<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RUU Perampasan Aset &#8211; Pewarta Nusantara</title>
	<atom:link href="https://www.pewartanusantara.com/tag/ruu-perampasan-aset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pewartanusantara.com</link>
	<description>Portal Berita Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 07:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.pewartanusantara.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-icon-pewarta-1-32x32.png</url>
	<title>RUU Perampasan Aset &#8211; Pewarta Nusantara</title>
	<link>https://www.pewartanusantara.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR Hari Ini, Langkah Baik untuk Atasi Korupsi di Indonesia</title>
		<link>https://www.pewartanusantara.com/berita/ruu-perampasan-aset-resmi-disahkan-dpr-hari-ini-langkah-baik-untuk-atasi-korupsi-di-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erniyati Khalida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 07:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Corruption Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Mahkamah Konstitusi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemberantasan Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[RUU Perampasan Aset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pewartanusantara.com/?p=49641</guid>

					<description><![CDATA[DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 19 November 2026 setelah proses panjang sejak 2008. Aturan ini membuka kemungkinan perampasan aset minimal Rp1 miliar tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu dan mencakup korupsi, narkotika, terorisme, hingga penipuan digital. UU tersebut juga membentuk dua lembaga baru serta melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik, tetapi dikritik ICW karena dinilai menghapus aturan kekayaan tidak wajar dan dibahas tanpa]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, dengan seluruh fraksi menyatakan setuju.</p>
<p>Pengesahan tersebut menjawab penantian panjang sejak rancangan aturan ini mulai diinisiasi pada 2008. Pokok penting yang disorot ialah kemungkinan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, dengan batas nilai aset minimal Rp1 miliar sebagaimana diringkas dalam materi pembahasan.</p>
<p>Mekanisme itu dapat digunakan dalam keadaan tertentu, antara lain ketika tersangka meninggal, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Pelaksanaannya tetap menjadi bagian dari kerangka hukum yang harus mengatur pembuktian, kewenangan, dan perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan.</p>
<figure class="wp-block-image size-large pewarta-inline-image" data-pewarta-inline-description="DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19/11/2026 setelah tertunda 18 tahun. UU ini membolehkan negara merampas aset minimal Rp1 miliar tanpa putusan pidana, misalnya bila pelaku kabur atau meninggal. Jangkauannya meliputi korupsi, narkotika, terorisme, dan penipuan digital. ICW mengkritik UU ini karena aturan kekayaan tidak wajar dihapus dan pembahasannya tertutup." data-pewarta-inline-source="Diproses ulang dari Instagram &quot;bushcoo&quot;"><img decoding="async" width="1080" height="1350" src="https://www.pewartanusantara.com/wp-content/uploads/2026/11/gambar-pewarta-247.webp" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" data-pewarta-inline-title="" data-pewarta-inline-description="DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19/11/2026 setelah tertunda 18 tahun. UU ini membolehkan negara merampas aset minimal Rp1 miliar tanpa putusan pidana, misalnya bila pelaku kabur atau meninggal. Jangkauannya meliputi korupsi, narkotika, terorisme, dan penipuan digital. ICW mengkritik UU ini karena aturan kekayaan tidak wajar dihapus dan pembahasannya tertutup." data-pewarta-inline-source="Diproses ulang dari Instagram &quot;bushcoo&quot;" /><figcaption>DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19/11/2026 setelah tertunda 18 tahun. UU ini membolehkan negara merampas aset minimal Rp1 miliar tanpa putusan pidana, misalnya bila pelaku kabur atau meninggal. Jangkauannya meliputi korupsi, narkotika, terorisme, dan penipuan digital. ICW mengkritik UU ini karena aturan kekayaan tidak wajar dihapus dan pembahasannya tertutup.</figcaption></figure>
<p>Cakupan aturan tidak berhenti pada perkara korupsi. Materi yang menyertai pengesahan menyebut narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta bentuk penipuan digital seperti investasi bodong dan judi online sebagai tindak pidana yang dapat masuk dalam jangkauan undang-undang.</p>
<p>Undang-undang tersebut juga dirancang membentuk Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset. Pada saat yang sama, pihak ketiga yang beriktikad baik disebut memperoleh perlindungan agar aset yang sah tidak ikut terdampak oleh proses perampasan.</p>
<p>Pengesahan itu tidak berlangsung tanpa kritik. Indonesia Corruption Watch menilai aturan tersebut dapat melemahkan pemberantasan korupsi karena ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar disebut dihapus dan proses pembahasannya dinilai minim transparansi. ICW menyatakan akan menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga pengujian terhadap substansi undang-undang masih menjadi perkembangan berikutnya.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR, tapi ICW Justru Menolak dan Menyebutnya Versi Palsu</title>
		<link>https://www.pewartanusantara.com/berita/ruu-perampasan-aset-akhirnya-disahkan-dpr-tapi-icw-justru-menolak-dan-menyebutnya-versi-palsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dwi Anggoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 07:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Disahkan DPR]]></category>
		<category><![CDATA[ICW]]></category>
		<category><![CDATA[Menolak]]></category>
		<category><![CDATA[RUU Perampasan Aset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pewartanusantara.com/?p=49670</guid>

					<description><![CDATA[DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026, tetapi ICW bersama koalisi masyarakat sipil justru menyampaikan penolakan. Mereka menilai sejumlah ketentuan berpotensi melemahkan pemulihan aset hasil korupsi serta mengkritik keterbukaan proses pembahasannya.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis, 19 November 2026, mendapat sorotan dari kelompok masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch atau ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyampaikan penolakan terhadap substansi aturan tersebut karena dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pemberantasan korupsi.</p>
<figure class="wp-block-image size-large pewarta-inline-image" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id"><img decoding="async" width="1080" height="1350" src="https://www.pewartanusantara.com/wp-content/uploads/2026/11/ruu-perampasan-aset-akhirnya-disahkan-dpr-tapi-icw-justru-menolak-dan-menyebutnya-versi-palsu.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" data-pewarta-inline-title="" data-pewarta-inline-description="" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id" /></figure>
<p>Koalisi bahkan menggunakan istilah RUU Perampasan Aset Palsu untuk menggambarkan rancangan yang menurut mereka mengalami pelemahan dibandingkan dengan konsep sebelumnya.</p>
<p>Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menjelaskan bahwa penolakan tersebut bukan berarti pihaknya menentang keberadaan aturan perampasan aset.</p>
<figure class="wp-block-image size-large pewarta-inline-image" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id"><img decoding="async" width="1080" height="1350" src="https://www.pewartanusantara.com/wp-content/uploads/2026/11/ruu-perampasan-aset-akhirnya-disahkan-dpr-tapi-icw-justru-menolak-dan-menyebutnya-versi-palsu-1.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" data-pewarta-inline-title="" data-pewarta-inline-description="" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id" /></figure>
<p>Sebaliknya, koalisi mendukung pembentukan instrumen hukum yang mampu memulihkan kerugian negara dan mengembalikan aset hasil tindak pidana. Namun, mereka menilai sejumlah ketentuan dalam rancangan yang dibahas DPR justru berpotensi membatasi efektivitas pelaksanaannya.</p>
<figure class="wp-block-image size-large pewarta-inline-image" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id"><img decoding="async" width="1080" height="1350" src="https://www.pewartanusantara.com/wp-content/uploads/2026/11/ruu-perampasan-aset-akhirnya-disahkan-dpr-tapi-icw-justru-menolak-dan-menyebutnya-versi-palsu-2.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" data-pewarta-inline-title="" data-pewarta-inline-description="" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id" /></figure>
<p>Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterbukaan proses pembahasan. Koalisi menilai akses publik terhadap dokumen rancangan terbaru, daftar inventarisasi masalah, serta perkembangan pembahasan belum diberikan secara memadai.</p>
<figure class="wp-block-image size-large pewarta-inline-image" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id"><img decoding="async" width="1080" height="1350" src="https://www.pewartanusantara.com/wp-content/uploads/2026/11/ruu-perampasan-aset-akhirnya-disahkan-dpr-tapi-icw-justru-menolak-dan-menyebutnya-versi-palsu-3.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" data-pewarta-inline-title="" data-pewarta-inline-description="" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id" /></figure>
<p>Sebelumnya, kelompok masyarakat sipil telah meminta DPR dan pemerintah membuka dokumen tersebut agar masyarakat dapat mempelajari isi rancangan sekaligus memberikan masukan.</p>
<p>Koalisi juga telah menyampaikan somasi kepada pimpinan DPR terkait tuntutan transparansi proses legislasi.</p>
<p>Selain persoalan prosedur, ICW menyoroti sejumlah ketentuan yang dianggap dapat mempersempit jangkauan perampasan aset.</p>
<figure class="wp-block-image size-large pewarta-inline-image" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id"><img decoding="async" width="1080" height="1350" src="https://www.pewartanusantara.com/wp-content/uploads/2026/11/ruu-perampasan-aset-akhirnya-disahkan-dpr-tapi-icw-justru-menolak-dan-menyebutnya-versi-palsu-4.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" data-pewarta-inline-title="" data-pewarta-inline-description="" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id" /></figure>
<p>Salah satunya berkaitan dengan mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap seseorang atau non-conviction based asset forfeiture.</p>
<p>Dalam draf yang menjadi perhatian koalisi, ambang batas penggunaan mekanisme tersebut disebut meningkat dari Rp100 juta pada rancangan sebelumnya menjadi Rp1 miliar.</p>
<figure class="wp-block-image size-large pewarta-inline-image" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id"><img decoding="async" width="1080" height="1350" src="https://www.pewartanusantara.com/wp-content/uploads/2026/11/ruu-perampasan-aset-akhirnya-disahkan-dpr-tapi-icw-justru-menolak-dan-menyebutnya-versi-palsu-5.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" data-pewarta-inline-title="" data-pewarta-inline-description="" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id" /></figure>
<p>Menurut koalisi, perubahan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pemulihan aset dalam perkara yang nilainya berada di bawah batas tersebut.</p>
<p>Koalisi juga mempertanyakan ketentuan mengenai pemberlakuan aturan terhadap perkara sebelumnya serta pengaturan harta kekayaan pejabat negara yang tidak dilaporkan.</p>
<figure class="wp-block-image size-large pewarta-inline-image" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id"><img decoding="async" width="1080" height="1350" src="https://www.pewartanusantara.com/wp-content/uploads/2026/11/ruu-perampasan-aset-akhirnya-disahkan-dpr-tapi-icw-justru-menolak-dan-menyebutnya-versi-palsu-6.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" data-pewarta-inline-title="" data-pewarta-inline-description="" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id" /></figure>
<p>Mereka menilai instrumen perampasan aset seharusnya dirancang secara kuat dengan tetap memperhatikan prinsip hukum dan perlindungan hak masyarakat.</p>
<p>Di sisi lain, DPR menyampaikan pandangan berbeda mengenai tujuan pembentukan undang-undang tersebut.</p>
<p>Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.</p>
<p>Menurut DPR, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Negara juga membutuhkan mekanisme untuk menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan kejahatan.</p>
<figure class="wp-block-image size-large pewarta-inline-image" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id"><img decoding="async" width="1080" height="1350" src="https://www.pewartanusantara.com/wp-content/uploads/2026/11/ruu-perampasan-aset-akhirnya-disahkan-dpr-tapi-icw-justru-menolak-dan-menyebutnya-versi-palsu-7.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" data-pewarta-inline-title="" data-pewarta-inline-description="" data-pewarta-inline-source="Instagram/kirinesia.id" /></figure>
<p>Pihak DPR sebelumnya turut menyatakan bahwa pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan serta prinsip perlindungan hak asasi manusia.</p>
<p>Meski demikian, perbedaan pandangan mengenai substansi dan proses pembentukan aturan masih menjadi perhatian.</p>
<p>Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyatakan membuka kemungkinan menempuh pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi apabila ketentuan yang dipersoalkan tetap dipertahankan.</p>
<p>Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pengesahan sebuah undang-undang tidak serta-merta mengakhiri pembahasan mengenai kualitas dan efektivitas penerapannya.</p>
<p>Ke depan, pelaksanaan aturan perampasan aset akan menjadi perhatian penting, terutama dalam memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar mampu mendukung pemberantasan korupsi, memulihkan kerugian negara, dan tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
