Jakarta, Pewartanusantara.com – Untuk menunjang skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) dibutuhkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
Hal ini disampaikan oleh Alam Surya Putra dari The Asia Foundation (TAF) secara daring dalam Forum Group Discussion Pengembangan Skema EFT melalui Pendanaan Privat Sektor pada Senin (15/11).
Menurut Alam, pendanaan EFT akan memadai jika ada kerja sama antara pemerintah dan sektor privat melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Harapannya, melalui forum ini nanti akan ada kerja sama. Saling mendapatkan integrasi atau blended finance. Pendanaan yang memadai baik dari pemerintah atau pun di luar pemerintah,” ungkap Alam dalam diskusi yang dipandu oleh Sartika Dewi dan Dhita Nurul Aini ini.
Bicara menjaga lingkungan hidup sama dengan membicarakan pembiayaan yang mahal. Mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirasa kurang cukup, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan sektor privat.
Untuk itulah, ungkap Alam, Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh TAF, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budget Center (IBC), The Reform Initiatives (TRI), Beritabaru.co, dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) penting adanya.
“Dan sejauh ini ada 10 pemerintah daerah yang mengembangkan adopsi TAPE dan TAKE di Indonesia. Dan beberapa lainnya sedang dalam proses penyusunan skema pembiayaan berbasis ekologi,” pungkasnya.
FGD yang ditayangkan langsung via kanal Youtube Fitra Riau dan merupakan bagian dari rangkaian acara Festival Inovasi EFT ini dihadiri oleh Analis Kebijakan Pertama Pradika Galih Satria, Kepala Bappeda Musi Banyu Asin Iskandar Syahrianto, Roy Salam dari IBC, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH RI Nia Endah Tri Kurniati, dan beberapa lainnya.
