Pewarta Nusantara Menu

Pemukiman Ilegal

Ardi Sentosa Ardi Sentosa
1 tahun yang lalu

Pewarta Nusantara, InternasionalIsrael Menyetujui Rencana Pembangunan Ribuan Rumah Baru di Pemukiman Ilegal Pemerintahan Israel telah menyetujui rencana pembangunan ribuan rumah baru di pemukiman ilegal di Tepi Barat, sebuah keputusan yang menuai kecaman dari pejabat Palestina sebagai bagian dari “perang terbuka terhadap rakyat Palestina”.

Komite perencanaan Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas pembangunan pemukiman menyetujui lebih dari 5.000 rumah pemukiman baru pada hari Senin.

Kebijakan pemukiman Israel telah menjadi sumber konflik dan perdebatan yang panjang di komunitas internasional. Pihak Palestina dan sebagian besar masyarakat internasional menganggap pemukiman ilegal sebagai penghalang bagi perdamaian dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak sah.

Lebih dari 700.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur, yang dianggap oleh Palestina sebagai wilayah yang mereka inginkan sebagai negara masa depan.

Baca Juga: Ukraina Menderita Kerugian Besar: Lebih dari 400 Tentara Tewas di Krasny Liman dan Donetsk

Pemerintahan Israel yang saat ini berkuasa didominasi oleh politisi religius dan ultranasionalis yang memiliki hubungan erat dengan gerakan pemukiman.

Salah satu pemimpin pemukim yang vokal, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, diberikan kekuasaan kabinet untuk mengatur kebijakan pemukiman dan berkomitmen untuk melipatgandakan jumlah penduduk pemukim di Tepi Barat.

Meskipun kebijakan pembangunan pemukiman Israel mendapat kritik tajam dari komunitas internasional, keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Netanyahu memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan ekspansi pemukiman.

Hal ini menjadi sumber frustrasi bagi rakyat Palestina, karena pemukiman-pemukiman ilegal terus dibangun di wilayah Tepi Barat sejak tahun 80-an, menghambat peluang tercapainya solusi dua negara yang diharapkan.

Baca Juga: Skandal Obama dan Menteri Keuangan India: Saling Tuding, Siapa yang Munafik dalam Perlindungan Hak-hak Minoritas Muslim?

Kondisi politik dan keamanan di wilayah tersebut semakin kompleks dengan meningkatnya kekerasan dan tensi antara Israel dan Palestina. Keputusan ini mungkin akan memperumit upaya perdamaian dan memperburuk ketegangan di wilayah tersebut. (*Ibs)