mungkin mereka selamatkan."
Ini merupakan kali kelima fasilitas tersebut diserang sejak terjadinya kekerasan di Las Anod tahun lalu. Malik juga mengingatkan bahwa ribuan nyawa dapat hilang setiap tahun bukan karena menjadi korban langsung, tetapi karena fasilitas kesehatan menjadi tidak berfungsi dan lingkungan kesehatan dan perawatan berubah menjadi tempat yang berbahaya.
Baca Juga;
Ia menyerukan perlindungan terhadap fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan serta menekankan pentingnya akses universal terhadap perawatan kesehatan tanpa memandang keterlibatan seseorang dalam konflik.
Dalam laporan dari Xinhua News, badan kesehatan PBB menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga para petugas kesehatan yang telah menjadi korban dalam serangan ini.
Ahmed Al-Mandhari, direktur regional WHO untuk Mediterania Timur, mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati netralitas perawatan kesehatan dan menjalankan kewajiban komunitas kesehatan dalam memberikan perawatan yang dibutuhkan. (*Ibs)
Paket Bantuan Keuangan 50 Miliar Euro untuk Ukraina Akan Dibahas oleh Menteri Ekonomi dan Keuangan Uni Eropa
Wakil Presiden Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, mengumumkan bahwa Menteri Ekonomi dan Keuangan Uni Eropa akan membahas Paket Bantuan keuangan multitahunan senilai 50 miliar euro ($56 miliar) untuk Ukraina dalam pertemuan yang diadakan pada Jumat (14/7).
Dombrovskis menjelaskan bahwa proposal Komisi Eropa mengenai tinjauan Kerangka Keuangan Multiannual akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Dalam tinjauan kerangka keuangan multitahunan ini, terdapat fasilitas bantuan keuangan senilai 50 miliar euro untuk Ukraina, yang terdiri dari 17 miliar euro dalam bentuk hibah dan 33 miliar euro dalam bentuk pinjaman.
Fasilitas ini akan berlaku dari tahun 2024 hingga 2027, sebagaimana diungkapkan oleh wakil presiden komisi. Dombrovskis juga berharap bahwa donor lainnya juga akan memberikan kontribusi mereka dalam memberikan bantuan keuangan kepada Ukraina.
Baca Juga; Kemenkeu Siapkan Cadangan Fantastis Rp 478,9 Triliun untuk Mengatasi Kelesuan Ekonomi Tahun 2023!
Uni Eropa telah memberikan pendanaan sebesar 9 miliar euro kepada Ukraina sepanjang tahun ini, dengan penyaluran sebesar 1,5 miliar euro setiap bulan.
Pada bulan Desember 2020, negara-negara anggota Uni Eropa telah mengadopsi Multiannual Financial Framework (MFF) senilai 1,1 triliun euro untuk periode 2021-2027.
Sejalan dengan paket pemulihan EU Next Generation, MFF memberikan kerangka kerja untuk mengatur anggaran tahunan Uni Eropa.
Bulan lalu, Komisi Eropa mengusulkan revisi jangka menengah MFF dengan peningkatan pendanaan sebesar 75 miliar euro untuk tiga tahun tersisa dalam periode tersebut.
Pewarta Nusantara, Jakarta - Keputusan Presiden Terkait Status Pandemi COVID-19 Akan Segera Diumumkan: Apresiasi WHO untuk Penanganan Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan mengenai status Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Meskipun rincian keputusan tersebut belum diungkap secara detail, Budi menyebut bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan apresiasi atas penanganan yang baik di Indonesia.
Budi menjelaskan bahwa pertemuan dengan WHO bulan lalu memberikan pengakuan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi.
Keputusan Presiden ini didasarkan pada laporan perkembangan data pandemi dari sejumlah menteri.
Meskipun status pandemi mungkin akan mengalami perubahan, Budi menekankan pentingnya kesadaran bahwa virus Corona akan tetap ada.
Oleh karena itu, masyarakat perlu terus belajar untuk hidup dengan Covid-19 dan memahami langkah-langkah yang harus diambil jika terpapar, termasuk pengetahuan tentang obat dan vaksin.
Baca juga: Kritik Ratna Juwita terhadap Subsidi Kendaraan Listrik: Perlu Fokus pada Energi Bersih
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga menyampaikan bahwa pemerintah segera akan mendeklarasikan perubahan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi, sejalan dengan pencabutan status darurat kesehatan global oleh WHO.
Namun, langkah ini akan dilakukan setelah WHO mencabut status darurat tersebut. Keputusan Presiden mengenai status pandemi ini sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, karena akan mempengaruhi kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam menangani Covid-19.
Apresiasi dari WHO juga menjadi dorongan positif bagi upaya penanganan yang dilakukan di tanah air. (*Ibs)