Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada Rabu, 25 Februari 2026, atas polemik yang dipicu pernyataan kontroversial alumni LPDP berinisial DS (Dwi Sasetningtyas) di media sosial.

Polemik bermula dari video Instagram @sasetyaningtyas yang viral pada 23 Februari 2026, di mana DS membuka surat dari Home Office Inggris sambil menyatakan, "Cukup aku saja yang WNI, anakku jangan," karena ingin anaknya punya paspor kuat negara asing. Pernyataan ini memicu kecaman netizen yang menilai alumni LPDP—yang didanai uang pajak rakyat—kurang menghargai negara asal, apalagi DS telah lulus S2 pada 2017 dan menyelesaikan masa pengabdiannya. Suaminya, AP (juga alumni), kini di-blacklist dan wajib kembalikan dana beasiswa plus bunga karena belum tuntas kontribusi.

Dalam media briefing di Kantor DJPK Kemenkeu Jakarta, Sudarto mewakili LPDP dan seluruh alumni meminta maaf karena "hal yang seharusnya bisa dihindari" menimbulkan diskusi panas di masyarakat. Ia menyesalkan sikap tersebut dan menegaskan mayoritas alumni justru berdedikasi sebagai guru, dosen, pengusaha, PNS, hingga kontributor global yang mengharumkan Indonesia.

Sudarto mengingatkan alumni agar jaga etika, moral, dan nilai kebangsaan karena beasiswa LPDP berasal dari Dana Abadi Pendidikan—uang pajak rakyat. Ia mempopulerkan jargon "Lu Pakai Duit Pajak" (LPDP) sebagai pengingat tanggung jawab sosial: "Anda bisa S2/S3/postdoc dari uang rakyat, jaga kepercayaan masyarakat agar LPDP terus berjalan sebagai investasi jangka panjang." LPDP akan terus verifikasi dan sanksi pelanggaran demi keberlanjutan program.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kontroversi Dwi Sasetyaningtyas (DS), alumni LPDP, yang memicu kemarahan publik karena pernyataan viralnya soal kewarganegaraan anaknya sebagai WNA Inggris dan dianggap merendahkan Indonesia.​

​

Pada 23 Februari 2026, dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Purbaya menyayangkan sikap DS dan suaminya, Arya Iwantoro (juga alumni LPDP), yang belum tuntas kewajiban pengabdian. Ia konfirmasi bahwa Dirut LPDP telah berbicara dengan Arya, yang setuju kembalikan dana beasiswa sekitar Rp2 miliar plus bunga, serta akan di-blacklist dari kerjasama pemerintah.

DS sudah selesaikan pengabdiannya (lulus S2 2017), tapi suaminya belum; Purbaya tegas dana LPDP dari pajak rakyat harus dihargai, bukan dipakai "menghina negara". Kasus ini jadi pelajaran agar penerima beasiswa bertanggung jawab.

Dwi Sasetyaningtyas, atau DS/Tyas, adalah alumni beasiswa LPDP (awardee PK-35) yang lulus S1 Teknik Kimia ITB (IPK 3,34 pada 2013) dan S2 Sustainable Energy Technology di Delft University of Technology, Belanda (2015-2017).

​

Setelah lulus S1, ia bekerja di P&G sebagai Customer Business Development Manager selama dua tahun, lalu di Belanda sebagai Project Assistant dengan tesis tentang sistem solar PV untuk daerah pedesaan seperti Sumba, NTT. Suaminya, Arya Pamungkas Iwantoro (AP), juga alumni LPDP; keduanya tinggal di Inggris, dan DS sudah tuntas pengabdian LPDP sejak 2017.

Ia viral setelah unggah video di TikTok pamer paspor anaknya sebagai WNI Inggris, dengan pernyataan syukur "cukup saya saja WNI" yang dianggap merendahkan Indonesia oleh netizen, meski kemudian minta maaf dan klaim tetap cinta NKRI. LPDP panggil suami untuk klarifikasi, dan Menkeu Purbaya minta kembalikan dana beasiswa plus bunga (~Rp2 miliar).

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie menyentil Dwi Sasetyaningtyas (DS), alumni LPDP yang viral karena pamer paspor anaknya sebagai WNI Inggris dengan pernyataan "cukup saya saja WNI".

Pada 23 Februari 2026, Stella menegaskan beasiswa negara seperti LPDP adalah "utang budi" dan amanah moral, bukan sekadar fasilitas; sikap DS mencerminkan kegagalan pendidikan karakter awal. Ia menolak pembatasan ketat karena bisa picu sikap sinis, tapi tekankan rasa syukur lewat kontribusi apa pun bagi bangsa.​

Stella beri contoh kontribusi dari luar negeri (seperti India di Silicon Valley) bisa beri dampak luas; ia sendiri bimbing mahasiswa Indonesia di AS/Tiongkok sambil jembatani kerjasama global.