Jakarta, Pewartanusantara.com – Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Candra Fajri Ananda menegaskan bahwa saat ini Indonesia memerlukan reformasi struktural perekonomian.
Hal ini ia sampaikan secara daring dalam Konferensi Nasional: Perkembangan dan Arah Baru Insentif Fiskal di Indonesia, Rabu (10/11).
Menurut Candra, sapaan akrabnya, di tingkat Internasional Indonesia sudah memiliki citra yang baik.
Itu sebagaimana diungkap Presiden Joko Widodo dalam United Nations Climate Change Conference (COP26) pada 1 – 2 November 2021.
Namun, persis setelah konferensi tersebut terjadi banjir bandang di Batu Jawa Timur, yang menandakan adanya ketimpangan antara citra dan realitas.
Candra mengibaratkan ini sebagai adanya perbedaan antara apa yang ada di ruang tamu dan di dapur.
Indonesia memiliki ruang tamu yang baik, tetapi dapurnya masih banyak membutuhkan perbaikan.
Perbaikan inilah yang Candra sebut sebagai reformasi struktural perekonomian.
“Kita perlu menata ulang atau reformasi struktural perekonomian kita, termasuk kebijakan moneter dan sistem keuangan di Indonesia,” kata Candra dalam seminar yang dipandu oleh Aulina Umaza dan Prita Laura Saba ini.
Meski demikian, Candra mengakui bahwa pemerintah sudah bekerja keras terkait lingkungan hidup.
Hal itu tercermin dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun Pemerintah Pusat, termasuk soal Sustainable Development Goals (SDGs).
Reorientasi pembangunan juga dibutuhkan
Dalam seminar yang dihadiri oleh Country Representative The Asia Foundation (TAF) Sandra Hamid, Triono Hadi dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, dan Deputy Director Environment Governance Alam Surya Putra ini, Candra juga menyampaikan perlunya reorientasi pembangunan di Indonesia.
Evaluasi pembangunan yang terjadi selama ini, ungkapnya, lebih sering terporos pada aspek material, seperti jalan raya, jembatan, dan sebagainya.
Aspek yang tidak tampak seperti pemberdayaan dan pembangunan kesadaran masyarakat jarang tersentuh, padahal ini tidak kalah penting.
Untuk itu, Candra mengandaikan perlunya melakukan reorientasi pembangunan yang bisa menyasar secara seimbang baik aspek material maupun pembangunan kesadaran.
“Kita butuh reformasi pola pikir di lingkungan pemerintah daerah, bukan saja reformasi kebijakan. Ini soal keberlanjutan program kerja. Ini tentang bagaimana kepala daerah tidak hanya berpikir dalam jangka 5 tahun ketika ia menjabat saja, tapi kedepannya juga dipikirkan,” jelasnya.
Perlu diketahui, acara yang ditayangkan secara langsung via kanal Youtube Beritabaruco ini adalah hasil kerja sama antara TAF, FITRA Riau, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budget Center (IBC), The Reform Initiatives (TRI), Beritabaru.co, dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL).
Seminar ini pun merupakan rangkaian dari festival inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT).
