Gus Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, mengklaim pembagian kuota haji tambahan 2024 menjadi 50:50 antara haji reguler dan khusus semata untuk mengutamakan keselamatan jiwa jemaah atau “hifdzun nafs”. Ia menyatakan keputusan ini didasari keterbatasan fasilitas di Arab Saudi, sehingga pembagian proporsional dianggap lebih aman meski bertentangan dengan aturan 92:8.

Kebijakan via KMA Nomor 130/2024 membagi 20.000 kuota tambahan menjadi 10.000 reguler dan 10.000 khusus, diduga melanggar UU Haji No.8/2019 yang membatasi haji khusus 8%. KPK menyelidiki karena berpotensi merugikan negara Rp1 triliun akibat pengalihan kuota.​

KPK menilai pembagian ini tak sinkron dengan ketentuan hukum dan justru memanjangkan antrean reguler, meski Yaqut berdalih ada MoU dengan Saudi serta pertimbangan daftar tunggu proporsional antar-daerah. Yaqut telah ditetapkan tersangka bersama stafsusnya.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yaqut menegaskan yurisdiksi Saudi membatasi kewenangan Indonesia, sehingga prioritas keselamatan jiwa mendahului aturan domestik demi hindari overcrowding.

Gus Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus hukum yang menimpa adik kandungnya, Yaqut Cholil Qoumas, kepada proses hukum yang berlaku di Indonesia. Ia menegaskan tidak akan mengintervensi dan memisahkan urusan pribadi keluarga dari organisasi PBNU.

​

Konteks Kasus

Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Januari 2026 terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Gus Yahya menyebut secara emosional ikut merasakan, tapi masalah hukum diserahkan pada proses penegakan hukum.​

Pernyataan PBNU

Gus Yahya menegaskan PBNU tidak terkait sama sekali dengan kasus individu tersebut, karena tindakan pribadi tidak mewakili organisasi. Sikap ini menunjukkan komitmen pada supremasi hukum tanpa intervensi.​