IKN
50 Staf Wapres Sudah di IKN, Siapkan Kantor Gibran 2026
Sekitar 50 staf Wakil Presiden sudah lebih dulu ditempatkan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tim pendahulu untuk menyiapkan operasional kantor Wapres sebelum Gibran mulai berkegiatan di sana pada 2026.
Sekitar 50 staf Wapres telah berada di IKN untuk melakukan persiapan teknis, terutama di kawasan ASN Tower 1. Tugas mereka meliputi survei dan pemilihan furnitur, penataan ruang kerja, serta koordinasi operasional awal kantor Wapres.
Pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN dilaporkan sudah 100 persen rampung secara fisik dan kini masuk tahap pengisian interior dan furnitur. Desain Istana Wapres mengusung filosofi arsitektur lokal Kalimantan “Huma Betang Umai” dan dilengkapi fasilitas seperti kolam renang berukuran olimpik 50 meter.
Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mulai beraktivitas atau berkantor di IKN pada 2026, setelah seluruh fasilitas pendukung siap. Kehadiran Gibran di IKN dipandang sebagai penanda masuknya fase operasional pemerintahan di ibu kota baru dan menjadi bagian dari target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Nokia Lawas, Anggaran Triliunan: Pak Bas Tunjukkan Integritas IKN
Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN yang akrab disapa "Pak Bas", menjadi sorotan karena setia pakai ponsel Nokia lawas saat bertemu Teddy Indra Wijaya, menunjukkan gaya hidup sederhana di tengah proyek megah IKN. Gaya ini kontras dengan jabatannya yang kelola anggaran Rp6 triliun untuk 2026, sejalan citra pejabat yang hindari kemewahan demi amanah publik.
Teddy, figur terkait investor atau mitra IKN, tampak diskusi informal dengan Pak Bas yang prioritaskan fungsi ketimbang gaya, simbol integritas di era digital. Nokia 3310-nya ikonik sebagai "anti-pansos", hindari flexing gadget mahal meski kelola proyek Nusantara.
Netizen puji sikap ini dorong Mobnas dan hilirisasi rare earth, bukti pemimpin fokus kerja nyata bukan gimmick medsos. Citra sederhana Pak Bas kuatkan kepercayaan investor untuk IKN jadi ibu kota politik 2028.
Source: Instagram/teddy_hq
Rp66 Triliun Investasi Swasta Murni Masuk IKN per Januari 2026
Jumlah investor swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bertambah hingga mencapai lebih dari 50 entitas, dengan total komitmen Investasi Swasta murni tembus Rp66 triliun per Januari 2026. Penambahan ini mencakup lima Investor Baru dari sektor kuliner hingga perkantoran, menandakan kepercayaan swasta yang kian kuat terhadap proyek IKN.
Mengenang Investor dan Sektor
- mencakup lebih dari 50 investor swasta terbagi dalam lima klaster utama: pendidikan-kesehatan (Universitas Gunadarma, UNESA, RS Abdi Waluyo), perumahan-perumahan (Pakubuwono Mandiri), komersial (Pakuwon Mall, KAU 123, Plataran), perbankan (BRI, BCA, Mandiri, BNI, BTN), serta pergudangan (SUN Hub).
- Lima investor terbaru (PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, PT Haidir Griya Karya) fokus pada kuliner, olahraga, perniagaan, dan perumahan, dengan pembangunan dimulai pertengahan 2026.
Total Investasi dan Proyeksi
- Selain Rp66 triliun swasta murni, ada komitmen KPBU (Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha) senilai Rp156,73 triliun dari 17 pemrakarsa untuk perumahan, jalan, dan MUT, sehingga total investasi non-APBN mencapai Rp222+ triliun.
- OIKN optimis proyek-proyek ini mendorong aktivitas ekonomi dan lapangan kerja di Nusantara, dengan kemajuan seperti apartemen kedutaan (mulai Juli 2026) dan mall (operasional 2030).
Prabowo Subianto Lakukan Kunjungan Perdana ke IKN
Presiden Prabowo Subianto melakukan Kunjungan Perdana ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin sore, 12 Januari 2026, setelah meresmikan RDMP Kilang Pertamina Balikpapan. Ia tiba dengan helikopter sekitar pukul 17.40-18.44 WITA di Istana Negara IKN, disambut Basuki Hadimuljono (Kepala OIKN) dan rombongan menteri seperti Menko PUPR Agus Harimurti Yudhoyono serta Mensesneg Prasetyo Hadi.
Agenda Kunjungan
Prabowo bermalam di IKN malam itu dan meninjau kemajuan pembangunan keesokan harinya, termasuk strategi infrastruktur untuk memastikan target fungsional ibu kota politik pada tahun 2028.
Rapat terbatas dengan kabinet digelar malam hari, menegaskan komitmen menjanjikan proyek sebagai pemerintahan pusat modern dan berkelanjutan.
Konteks dan Dampak
Kunjungan ini pertama sejak dilantik Oktober 2024, menunjukkan prioritas Prabowo pada IKN pasca-peresmian kilang energi di Balikpapan yang jadi bagian rangkaian kunjungan Kalimantan.
Pengamanan ketat diterapkan, dengan Prabowo mengenakan kemeja safari khasnya saat menyalakani pejabat penyambut.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut Hingga 2028
Wapres Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Target Jadi Ibu Kota Politik 2028
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hingga tuntas. Pemerintah menargetkan IKN berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan Gibran melalui unggahan di akun Instagram resminya, @gibran_rakabuming, pada Selasa, 31 Desember 2025. Pernyataan itu menyusul kunjungannya ke kawasan IKN sehari sebelumnya, 30 Desember 2025, untuk meninjau langsung progres sejumlah proyek strategis nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran mengapresiasi perkembangan pembangunan Masjid Negara IKN yang telah mencapai 98,4 persen. Masjid tersebut ditargetkan rampung pada 15 Februari 2026 dan menjadi salah satu simbol penting kawasan inti pemerintahan di IKN.
Selain Masjid Negara, Gibran juga meninjau sejumlah proyek lain, di antaranya Gereja Basilika, Plaza Kerukunan, kawasan Istana Wakil Presiden, serta pembangunan gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
Gibran menegaskan pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga dirancang sebagai simbol transformasi tata kelola pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan kehadiran IKN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya di Kalimantan Timur.
Pemerintah optimistis pembangunan IKN dapat diselesaikan tepat waktu melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan. Dengan keberlanjutan proyek ini, IKN diharapkan siap menjalankan peran strategisnya sebagai pusat pemerintahan dan politik nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Masjid Negara Di IKN Segera Rampung Setelah Capai 91 Persen Pembangunan
Pembangunan Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai progres 91 persen per 17 Desember 2025 dan ditargetkan rampung akhir tahun ini. Masjid ini dirancang menyerupai lekuk sorban dengan menara setinggi 99 meter, mampu menampung hingga 60.000 jemaah.
Desain dan Fasilitas
Bangunan mencakup area masjid 56.220 m², komersial 2.134 m², plus penunjang seperti ruang wudhu, rapat, hall, dan VIP lounge, dilengkapi infrastruktur jalan serta lanskap. Total luas kawasan mencapai 59.081 m² dengan kolam retensi 123.502 m².
Solusi Target
Otorita IKN di bawah Basuki Hadimuljono optimis selesai Desember 2025 bersamaan proyek lain seperti kantor wakil presiden dan pasar. Progres terbaru tunjukkan kubah meliuk khas sorban hampir sempurna.
Pengawasan Berlapis dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) IKN
Pewarta Nusantara, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dilakukan secara berlapis.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga.
Dalam upaya memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah memberikan arahan kepada semua pihak terlibat dalam pembangunan IKN untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan dilakukan pada semua tahap pembangunan IKN, mulai dari perencanaan, pengadaan tanah, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan.
Aspek keselamatan konstruksi meliputi keamanan teknis untuk mencegah kegagalan struktural, pembangunan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat sekitar dan pengendalian dampak sosial.
Prinsip utama dari penerapan SMKK adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur IKN sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas.
Penerapan SMKK ini berlaku tidak hanya untuk pembangunan IKN, tetapi juga untuk semua infrastruktur di Indonesia. Menteri PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2021 yang menjadi panduan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
Tujuan utamanya adalah agar setiap penyelenggara jasa konstruksi, pengguna jasa, dan penyedia jasa memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Dalam konteks pembangunan IKN yang melibatkan banyak paket pekerjaan, pengawasan dilakukan secara berlapis. Setiap paket pekerjaan diawasi oleh setidaknya empat level pengawasan yang melibatkan kontraktor, Manajemen Konstruksi, pengawas proyek dari Kementerian PUPR, dan Manajemen Konstruksi Induk khusus untuk pembangunan IKN.
Penerapan SMKK juga diterapkan dalam program pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di IKN, di mana ribuan tenaga kerja telah menjalani pelatihan sesuai dengan jabatan kerja mereka.
Baca juga: KPK Mengungkap Tiga Pelanggaran dalam Skandal Pungli di Rutan
Dalam pengawasan ini, petugas yang terlibat disebut sebagai Ahli K3 Konstruksi Utama atau Ahli K3 Konstruksi Madya, yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh proses pembangunan tidak hanya memperhatikan keselamatan kerja, tetapi juga kualitas konstruksi dan keberlanjutan proyek. (*Ibs)
Baca Selengkapnya
Pembangunan Infrastruktur IKN Mendapat Apresiasi Tinggi dari MenPAN RB
Pemindahan Masif PNS dan TNI/Polri ke IKN Tahun 2024: Membangun Ibu Kota Baru dan Menjaga Kualitas Pembangunan
Rakernas II IKA-PMII: Fokus Penguatan Peradaban, Kontestasi Pemilu 2024 dan Percepatan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pewarta Nusantara - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) telah mengumumkan rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II IKA-PMII yang diselenggarakan di Kalimantan Barat pada tanggal 26-28 Mei 2023 lalu.
Pada konferensi pers yang diadakan di Jakarta Timur pada Senin (29/05/2023), Ketua Umum IKA-PMII, Ahmad Muqowam, menyampaikan rekomendasi tersebut.
Ahmad Muqowam mengungkapkan bahwa fokus Rakernas II IKA-PMII adalah memperkuat peradaban. Rekomendasi yang diusulkan oleh IKA-PMII menekankan perlunya adanya blueprint untuk mewujudkan Indonesia yang berbudaya dan berperadaban.
Muqowam menekankan pentingnya Pemerintah Presiden Jokowi dalam memastikan adanya visi, misi, dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peradaban. Rekomendasi ini diharapkan akan menjadi warisan bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
Selanjutnya, rekomendasi yang diajukan juga mencakup proses pemilu 2024. IKA-PMII berharap agar ritual demokrasi lima tahunan ini tidak mengganggu kesepakatan nasional dan tidak menimbulkan ketidakpastian politik.
Muqowam menyatakan bahwa politik harus tetap berjalan tanpa menghambat pembangunan lainnya. Dia mengingatkan bahwa proses politik tidak boleh merusak substansi yang berkaitan dengan eksistensi bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, IKA-PMII mendorong peserta dan penyelenggara pemilu untuk mengutamakan kontestasi berdasarkan ide dan gagasan, bukan hanya jualan janji dan retorika politik semata.
Proses politik harus dilakukan tanpa menimbulkan pemecahan dan polarisasi yang merugikan. Pendidikan politik terus menerus oleh partai politik dan seluruh elemen masyarakat juga dianggap penting dalam menjalankan proses politik ini.
Rakernas II IKA-PMII juga memberikan rekomendasi terkait pengkaderan PMII yang perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman.
Selain itu, Rakernas mendorong para alumni dan kader PMII untuk terlibat dalam kontestasi pemilu 2024. Para alumni yang memiliki kesempatan diharapkan dapat berperan baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.
Ketua Bendum PB IKA-PMII, Sudarto, menambahkan bahwa kontestasi kepemimpinan nasional pada tahun 2024 harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis dalam membangun demokrasi yang sehat dan memperkuat dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab.
Rakernas IKA-PMII 2023 juga mendesak pemerintah untuk memastikan keadaban publik di berbagai sektor sebagai kebutuhan dan tuntutan sejarah pendiri bangsa, yang tercermin dalam Pancasila dan pembukaan UUD RI 1945.
Rakernas ini juga mendesak untuk segera mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dengan mengintegrasikan nilai-nilai positif yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk nilai-nilai yang berasal dari Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An Nahdliyah.
Dalam Rakernas II IKA-PMII, Ketua Umum PW IKA-PMII Kalbar, Suib, juga mengungkapkan beberapa isu penting yang dibahas, termasuk isu-isu kedaerahan.
Suib berharap agar isu-isu ini dapat diangkat secara nasional, terutama terkait penggiringan isu DOB (daerah otonomi baru) dan percepatan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan.
Rakernas ini menjadi sarana bagi kader-kader alumni PMII dari seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara.
Salah satu upaya yang ditekankan oleh PW IKA-PMII Kalbar adalah mendukung pendirian Universitas Pergerakan di Kalimantan Timur sebagai perimbangan setelah peletakan batu pertama Kantor PBNU.
Baca Selengkapnya