Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan optimisme bahwa Indonesia akan lebih maju sebagai pemimpin Dewan HAM PBB pada 2026, mencetak sejarah kepemimpinan multilateral dunia setelah 80 tahun merdeka. Pernyataan ini disampaikan pada 6 Januari 2026 di kantor Kementerian HAM Jakarta, terkait peran Indonesia menangani isu seperti konflik Venezuela.

​

Indonesia dipilih Asia-Pacific Group untuk nominasi Presiden Dewan HAM PBB 2026, menandai pencapaian diplomatik signifikan. Pigai menekankan ini membawa Indonesia ke panggung global untuk memajukan HAM secara efektif.

Sebagai aktivis Papua yang kini menjabat Menteri HAM sejak Oktober 2024, Pigai mendorong program pendidikan HAM di desa-desa dan kenaikan anggaran kementerian hingga Rp20 triliun untuk kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga serahkan RUU Masyarakat Adat ke DPR untuk perlindungan kelompok terpinggir.

Efek Rumah Kaca (ERK), band indie Indonesia, mempopulerkan lagu "Sebelah" yang menjadi metafora kuat untuk mengenang Munir Said Thalib, aktivis HAM yang dibunuh melalui racun arsenik pada 7 September 2004 di pesawat Garuda GA-974 menuju Amsterdam. Liriknya melanggengkan perjuangan Munir melawan penindasan negara, penghilangan paksa aktivis 1997-1998, dan pelanggaran HAM di Aceh, sambil menyindir ketidakadilan hukum yang masih membiarkan dalang intelektual seperti Muchdi Purwoprandjono bebas.​

Lagu "Sebelah" dirilis 2008 menggambarkan Munir sebagai "pendekar" yang dibungkam karena vokalnya terhadap konspirasi negara, dengan baris seperti "Di Sebelah sana ada Munir yang mati karena arsenik" yang terus viral di kalangan aktivis dan generasi muda. ERK perkuat narasi perlawanan lewat tur dan penampilan, menjaga ingatan publik bahwa Pollycarpus hanya pelaksana, sementara otak kasus dari BIN belum diadili.​

Hingga 2026, lagu ini jadi anthem demo HAM tahunan 7 September, dorong tuntutan pro justisia dari KontraS dan keluarga Suciwati, sekaligus kritik atas kegagalan negara selesaikan kasus 21 tahun lamanya. ERK sukses jadikan sejarah kelam jadi seni abadi, inspirasi perlawanan penindasan di era digital.

Nenek Saudah (68 tahun), warga Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mengalami penganiayaan sadis setelah menolak penambang emas ilegal (PETI) menggali lahannya pada Kamis malam (1/1/2026). Ia dikeroyok, dilempari batu hingga pingsan di pinggir Sungai Batang Air Sibinail, lalu dibuang ke semak-semak dengan luka parah di wajah dan tubuh.

Kronologi Insiden

Saudah mendapat kabar lahan miliknya diresmi digunakan PETI; ia datang siang hari meminta pekerja berhenti, sempat diindahkan tapi malam harinya berlanjut. Saudah kembali ke lokasi bawa senter untuk tegur, tapi malah diserang bertubi-tubi hingga kehilangan kesadaran; anaknya Iswadi Lubis (45) temukan ibunya babak belur dan segera larikan ke RS.​

Respons Otoritas

DPR RI desak polisi usut tuntas kasus ini sebagai pelanggaran HAM dan kerugian negara akibat PETI; Polres Pasaman gelar penyidikan meski pelaku belum tertangkap per 6 Januari 2026. Saudah kini dirawat dengan mata bengkak biru, jadi sorotan aktivis lingkungan soal maraknya tambang ilegal di Sumbar

Unggahan tentang wahana teropong di Israel untuk melihat Gaza memang telah viral di media sosial Indonesia, mengutip laporan The Irish Times. Fasilitas ini disebut disewakan seharga 5 shekel (sekitar Rp26.000) untuk durasi 2,5 menit, menampilkan pemandangan gedung-gedung di Gaza yang masih berdiri. Pemandu setempat mengklaim hal itu membuktikan operasi militer Israel hanya menargetkan "teroris" demi keamanan.

Konteks Krisis Gaza

Kondisi kelaparan di Gaza semakin parah, dengan ribuan anak mengalami malnutrisi akut akibat blokade dan konflik berkepanjangan. Laporan PBB mencatat ratusan kematian anak terkait kelaparan sejak Oktober 2023. Unggahan jurnalis ini menyoroti kontras antara penderitaan warga Gaza dan aktivitas wisata di perbatasan Israel.

Respons Media Sosial

Video tersebut menyebar luas di Instagram, TikTok, dan YouTube, memicu kecaman netizen atas insensitivitas wahana tersebut. Beberapa unggahan menekankan bahwa ini mencerminkan dehumanisasi terhadap penderitaan Palestina. Namun, narasi pemandu Israel menegaskan kehancuran tidak menyeluruh.

 

Video: Tirto

 

Israel memang sedang mempertimbangkan rencana pembangunan penjara dengan parit buaya sebagai pengaman ekstrem untuk mencegah pelarian narapidana. Usulan ini berasal dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang terinspirasi model penjara di Everglades, Florida, AS, terkait dengan Donald Trump.

Latar Belakang Usulan

Wakil Komisaris Layanan Penjara Israel telah mengunjungi peternakan buaya di Hamat Gader untuk studi terkait proyek ini, di tengah kekhawatiran meningkatnya upaya kabur narapidana Palestina. Rencana penjara baru ini diusulkan dibangun di Dataran Tinggi Golan yang diduduki, dengan buaya dipindahkan dari taman hewan setempat.

Inspirasi dari AS

Model Everglades memanfaatkan habitat alami buaya sebagai penghalang alami tanpa perlu tembok perimeter tebal, yang dianggap efektif mencegah pelarian. Ben-Gvir menyatakan ide ini untuk memperketat pengamanan tahanan keamanan.

Status Terkini

Otoritas Penjara Israel masih meneliti usulan "tidak biasa" ini sejak Desember 2025, dengan laporan terbaru pada awal Januari 2026 menyebut kunjungan edukatif ke peternakan buaya. Belum ada keputusan final, tapi diskusi berlanjut di tengah situasi keamanan yang tegang.

 

 

Indonesia resmi dinominasikan oleh kelompok Asia-Pasifik sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026.[1][2]

 

## Latar Belakang Nominasi

Penetapan ini dilakukan pada 24 Desember 2025 oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) di Dewan HAM PBB, mencerminkan kepercayaan terhadap peran aktif Indonesia dalam memajukan agenda HAM global. Indonesia saat ini menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dan akan menjadi calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik sesuai mekanisme rotasi regional.[3][5][7][1]

 

## Signifikansi Kepemimpinan

Kepemimpinan Indonesia pada 2026 bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola HAM yang lebih inklusif dan berbasis dialog konstruktif. Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, diproyeksikan memegang posisi ini jika terkonfirmasi pada pertemuan 8 Januari 2026.[2][6][9][3]

 

## Respons Pemerintah

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan komitmen menjalankan mandat secara profesional dan transparan demi kemajuan HAM multilateral, memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia di tingkat Internasional. Legislator juga mendukung langkah ini sebagai pengakuan atas kontribusi konsisten Indonesia.[6][9][2]

 

[1](https://www.youtube.com/watch?v=JHEPjqZCj2Q)

[2](https://eksekutor.com/indonesia-dinominasikan-jadi-presiden-dewan-ham-pbb-2026/)

[3](https://nasional.kompas.com/read/2025/12/24/18533961/indonesia-dinominasikan-jadi-presiden-dewan-ham-pbb-2026)

[4](https://www.youtube.com/watch?v=g9OV8k1IbNU)

[5](https://www.cnbcindonesia.com/news/20251224154507-4-697083/top-ri-dinominasikan-jadi-presiden-dewan-ham-pbb-2026)

[6](https://news.detik.com/berita/d-8274945/ri-dinominasikan-kelompok-asia-pasifik-jadi-presiden-dewan-ham-pbb-2026)

[7](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251224125355-113-1310301/indonesia-resmi-diusulkan-jadi-calon-tunggal-presiden-dewan-ham-pbb)

[8](https://www.metrotvnews.com/read/koGCa4ra-asia-pasifik-resmi-nominasikan-indonesia-untuk-presidensi-dewan-ham-pbb-2026)

[9](https://www.antaranews.com/berita/5324158/legislator-dukung-indonesia-jadi-presiden-dewan-ham-pbb)

[10](https://sulteng.antaranews.com/berita/369922/indonesia-resmi-diajukan-sebagai-calon-presiden-dewan-ham-pbb)

SETARA Institute memang mengungkap delapan dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel) meski perusahaan ini baru menerima Anugerah Bisnis dan HAM (BHAM) 2025.

 

Temuan Riset RBC Benchmark

Peluncuran hasil riset Responsible Business Conduct (RBC) Benchmark pada 26 November 2025 di Jakarta menilai 39 perusahaan berisiko tinggi, termasuk Harita Nickel dengan skor 65 (rating B, kategori Early Adopting Company). Namun, saat diuji variabel aktual, skornya hanya 30, menunjukkan 8 pelanggaran serius yang bersifat irremediable pada lingkungan, masyarakat adat, komunitas lokal, dan pekerja di Desa Kawasi, Pulau Obi.

 

Kesenjangan Kebijakan vs Realitas

Peneliti SETARA seperti Nabhani Aiqoni menyoroti respons minim perusahaan terhadap kasus pencemaran, konflik agraria, dan hak pekerja, meski dokumen kebijakan tampak normatif. Warga Kawasi protes karena penghargaan dianggap greenwashing, menciptakan narasi palsu patuh HAM.

Terkait

Rincian kedelapan dugaan pelanggaran HAM yang diungkap SETARA Institute

Respons resmi Harita Nickel terhadap temuan SETARA Institute

Bagaimana metode RBC Benchmark menilai perusahaan tambang

Dampak dugaan pelanggaran terhadap masyarakat Desa Kawasi

Langkah hukum yang dapat diambil korban pelanggaran HAM ini