Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengirimkan 1.000 unit genset ke Aceh pada 27 Desember 2025 untuk mengatasi krisis listrik pascabencana banjir dan longsor. Pengiriman ini atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, menyasar 224 desa di 10 kabupaten seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues yang infrastrukturnya rusak atau masih tergenang air.

​

Detail Pengiriman

Genset berkapasitas 5-7 kVA ini didistribusikan via 5 pesawat Hercules TNI AU dari Lanud Halim Perdanakusuma, masing-masing angkut 200 unit ke Lhokseumawe, Rembele, dan Banda Aceh. Ini tahap pertama karena masih 35 ribu rumah gelap; pasokan BBM ditangani Pertamina Patra Niaga. Bahlil sebut jaringan tegangan tinggi sudah terkoneksi backbone Sumatera, tapi rendah belum pulih.

​

Konteks Pascabencana

Sejak 24 November 2025, listrik di Aceh lumpuh sebulan lebih akibat kerusakan masif, memaksa intervensi sementara genset. Bantuan tambahan 3.000 kompor gas juga dikirim untuk korban. Langkah ini bagian optimalisasi sumber daya negara demi pemulihan cepat.

 

 

**Pasokan Listrik di Tiga Provinsi Sumatra Berangsur Normal Pasca-Bencana**

 

*Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemulihan pasokan listrik di tiga provinsi di Sumatra yang terdampak bencana alam mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat secara bertahap kembali dialiri listrik setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.*

Bahlil menyampaikan, pemulihan paling cepat terjadi di Sumatra Barat. Hingga saat ini, pasokan listrik di provinsi tersebut telah pulih 100 persen. Seluruh beban listrik kembali tersuplai, menandai rampungnya proses perbaikan jaringan yang terdampak banjir dan longsor.

Di Sumatra Utara, kondisi hampir serupa. Kementerian ESDM mencatat tingkat pemulihan mencapai sekitar 99 persen dari total beban listrik. Meski demikian, masih terdapat wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya menikmati aliran listrik, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Sementara itu, Aceh masih menghadapi tantangan lebih besar. Dari kebutuhan listrik sekitar 110 megawatt (MW), pasokan yang tersedia baru mencapai 60 MW. Proses pemulihan gardu induk di wilayah tersebut masih berada pada kisaran 80 hingga 90 persen. Pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian agar kebutuhan listrik masyarakat dapat segera terpenuhi secara optimal.

Menurut Bahlil, kendala pemulihan tidak semata disebabkan oleh dampak bencana alam. Di Sumatra Utara, misalnya, sekitar 50 desa memang belum terjangkau infrastruktur kelistrikan sejak sebelum bencana terjadi. Kondisi ini memperumit proses pemulihan karena membutuhkan pembangunan jaringan baru, bukan sekadar perbaikan.

Pemerintah, melalui PLN dan instansi terkait, saat ini menyiapkan solusi jangka pendek dengan membangun menara listrik darurat. Langkah ini ditargetkan mampu mempercepat penyaluran listrik ke desa-desa yang selama ini belum teraliri, sekaligus memperkuat jaringan pasca-bencana.

“Target kami dalam beberapa hari ke depan seluruh wilayah terdampak dapat kembali menikmati listrik,” ujar Bahlil. Pemerintah berharap pemulihan kelistrikan ini dapat mendukung aktivitas masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana.

 

Sumber: indotoday

 

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons operator SPBU yang dinilai coba mengatur negara. Namun Bahlil tidak menegaskan operator SPBU swasta mana yang mencoba mengatur negara.

Ditinjau 10 sumber

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memang merespons kritik terhadap operator SPBU swasta yang dianggap mencoba mengatur negara, tapi ia sengaja tidak menyebut nama spesifik operator tersebut.

Pernyataan Bahlil

Bahlil menyatakan bahwa kuota impor BBM 2026 untuk SPBU swasta yang taat aturan sudah dihitung dan akan segera diberikan, sementara yang tidak taat belum dihitung. Ia menegaskan, “Swasta yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung. Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung. Nanti saya sampaikan.”

Konteks Masalah

Pernyataan ini disampaikan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (19/12/2025), terkait isu kepatuhan regulasi impor BBM. Bahlil juga mengancam operator nakal dengan “tunggu tanggal mainnya,” merujuk pada sanksi sesuai aturan negara.

Respons Sebelumnya

Sebelumnya pada Oktober 2025, Bahlil sempat mengultimatum SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo agar taat aturan atau cari negara lain, terkait kekosongan pasokan BBM. Pemerintah telah menaikkan kuota impor mereka 10% tapi menuntut ke

patuhan penuh.