Pewarta Nusantara, Bogor – Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menginisiasi sinergitas dengan pemerintah daerah di 514 kabupaten dan kota untuk meningkatkan peringatan dini terkait kerawanan pangan dan gizi.
Langkah ini diambil guna menghadapi ancaman El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang di beberapa daerah produsen pangan.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan pentingnya membangun sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan terkait, agar seluruh daerah dapat bersama-sama mengantisipasi dan memastikan ketersediaan pangan.
Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dicanangkan oleh Bapanas bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota menjadi penanda penting dalam menghadapi El Nino.
Ada 74 daerah di Indonesia yang terkategori sebagai daerah dengan tingkat kerawanan pangan, khususnya di wilayah Timur seperti Maluku dan Papua.
Untuk itu, Arief berpesan agar semua pihak di tingkat teknis di provinsi dan kabupaten kota benar-benar memahami SKPG, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan dan gizi.
Presiden Joko Widodo juga telah mengarahkan fokus dalam menghadapi dampak El Nino pada menjaga ketahanan pangan.
Untuk itu, Bapanas berkomitmen untuk membangun sistem peringatan dini berbasis digital yang menggabungkan berbagai aspek ketahanan pangan, termasuk ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
Data dukung informasi iklim, seperti mengantisipasi ancaman El Nino, juga dimasukkan dalam sistem ini. Dengan kerja sama lintas sektor, data-data tersebut akan menghasilkan kesimpulan tentang tingkat kerawanan pangan dalam tiga kategori, yaitu rentan, waspada, dan aman.
Para pemimpin di daerah, termasuk gubernur dan bupati/walikota, bertanggung jawab untuk memahami dan mengelola kondisi ketahanan pangan di wilayah masing-masing.
Informasi terkait SKPG dapat diakses melalui website skpg.badanpangan.go.id, yang memberikan perkembangan data status rawan pangan dan gizi baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota secara periodik.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bapanas, dan masyarakat umum diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan dan mengurangi dampak negatif dari El Nino. (*Ibs)
