Jakarta, Pewartanusantara.com – Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupan (KLHK), Emma Rachmawati mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam pengendalian iklim sangat tinggi.
“Sangat tinggi kesadaran masyarakat Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim,” katanya dalam Program BERCERITA seri ke-3 bertajuk Peran Perempuan dalam Pengendalian Perubahan Iklim, Senin (21/2).
Ketika pemerintah mempunyai kebijakan terkait perubahan iklim yang dirasa tidak tepat, masyarakat akan langsung merespon dan mengingatkan pemerintah. “Dalam konteks kesadaran, isu pengendalian perubahan iklim ini sudah sangat luar biasa,” katanya.
Dari sisi kemajuan, Emma menilai sudah “lumayan maju,” dibandingkan dengan tiga puluh tahun yang lalu di mana masyarakat saat itu tidak begitu peduli dengan isu lingkungan, kata Emma.
“Itu kan urusan orang-orang lingkungan hidup, bukan urusan kita. Dulu seperti itu, baik kementerian, atau pengusaha kebanyakan mindset-nya seperti itu. Tapi sekarang, semua orang bicara mengenai lingkungan, khususnya mengenai perubahan iklim,” jelas Emma dalam acara yang merupakan hasil kerja sama antara Pokja PUG KLHK, The Asia Foundation, dan Beritabaru.co.
Namun yang menjadi PR bersama adalah bagaimana agar masyarakat bersama-sama mendorong upaya pemerintah dalam mencapai target menurunkan 29 persen emisi karbon di tahun 2030 lantaran pemerintah tidak bisa berjalan sendirian dalam mencapai target tersebut. “Pemerintah harus buktikan, kan tidak hanya sebatas kesadaran, tapi juga dibuktikan dengan fakta,” tutur Emma.
Dari sisi anggaran, Emma menjelaskan dalam mencapai target tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp3.461 triliun atau rata-rata per tahun diperlukan Rp266 triliun. Kebutuhan anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai sektor energi Rp3.307 triliun, sektor kehutanan Rp77,82 triliun, sektor industri Rp30,35 triliun dan pertanian Rp5,18 triliun.
Namun, Emma mencatat anggaran pemerintah untuk pengendalian perubahan iklim mengalami pengurangan setengahnya, “totalnya hanya sebesar Rp103 triliun per tahun atau hanya separuhnya dari yang dibutuhkan,” jelas alumni Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Lingkungan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Emma juga menyoroti peran perempuan dalam pengendalian perubahan iklim, bahwa perempuan harus dilibatkan dalam pengendalian perubahan iklim baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam hal operasional.
“Di rumah tangga, perempuan adalah pengambil keputusan, bagaimana keluarga tersebut dapat lebih ramah iklim atau lingkungan. Di sini, kesadaran dan kemampuan perempuan dapat mendorong anggota keluarga lainnya untuk melakukan hal-hal yang ramah lingkungan,” terangnya.
Karena itu, di Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, banyak program-program yang mengajak perempuan agar dapat mengembangkan kualitas dan peningkatan kapasitas, terutama dalam mengatasi dan memitigasi bencana.
Meski demikian, Emma masih mencatat partisipasi perempuan dalam program-program yang diadakannya masih rendah. Tapi itu merupakan salah satu tantangan untuk mengubah mindset bahwa berpendapat itu tidak masalah.
“Saya ingin mengajak kaum perempuan untuk semakin berperan aktif mengambil keputusan-keputusan yang dapat menyelamatkan kehidupan kita baik di rumah maupun di kantor, sudah saatnya kita berperan,” ajak perempuan yang juga lulusan Universitas Bradford tersebut.
