Kekecewaan masyarakat Aceh terhadap lambatnya penanganan banjir bandang dan longsor memang bukan sekadar isu darurat alam, tapi juga memicu ingatan traumatis atas sejarah konflik panjang dengan pusat kekuasaan di Jakarta. Banjir yang melanda Aceh Utara, Pidie, dan sekitarnya akhir-akhir ini—dengan korban jiwa mencapai puluhan dan ribuan pengungsi—menyoroti ketidakefektifan respons pemerintah, yang sering kali terhambat birokrasi dan alokasi anggaran terbatas.

Latar Belakang Sejarah Perjuangan Aceh

Sejarah Aceh penuh dengan resistensi terhadap dominasi pusat:

• Era Daud Beureueh (1950-an): Tokoh ulama ini memimpin Darul Islam/BMI di Aceh, menuntut penerapan syariat Islam dan otonomi lebih besar. Gerakan ini berakhir dengan rekonsiliasi pada 1962 setelah negosiasi dengan pemerintah Soekarno.
• Gerakan Aceh Merdeka (GAM, 1976): Didirikan Hasan di Tiro, GAM menuntut kemerdekaan karena eksploitasi sumber daya (minyak dan gas di Arun) tanpa imbal balik adil. Konflik berdarah selama 30 tahun menewaskan puluhan ribu jiwa, hingga tsunami 2004 menjadi katalisator damai.
• Perjanjian Helsinki (2005): MoU ini memberi Aceh otonomi khusus, pembagian dana sumber daya alam (70% untuk Aceh), dan pembentukan partai lokal seperti Partai Aceh. Ini membangun kepercayaan, tapi rapuh jika isu kesejahteraan diabaikan.

Para akademisi seperti dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan analis konflik seperti Sidney Jones dari IPAC memang memperingatkan: bencana yang tak tertangani bisa memicu sentimen separatis baru, mirip bagaimana ketidakadilan ekonomi memicu GAM dulu.

Potensi Risiko Sosial-Politik Saat Ini

Jika penanganan banjir berlarut (seperti kini, dengan BNPB kesulitan evakuasi di daerah terpencil), risikonya meliputi:

• Kemarahan sosial: Masyarakat merasa ditinggalkan, terutama pasca-tsunami di mana rekonstruksi cepat membangun legitimasi pusat.
• Politik identitas: Narasi “Jakarta abaikan Aceh” bisa dimanfaatkan kelompok radikal atau oposisi lokal, memicu demo massal seperti 2019 soal RUU KUHP.
• Dampak ekonomi: Kerugian miliaran rupiah dari longsor di pidie memperburuk kemiskinan, yang historis jadi akar konflik.

Data BMKG menunjukkan pola banjir akibat deforestasi dan curah hujan ekstrem La Niña—bukan “kutukan”, tapi kegagalan mitigasi jangka panjang.

Pemerintah Jokowi-Prabowo perlu gerak cepat: alokasikan dana cepat tanggap lebih besar, libatkan Qanun Aceh untuk respons lokal, dan transparan via media sosial. Tanpa itu, Helsinki bisa jadi kenangan pudar.

 

Video: BBC

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan update terkini mengenai upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat melalui konferensi pers pada Senin, 29 Desember 2025.[1][2][3]

 

## Isi Konferensi Pers

Konferensi ini menyoroti kemajuan TNI dalam membangun infrastruktur darurat, termasuk jembatan Bailey untuk memulihkan akses transportasi di wilayah terdampak. Jenderal Maruli juga mengungkap dugaan upaya sabotase terhadap jembatan Bailey yang sedang dibangun, yang menghambat proses pemulihan.[5][6][8]

 

## Progres Pemulihan

Di Aceh, target pembangunan mencapai 50 jembatan Bailey untuk mengatasi kerusakan infrastruktur akibat longsor dan banjir bandang. Upaya ini melibatkan koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah, dengan fokus pada prioritas jalan nasional dan jembatan utama. Kendala lapangan seperti cuaca dan sabotase disebut sebagai tantangan utama.[4][8][9][10]

 

[1](https://www.instagram.com/reel/DS1bQgxEXOQ/)

[2](https://www.tiktok.com/@detikcom/video/7589134032982609159)

[3](https://www.facebook.com/20detik/videos/ksad-jenderal-maruli-simanjuntak-menyampaikan-perkembangan-upaya-pemulihan-pasca/879337874871011/)

[4](https://www.antaranews.com/berita/5312776/pimpin-konferensi-pers-mensesneg-sampaikan-pemulihan-aktual-sumatera)

[5](https://www.tvonenews.com/berita/nasional/402244-ksad-ungkap-ada-dugaan-upaya-sabotase-jembatan-bailey-di-tengah-pemulihan-bencana-sumatera-bautnya-dibongkar)

[6](https://www.instagram.com/reel/DS1vkURjl_g/)

[7](https://www.tiktok.com/@detikcom/video/7589144154442091783)

[8](https://www.instagram.com/reel/DS1YJgrkV6c/)

[9](https://www.instagram.com/p/DS1uzKWkhfQ/)

[10](https://www.instagram.com/p/DSzxGwgDJeS/)

Sembilan desa di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, masih terisolir hampir satu bulan setelah banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 yang merusak tiga jembatan utama. Warga sekitar 700 keluarga terpaksa bertahan hidup dengan strategi darurat, termasuk bergantung pada jembatan sementara berupa sling baja yang memanjang di atas sungai deras untuk akses ke Takengon atau Bener Meriah guna mencari makanan dan berobat.[1][2][5]

 

## Kondisi Warga

Warga sering menyeberang sling baja setidaknya seminggu sekali, membawa kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng, sementara listrik masih padam membuat desa gelap gulita. Beberapa bertahan dengan makanan sederhana seperti pisang rebus saat stok habis, dan biaya nyebrang bisa mencapai Rp30.000 per kali. Camat Ketol, Zumara Winni Kutarga, menyebut jembatan rusak meliputi Jembatan Ayun, Jembatan Rawang, dan Jembatan Gajah.[8][1]

 

## Dampak Bencana

Bencana ini menewaskan 24 orang menurut BNPB, merusak 381 rumah, dan mengisolasi desa-desa seperti Bintang Pepara, Serempah, Bah, serta Burlah. Warga mendesak relokasi dan pembangunan jembatan Bailey darurat untuk normalisasi logistik. Meski akses Takeng-Bireuen dan Takengon-Aceh Utara mulai terbuka, Ketol tetap prioritas perbaikan.[2][3][1]

 

[1](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy07zdzd3dno)

[2](https://www.youtube.com/watch?v=vMf2YUyuvxM)

[3](https://gayo.tribunnews.com/aceh-tengah/48900/5-kampung-di-ketol-aceh-tengah-terisolasi-warga-desak-pemerintah-segera-relokasi-dan-kirim-bantuan)

[4](https://www.facebook.com/BBCNewsIndonesia/posts/warga-di-aceh-tengah-masih-gunakan-jembatan-darurat-satu-bulan-pascabencana-seka/1333139525517491/)

[5](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgqyeevenzo)

[6](https://www.tiktok.com/@bbcnewsindonesia/photo/7588085789255339284)

[7](https://www.instagram.com/reel/DSwf8IsCZ5J/)

[8](https://acehglobalnews.com/foto-warga-aceh-tengah-masih-gunakan-jembatan-darurat-sling-baja-sekali-nyebrang-rp30-000/)

[9](https://www.facebook.com/BBCNewsIndonesia/posts/banjir-bandang-akhir-november-lalu-bukan-hanya-memutus-akses-jalan-dan-listrik-t/1333847312113379/)

[10](https://gayo.tribunnews.com/aceh-tengah/49249/kisah-warga-ketol-terpisah-empat-hari-akibat-jembatan-putus-usai-selamatkan-anak-istri?page=all)

Pengungsi banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang mengalami beban psikologis berat, seperti peningkatan sensitivitas emosi, mudah marah, sering melamun, hingga mimpi buruk dikejar air. Psikolog klinis Yulia Direzkia menyatakan trauma ini lebih parah daripada tsunami Aceh 2004 karena keterlambatan pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan layanan kesehatan. Kondisi tenda pengungsian yang sempit, lembap, dan minim fasilitas memperburuk stres fisik serta mental para penyintas.

 

Cerita Pengungsi

Ratnawati (54 tahun) dari Desa Suka Jadi sering emosional karena kesulitan akses air dan ketidakadilan bantuan sembako, sementara cucu-cucunya rewel dan menangis berjam-jam. Warno (56 tahun) mengaku sering melamun dan berharap malam tiba agar tak kepikiran kehancuran rumahnya. Nursahati (30 tahun) menyoroti kebutuhan konseling bagi anak-anak yang trauma.

 

Dampak Psikologis

Pengungsi merasa lelah fisik dan mental, dengan gejala acute stress disorder yang berisiko jadi PTSD kronis jika tak ditangani, termasuk kilas balik dan ledakan emosi. Psikolog merekomendasikan Psychological First Aid (PFA) sejak fase darurat: amati, dengar, dan hubungkan ke bantuan dasar. Korban juga takut hujan turun, menandakan kecemasan tinggi.

 

Upaya Pemulihan

Polda Aceh telah berikan trauma healing ke 350 pengungsi di Posko Desa Sriwijaya, fokus anak, perempuan, dan lansia. TNI AL lakukan pemulihan emosional di Posko Dusun Rantau Pauh via Dinas Psikologi. BKKBN Aceh prioritaskan kelompok rentan untuk pulihkan kondisi normal p

ascabencana.