Edi Mulyadi, guru honorer yang kini berstatus PPPK paruh waktu di SDN Sagalaherang IV, Desa Sagalaherang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, telah mengabdi selama 26 tahun dengan gaji bulanan hanya Rp300.000.

Edi mengajar di sekolah dasar negeri tersebut sejak masih honorer murni, dan sejak akhir 2025 berubah status menjadi PPPK paruh waktu. Meski bekerja setiap hari seperti PNS—pagi hingga siang—tanpa tunjangan, honornya justru lebih rendah dari masa honorer sebelumnya, sering tertunda pembayarannya.

​Selepas jam sekolah pukul 12.00 WIB, Edi lanjut mengajar ngaji di Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Al-Huda selama 10 tahun, mengasuh sekitar 50 santri dari pukul 13.00 hingga 16.30 WIB. Honor tambahan dari sini hanya Rp100.000-Rp200.000 per bulan, sehingga total pendapatan tak cukup menutup biaya hidup Rp2 juta untuk dirinya dan dua anak sebagai duda.

Edi cerita kondisi guru PPPK paruh waktu dan guru ngaji di Subang sangat miris, banyak yang ikhlas tanpa bayar atau hanya Rp100.000-Rp200.000 per bulan. Ia tetap bertahan karena tak punya pilihan lain, meski fisik mulai lemah, demi bentuk generasi berakhlak Qurani dan cerdas di pelosok.

​Kasus Edi viral 28 Februari 2026, soroti ironi kesejahteraan pendidik honorer vs kebutuhan hidup minimum, di mana gaji mereka kalah jauh dari UMK Subang Rp2,7 juta lebih.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menghentikan kasus rangkap jabatan guru kehormatan SDN Brabe 1 bernama Muhammad Misbahul Huda (MMH) atau Mohammad Hisabul Huda.

MMH ditetapkan tersangka pada 24 Februari 2026 karena diduga merangkap jabatan sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dari tahun 2019-2022 serta 2025, sehingga menerima gaji ganda dari APBN/APBD/APBDes yang menyebabkan kerugian negara Rp118,86 juta. Kontrak kedua jabatan secara tegas melarang rangkap pekerjaan yang bersumber dana negara, dan MMH ditahan sementara di Rutan Kraksaan.​

Kasus dihentikan melalui restorative justice karena MMH telah mengembalikan seluruh kerugian negara Rp118,86 juta ke Kejati Jatim, tidak ada unsur pengayaan diri (hanya pekerjaan sampingan untuk kebutuhan hidup), dan pelanggaran hukumnya dianggap tidak tercela—ia tidak sadar larangan anggaran karena mengandalkan keterangan kepala sekolah. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna tekanan pendekatan persuasif, biaya-manfaat rendah untuk dilanjutkan, dan kepentingan umum terpenuhi setelah pemulihan dana.

MMH dibebaskan pada 20 Februari 2026 setelah kasus diambil alih Kejati Jatim dari Kejari Probolinggo; meskipun kasus di-SP3-kan, kejahatan kriminal tetap dicatat karena pelanggaran kontrak ada, meskipun tidak disamakan dengan korupsi berat. Kasus ini mencakup celah pengawasan guru honorer dan PLD, di mana jaksa memprioritaskan pemulihan daripada pidana bagi pelanggar ringan.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah menetapkan Mohammad Hisabul Huda (MHH) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi akibat rangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa dan guru honorer. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp118.860.321 selama periode 2019-2025.

MHH merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Brabe, Kecamatan Maron, dan Guru Tidak Tetap (GTT) di SDN Brabe 1. Kontrak kedua posisi dilarang rangkap jabatan karena dibiayai anggaran negara (APBN/APBD/APBDes), yang dapat mengganggu tugas utama. Penyidikan oleh Kejari Probolinggo dan Tim Auditor Kejati Jatim mengkonfirmasi pelanggaran ini.

Penetapan tersangka dilakukan sekitar 12-23 Februari 2026, diikuti tersingkir 20 hari di Rutan Kelas IIB Kraksaan. Tersangka dijerat Pasal 603 atau 604 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait korupsi kehormatan ganda. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan berita lokal.

Siti Julaiha, seorang guru honorer, mengalami penurunan gaji drastis dari Rp4,5 juta menjadi Rp600 ribu per bulan akibat implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru (TPG) berbasis kinerja mulai 2026. Ia kini tinggal di bekas puskesmas yang terbengkalai karena tak mampu bayar kontrakan.

Kebijakan baru Kemendikbudristek lebur TPG ke gaji pokok dengan penilaian kinerja; Siti dinilai standar tanpa tambahan poin organisasi atau kepanitiaan, sehingga hanya terima insentif honorer Rp600 ribu. Guru bersertifikasi lain naik jadi Rp11 juta, tapi honorer non-kuota kena imbas penyesuaian anggaran RAPBN 2026.

Siti tinggal serumah dengan 3 anak di bangunan usang eks puskesmas Desa Cipeucang, Bandung Barat, tanpa listrik stabil atau air bersih, bergantung bantuan warga. Kisahnya viral 4 Februari 2026, picu simpati netizen dan audit Kemendikbud atas kasus serupa di 15 provinsi.

Gugatan terhadap alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai sekitar Rp223-335 triliun dalam APBN 2026 (daftar nomor 40/PUU-XXIV/2026) ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti dugaan pelanggaran Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, karena anggaran tersebut diambil dari dana pendidikan minimal 20% APBN, mencapai 29% dari total Rp769,1 triliun.

Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 dan penjelasannya dianggap melebar interpretasi “pendanaan operasional pendidikan” hingga termasuk MBG, padahal UU Sisdiknas No. 20/2003 tidak mencakup program gizi sebagai pendidikan inti. Dampak: Mengurangi ruang untuk gaji guru honorer (Rp200-300 ribu/bulan), sarana prasarana, dan gratisan SD/SMP (butuh Rp183,4 triliun), sehingga hak pendidikan berkualitas terancam.

Sedang hingga tinggi (40-60%), karena MK sering mengabulkan gugatan serupa jika ada pelebaran norma konstitusi (precedent: Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 soal alokasi pendidikan ketat). Namun, tergantung interpretasi hakim apakah MBG dianggap “pendidikan holistik” (dukung gizi anak sekolah). Faktor penentu: Sidang pendahuluan (belum jadwal pasti per 30/1/2026); BGN dan pemerintah bela bahwa MBG selaras mandat pendidikan nasional, tapi akademisi pesimis karena prioritas konstitusi pendidikan prioritas mutlak.

Ahmad Falih Al Hafid (24), guru honorer di MIN 6 Sragen, Jawa Tengah, hanya digaji Rp 500.000 per bulan sejak Juli 2025, sehingga ia menunda pernikahan dan beternak ayam serta kambing untuk tambahan penghasilan.

Statusnya sebagai guru ekstra (bukan melalui SIMPATIKA yang belum dibuka), tapi tugas setara guru tetap, membuatnya bertahan demi pengalaman untuk PPPK atau CPNS meski gaji tak cukup untuk hidup mandiri. Ia mengajar di madrasah negeri setelah pengalaman swasta, tapi biaya hidup mendorong usaha sampingan di luar jam sekolah.

Dengan gaji minim, Falih yakin akan ada kenaikan honor meski belum pasti, dan memilih profesi ini untuk memanfaatkan ilmu pendidikan serta amanat orang tua. Ia mengakui ragu membiayai keluarga dengan pendapatan segitu, prioritas pengalaman kerja lebih penting daripada ganti profesi

Tri Wulansari, seorang guru honorer di SDN 21 Desa Pematang Raman, Muaro Jambi, Jambi, mengalami kisah pilu setelah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan anak oleh polisi. Kasus bermula dari razia rambut siswa pada 8 Januari 2025, di mana ia memangkas rambut siswa kelas 6 yang dicat pirang dan menolak aturan sekolah. Saat siswa mengumpat kasar, Tri refleks menampar mulutnya sekali, sehingga keluarga siswa melaporkannya ke polisi.​

Insiden terjadi saat Tri menegakkan disiplin sekolah pasca-libur, menemukan empat siswa berambut pirang, tiga patuh dipotong, tapi satu menolak dan balik mengumpat. Orang tua siswa datang ke rumah Tri, mengancam, dan akhirnya melapor, membuat Tri dan suaminya jadi tersangka dengan kewajiban lapor mingguan. Tri curhat sambil menangis di RDPU Komisi III DPR RI, mengaku gaji hanya Rp400 ribu tapi dikriminalisasi atas upaya mendidik.​

Polisi Muaro Jambi mediasi restoratif justice tapi gagal karena keluarga menolak damai meski libatkan DPRD dan bupati. Kapolda Jambi koordinasi Kejati untuk hentikan penyidikan, sementara Komisi III DPR minta Polres dan Kejari hentikan kasus serta tunda penahanan suami Tri. Jaksa Agung janjikan perkara dihentikan karena tak ada niat jahat (mens rea), dan Tri kini bernapas lega usai status tersangka dicabut.