Golkar dan PDIP berseteru sengit terkait anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp223,5 triliun di APBN 2026, di mana PDIP tuding dana tersebut “gerus” alokasi pendidikan nasional, sementara Golkar balas klaim kesepakatan bulat DPR termasuk PDIP saat paripurna.

Polemik memanas pasca-konferensi pers PDIP yang bongkar data lampiran APBN, picu perdebatan politik jelang Ramadan dan evaluasi program Prabowo.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati (PDIP) ungkap pada 25 Februari 2026 bahwa dari Rp769 triliun mandatory spending pendidikan (20% APBN), Rp223,5 triliun dialihkan langsung ke MBG per Pasal 22 UU APBN 2026, kurangi ruang gizi sekolah dan infrastruktur pendidikan dasar. Esti sebut ini jawab klaim pejabat yang bilang MBG dari “efisiensi anggaran”, bukan pendidikan; kader PDIP daerah bingung karena instruksi internal larang manfaatkan MBG secara politis. Adian Napitupulu perkuat dengan rujuk Perpres lampiran APBN, tuntut transparansi Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini (Golkar) tegaskan 27 Februari bahwa anggaran MBG hasil musyawarah Banggar (Ketua PDIP) dan paripurna DPR, “tak ada yang tolak termasuk F-PDIP”; Golkar tak kelola operasional tapi dukung penuh sebagai prioritas Prabowo. Idrus Marham sindir PDIP larang kader kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saran libatkan masyarakat umum demi inklusif. Golkar akui kekurangan implementasi seperti keracunan Cimahi harus diperbaiki, tapi anggaran konstitusional tak bisa dicabut.

Konflik muncul pasca-insiden keracunan massal MBG di Cimahi (43 korban), tingkatkan sorotan efisiensi; PDIP posisikan sebagai pengawas APBN, Golkar bela koalisi pemerintah. Program MBG target 82 juta penerima (anakanak stunting), tapi kritik alokasi 29% pendidikan nasional picu debat silang ideologi: Golkar pro-program sosial Prabowo, PDIP jaga amanat UUD 1945 pendidikan gratis 20%. Hingga 27 Februari 2026, DPR rencana rapat kerja Komisi X klarifikasi BGN, pantau distribusi Ramadan.

Setya Novanto, mantan Ketua DPR yang bebas bersyarat sejak Agustus 2025, baru-baru ini muncul kembali di Gedung DPR RI pada 13 Februari 2026 untuk menghadiri perayaan HUT ke-58 Fraksi Golkar.

Ini menjadi kemunculan pertamanya di parlemen pasca-hirup udara bebas dari Lapas Sukamiskin. Ia ikut memotong tumpeng bersama Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Fraksi Golkar Sarmuji, serta terlihat berbincang akrab dengan Bahlil.

Bahlil membuka acara dengan ucapan selamat dan meminta maaf karena harus cuti lebih awal untuk mendampingi agenda Presiden. Foto bersama mereka bertiga menunjukkan keakraban, meski Setnov menyerahkan keputusan soal keterlibatannya di Golkar kepada pimpinan partai.

Wakil Ketua Umum AMPI Arief Rosyid Hasan menyatakan akan membela Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia “meski salah” saat bedah bukunya pada awal Januari 2026, memicu kontroversi luas di media sosial. Pernyataan ini dianggap menunjukkan loyalitas buta terhadap elite partai, bukan prinsip kebenaran.

​

Konteks Pernyataan

Arief sampaikan kalimat “jangankan benar, salah pun kita bela” dalam acara internal Golkar untuk jaga marwah Bahlil dari isu-isu politik terkait kedekatannya dengan Presiden Prabowo. Ia klaim ini kewajiban kader bela pimpinan di publik, sambil beri masukan internal.

​

Kritik Publik

Ketua MUI KH Cholil Nafis kecam sikap tersebut sebagai pembelaan yang salah arah, harusnya luruskan kesalahan bukan benarkan. Tokoh lain seperti Susno Duadji sebut ini perburuk citra politisi yang abaikan publik demi elite. Netizen ramai soroti kontradiksi dengan nilai organisasi HMI latar belakang Arief.