Video viral menunjukkan cacahan kertas diduga uang rupiah pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000 berserakan di TPS pembohong Kampung Serang, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Video yang diunggah akun Instagram @sahabatpedulilingkungan pada awal Februari 2026 ini memicu perhatian publik karena potongan kertas berwarna biru dan merah tercampur sampah di karung urukan tanah.​

Sambas Purganda (32), keluarga pemilik lahan TPS, konfirmasi temuan saat aktivitas pengurukan tanah pada 2 Februari 2026. Mereka tidak memeriksa isi material sampah, fokus meratakan lahan, dan tak tahu asli atau karena potongan palsu sangat kecil.

Polres Metro Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Bekasi, serta Bank Indonesia sedang selidiki keaslian uang dan sumbernya. TPS ilegal dekat Bantargebang ini berpotensi jadi propsal uji keaslian uang palsu atau limbah bank.

Kawasan Meikarta di Cikarang, Bekasi, yang sebelumnya terhambat kasus korupsi suap perizinan, kini direncanakan jadi lokasi rusun subsidi dengan target 100.000 unit. Pemerintah pusat, Jawa Barat, dan pengembang sepakat memanfaatkan lahan 20 hektare setelah KPK konfirmasi statusnya clean and clear.

Proyek Meikarta terkatung-katung sejak 2017 akibat kasus suap mantan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait izin pembangunan. KPK memastikan lahan tidak disita, sehingga aman untuk program perumahan rakyat.

​​

Menteri PKP Maruarar Sirait dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bertemu 22 Januari 2026, target mulai konstruksi April 2026 dengan 36 tower. Unit tipe 25 m² (1 kamar) atau 37 m² (2 kamar), dijual siap huni dengan standar apartemen terjangkau.

Gunungan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, longsor pada Rabu (31/12/2025) sekitar pukul 13.00-13.30 WIB, menimpa tiga unit truk pengangkut sampah hingga terperosok ke kali di wilayah Sumur Batu. Kapolsek Bantargebang, Kompol Sukadi, menjelaskan bahwa penyebab utama adalah tumpukan sampah yang sudah terlalu tinggi, sehingga longsor saat truk melintas. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dari insiden ini, karena peristiwa terjadi tanpa menyakiti siapa pun. Fokus utama adalah evakuasi truk dan material sampah. Proses evakuasi langsung dimulai menggunakan alat berat seperti backhoe (beko) untuk mengangkut sampah, sementara truk yang terperosok menunggu crane untuk diangkat. Kali di sekitar lokasi tidak meluap akibat longsoran. TPST Bantargebang sering menghadapi masalah tumpukan sampah berlebih, yang menjadi isu lingkungan kronis di wilayah tersebut. Insiden ini menyoroti kebutuhan pengelolaan sampah yang lebih baik untuk mencegah keja dian serupa.

 

Video: Sindonews

Sampah rumah tangga menumpuk di halaman Kantor Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Senin (29/12/2025), setelah sekitar 20 gerobak tukang sampah membuang isinya di sana. Penumpukan ini terjadi karena TPS liar di depan Perumahan Taman Kebalen ditutup oleh PLT Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, pada 28/12/2025, menyusul keluhan warga yang viral di media sosial. Tukang sampah seperti Iwan dan pengelola KMPS Sarifudin mengeluhkan ketiadaan tempat alternatif, sehingga mereka meminta solusi ke lurah yang sedang rapat di Pemda.[1][2]

 

## Kronologi Penutupan TPS

TPS liar di bantaran Kali Bekasi ditutup setelah PLT Bupati meninjau lokasi usai ditelepon tokoh seperti Dedi Mulyadi dan arahan Gubernur Jawa Barat. Penutupan ini bagian dari upaya koordinasi dengan dinas terkait untuk pembuangan di lokasi resmi, termasuk kemungkinan sanksi. Sebelumnya, TPS tersebut dikelola KMPS dengan kerjasama UPTD DLH, tapi tidak diperpanjang karena ketidakseimbangan retribusi dan pengangkutan.[2][3]

 

## Tanggapan Pemerintah

Kelurahan menyediakan satu truk sementara untuk angkut sampah ke TPA Burangkeng, sementara DLH Kabupaten Bekasi menyiagakan truk operasional. Sarifudin berharap solusi jangka panjang seperti pemasangan L-Bak sampah atau pengangkutan harian oleh UPTD 1 DLH. Pemkab berencana bahas langkah lanjutan agar sampah tidak lagi dibuang sembarangan.[4][1][2]

 

## Dampak dan Harapan

Tumpukan sampah menyebabkan bau menyengat dan warga menutup hidung saat lewat, sambil menunggu solusi permanen. Pengangkut sampah mengambil limbah rumah tangga dua kali seminggu dari warga setempat, yang kini terhambat. Pemerintah diminta segera koordinasi untuk hindari pengulangan.[3][5][1][2]

 

[1](https://wartakota.tribunnews.com/bekasi/878135/tps-liar-ditutup-sampah-ditumpuk-di-halaman-kantor-kelurahan-kebalen)

[2](https://wartakota.tribunnews.com/bekasi/878086/ditelepon-dedi-mulyadi-plt-bupati-bekasi-langsung-tutup-tps-liar-di-kebalen)

[3](https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-tutup-tps-liar-di-kelurahan-kebalen)

[4](https://radarbekasi.id/2025/12/29/buntut-tps-liar-ditutup-halaman-kantor-kelurahan-kebalen-jadi-lokasi-tps-darurat/)

[5](https://bekasi.tribunnews.com/kabupaten-bekasi/58244/plt-bupati-bekasi-tutup-tps-ilegal-warga-buang-sampah-ke-kantor-kelurahan-kebalen-babelan)

[6](https://www.tiktok.com/@kompascom/video/7589540077445991688)

[7](https://www.instagram.com/reel/DS4MgEaks7n/)

[8](https://www.metrotvnews.com/read/bD2CwqdW-tps-liar-di-kebalen-ditutup-sampah-20-gerobak-dibuang-ke-kantor-kelurahan)

[9](https://www.youtube.com/watch?v=2CUd1udKJh4)

[10](https://video.kompas.com/watch/1899712/sampah-ditumpuk-di-kantor-kelurahan-kebalen-bekasi-usai-tps-liar-ditutup)

 

Video: kompas

UMK Kota Bekasi 2026 Resmi Naik Jadi Rp5,99 Juta, Tertinggi di Indonesia

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) 2026 sebesar Rp5.999.422, naik 5,53 persen dibanding UMK 2025 yang berada di angka Rp5.690.752. Penetapan ini diumumkan Wali Kota Bekasi Tri Adianto pada 22 Desember 2025 usai pertemuan dengan perwakilan serikat buruh.

Kenaikan tersebut setara Rp308.670 per bulan, sekaligus menempatkan UMK Kota Bekasi sebagai yang tertinggi di Indonesia. Angka ini melampaui UMK Kabupaten Bekasi sebesar Rp5.938.885 dan Kabupaten Karawang Rp5.886.852. UMK 2026 akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, setelah rekomendasi penetapan disetujui Gubernur Jawa Barat.

 

Detail Kenaikan dan Perbandingan

Dengan besaran baru tersebut, Kota Bekasi mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan upah minimum tertinggi, seiring struktur industri padat karya dan biaya hidup yang relatif tinggi. Pemerintah daerah menyatakan kenaikan telah mempertimbangkan formula pengupahan, kondisi ekonomi, serta aspirasi pekerja dan pengusaha.

 

Respons Pemangku Kepentingan

Di sisi pekerja, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendorong kenaikan lebih tinggi hingga 6,87 persen atau sekitar Rp6.080.000, dengan alasan kebutuhan hidup layak (KHL) dan tekanan inflasi.

Sementara itu, kalangan pengusaha yang diwakili APINDO merekomendasikan kenaikan 5,31 persen, mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan daya saing industri.

Terkait perbedaan angka, sejumlah sumber menyebut koefisien perhitungan 0,62 persen dalam proses formulasi. Namun, hasil akhir yang dikonfirmasi mayoritas pihak menetapkan kenaikan 5,53 persen sebagai angka resmi.

 

Berlaku 2026

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan implementasi UMK 2026 akan diawasi sesuai ketentuan, dengan ruang dialog lanjutan bagi perusahaan yang menghadapi kendala melalui mekanisme penangguhan sesuai regulasi yang berlaku.

Terkait:

 

• Perhitungan komponen KHL UMK Bekasi 2026
• Dampak kenaikan UMK 2026 bagi pengusaha di Bekasi
• Reaksi serikat buruh terhadap penetapan UMK Bekasi 2026
• Daftar sektor industri terdampak UMK Bekasi 2026
• Perbandingan UMK Bekasi 2026 dengan kabupaten/kota sekitar di Jawa Barat

 

KPK Tetapkan Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka Suap Ijon Proyek Rp14,2 Miliar

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) bersama ayahnya, HM Kunang (HMK), sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait permintaan uang ijon proyek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penetapan ini merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025.

 

Selain ADK dan HMK, KPK juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial SRJ sebagai tersangka pemberi suap. Ketiganya langsung ditahan pada 20 Desember 2025 untuk masa penahanan awal hingga 8 Januari 2026.

 

Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, praktik korupsi dilakukan dengan modus permintaan uang ijon atau uang muka proyek sebelum proyek pemerintah daerah resmi ditetapkan. Sejak Desember 2024, SRJ diduga telah menyerahkan uang sebesar Rp9,5 miliar kepada ADK dan HMK melalui empat kali transaksi. Uang tersebut dimaksudkan untuk melancarkan penguasaan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

 

Tak berhenti di situ, penyidik KPK juga menemukan dugaan aliran dana tambahan sebesar Rp4,7 miliar yang diterima ADK dari pihak lain sepanjang 2025. Dengan demikian, total uang yang diduga diterima mencapai Rp14,2 miliar. Dalam penggeledahan di rumah dinas Bupati Bekasi di Cikarang Pusat, KPK turut menyita uang tunai sebesar Rp200 juta sebagai barang bukti.

 

Atas perbuatannya, ADK dan HMK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 serta Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Sementara SRJ sebagai pihak pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

KPK mengungkap, HMK yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami diduga memanfaatkan statusnya sebagai ayah dari bupati untuk meminta uang ijon kepada pihak swasta. Komunikasi antara ADK dan SRJ disebut mulai intensif setelah ADK dilantik sebagai Bupati Bekasi pada akhir 2024. SRJ sendiri dikenal sebagai kontraktor yang kerap mengerjakan proyek-proyek Pemkab Bekasi.

Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat korupsi dan kembali menyoroti lemahnya tata kelola proyek daerah. KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dala

m perkara ini.

Sumber: Tirto