Pewarta Nusantara, Nasional - Pada Jumat (14/7), Universitas Paramadina di Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengadakan seminar dan peluncuran buku berjudul 'Kehampaan Hak Rakyat di Hadapan Oligarki Menjelang Pemilu 2024'.
Acara tersebut menghadirkan beberapa pembicara, antara lain Prof. Ward Barenschott dari KITLV Leiden/Universitas Amsterdam, Prof. Afrizal dari Universitas Andalas, dan Bvitri Susanti dari STIH Jentera.
Dalam acara tersebut, Prof. Ward Barenschott menjelaskan bahwa dalam buku tersebut terdapat tiga argumen pokok yang dihasilkan dari penelitian tentang 150 kasus konflik antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat.
Salah satu argumen penting adalah adanya kehampaan hak warga dalam mengimplementasikan hak-hak mereka. Warga menghadapi kesulitan dalam melaksanakan hak-hak tersebut, dan sebagai respons, mereka memilih strategi perlawanan terhadap kehampaan hak tersebut.
Prof. Barenschott juga mencatat bahwa dalam banyak kasus, warga lebih memilih kompensasi finansial daripada upaya hukum dan perlawanan terhadap kehampaan hak.
Buku tersebut juga mengungkapkan bahwa mekanisme resolusi konflik yang ada tidak efektif, sehingga sebagian besar kasus tidak terselesaikan.
Prof. Barenschott menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak warga dan peran perusahaan dalam memperoleh perizinan dan mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, warga juga memiliki hak untuk mengorganisasi diri dan memprotes.
Konflik antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat memberikan wawasan tentang kewarganegaraan dan hak-hak warga negara di Indonesia.
Prof. Afrizal menambahkan bahwa buku ini mengupas berbagai kasus konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit di berbagai provinsi, termasuk Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Tengah.
Masalah konflik lahan kelapa sawit bukan hanya menjadi isu komunitas pedesaan, tetapi juga menjadi masalah yang mendesak untuk pemerintah dan perusahaan kelapa sawit.
Bvitri Susanti menyambungkan dengan mengatakan bahwa buku ini merupakan kontribusi yang pertama dalam membahas masalah kehampaan hak warga atas lahan yang dirampas oleh perusahaan kelapa sawit.
Pembahasan dalam seminar ini menyoroti berbagai aspek yang terkait dengan konflik lahan di Indonesia, termasuk akar masalahnya yang berkaitan dengan sejarah kolonialisme dan perlunya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
Para pembicara menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk memediasi hubungan yang tidak seimbang antara perusahaan dan masyarakat serta pentingnya transparansi dalam proses perizinan dan pengelolaan lahan.
Selain itu, perlu juga tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban dan menolak penyelesaian konflik.
Seminar dan peluncuran buku ini memberikan wawasan yang penting tentang isu kehampaan hak rakyat dalam konteks konflik lahan di Indonesia.
Masalah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dan perlu adanya upaya kolaboratif untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - Pada Jumat (14/7), Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Polandia, Krzysztof Krajewski, untuk memberitahunya tentang keputusan penutupan Badan Konsuler Polandia di kota Smolensk, Rusia.
Pernyataan resmi yang dilansir dari Sputnik News menyebutkan, "Pada 14 Juli, Duta Besar Polandia Krzysztof Krajewski dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Rusia.
Krajewski menyerahkan catatan yang berisi pemberitahuan penutupan Badan Konsuler Republik Polandia di Smolensk."
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Krajewski juga diberitahu bahwa tindakan agresif dari pemerintah Polandia terhadap Rusia, yang melampaui batas etika.
Termasuk provokasi terhadap diplomat Rusia yang berakreditasi di Polandia, penyitaan properti diplomatik Rusia, dan penggelapan aset Kedutaan Besar Rusia, telah mendorong Rusia untuk mengambil serangkaian tindakan balasan.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyimpulkan bahwa tidak akan ada tindakan permusuhan dari pihak Polandia yang tidak akan mendapatkan tanggapan balik dari Rusia.
Keputusan penutupan Badan Konsuler Polandia di Smolensk merupakan salah satu bentuk respons Rusia terhadap tindakan-tindakan yang dianggap provokatif dari pemerintah Polandia.
Hal ini menunjukkan meningkatnya ketegangan antara kedua negara dan dapat mempengaruhi hubungan bilateral mereka di berbagai bidang. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - Pada Jumat (14/7), India mencapai prestasi luar biasa dengan meluncurkan roket yang akan mendarat di kutub selatan bulan.
Peluncuran ini dilakukan oleh Indian Space Research Organisation (ISRO), Badan Antariksa India, dan berpotensi meningkatkan posisi India sebagai salah satu kekuatan antariksa utama.
Roket LVM3 ISRO diluncurkan dari pangkalan antariksa utama India di Sriharikota, negara bagian Andhra Pradesh bagian selatan.
Jejak asap dan api roket tersebut meninggalkan bekas di langit. Misi Chandrayaan-3, yang dikenal sebagai "kendaraan bulan" dalam bahasa Sanskerta, telah dirancang untuk mendaratkan lander dan rover di dekat kutub selatan bulan pada sekitar tanggal 23 Agustus.
Di pusat kendali misi di Satish Dhawan Space Centre, para insinyur dan ilmuwan ISRO merayakan dengan sorakan dan aplaus.
Di luar pusat kendali, ribuan warga India bersorak dan melambaikan bendera nasional saat mereka menyaksikan wahana antariksa India meluncur ke langit.
Direktur ISRO, Sreedhara Panicker Somanath, menyampaikan ucapan selamat beberapa saat setelah peluncuran, "Selamat India. Chandrayaan-3 telah memulai perjalanannya menuju bulan."
Hanya tiga negara lainnya, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China, yang pernah berhasil mendaratkan lander di permukaan bulan.
Namun, belum ada yang berhasil mendarat di dekat kutub selatan bulan. Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang saat ini sedang mengunjungi Prancis, mengirimkan cuitan yang menyatakan bahwa misi ini membawa "harapan dan impian negara kita".
Misi Chandrayaan-3 terdiri dari lander berukuran dua meter yang dirancang untuk mendaratkan rover di dekat kutub selatan bulan.
Setelah mendarat, rover yang dinamai Pragyan, yang berarti kebijaksanaan dalam bahasa Sanskerta, akan keluar dari lander bernama Vikram, yang berarti keberanian, dan menjelajahi area sekitarnya.
Rover ini diharapkan dapat beroperasi selama satu hari lunar atau sekitar 14 hari Bumi, sambil mengumpulkan gambar-gambar yang akan dikirim kembali ke Bumi untuk dianalisis.
Isi Chandrayaan-2 ISRO pada tahun 2020 berhasil meluncurkan sebuah orbiter, namun lander dan rover-nya mengalami kecelakaan di dekat lokasi yang menjadi target pendaratan Chandrayaan-3.
Dengan peluncuran yang sukses kali ini, India berharap dapat mengatasi rintangan sebelumnya dan meraih keberhasilan dalam eksplorasi antariksa menuju kutub selatan bulan. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengutuk serangan terbaru yang terjadi di wilayah Somaliland, Somalia, yang menargetkan Fasilitas Kesehatan dan menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka, termasuk petugas kesehatan dan pasien.
WHO juga melaporkan bahwa dalam pertempuran yang terjadi pada hari Selasa di Las Anod, dua ambulans hancur akibat serangan tersebut.
Mamunur Rahman Malik, perwakilan WHO untuk Somalia, menyatakan keprihatinannya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis.
Ia mengatakan, "Dalam situasi di mana sistem perawatan kesehatan sudah rapuh, serangan terhadap perawatan kesehatan memiliki konsekuensi yang menghancurkan melampaui hilangnya nyawa petugas kesehatan dan pasien yang mungkin mereka selamatkan."
Ini merupakan kali kelima fasilitas tersebut diserang sejak terjadinya kekerasan di Las Anod tahun lalu. Malik juga mengingatkan bahwa ribuan nyawa dapat hilang setiap tahun bukan karena menjadi korban langsung, tetapi karena fasilitas kesehatan menjadi tidak berfungsi dan lingkungan kesehatan dan perawatan berubah menjadi tempat yang berbahaya.
Baca Juga;
Ia menyerukan perlindungan terhadap fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan serta menekankan pentingnya akses universal terhadap perawatan kesehatan tanpa memandang keterlibatan seseorang dalam konflik.
Dalam laporan dari Xinhua News, badan kesehatan PBB menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga para petugas kesehatan yang telah menjadi korban dalam serangan ini.
Ahmed Al-Mandhari, direktur regional WHO untuk Mediterania Timur, mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati netralitas perawatan kesehatan dan menjalankan kewajiban komunitas kesehatan dalam memberikan perawatan yang dibutuhkan. (*Ibs)
Paket Bantuan Keuangan 50 Miliar Euro untuk Ukraina Akan Dibahas oleh Menteri Ekonomi dan Keuangan Uni Eropa
Wakil Presiden Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, mengumumkan bahwa Menteri Ekonomi dan Keuangan Uni Eropa akan membahas Paket Bantuan keuangan multitahunan senilai 50 miliar euro ($56 miliar) untuk Ukraina dalam pertemuan yang diadakan pada Jumat (14/7).
Dombrovskis menjelaskan bahwa proposal Komisi Eropa mengenai tinjauan Kerangka Keuangan Multiannual akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Dalam tinjauan kerangka keuangan multitahunan ini, terdapat fasilitas bantuan keuangan senilai 50 miliar euro untuk Ukraina, yang terdiri dari 17 miliar euro dalam bentuk hibah dan 33 miliar euro dalam bentuk pinjaman.
Fasilitas ini akan berlaku dari tahun 2024 hingga 2027, sebagaimana diungkapkan oleh wakil presiden komisi. Dombrovskis juga berharap bahwa donor lainnya juga akan memberikan kontribusi mereka dalam memberikan bantuan keuangan kepada Ukraina.
Baca Juga; Kemenkeu Siapkan Cadangan Fantastis Rp 478,9 Triliun untuk Mengatasi Kelesuan Ekonomi Tahun 2023!
Uni Eropa telah memberikan pendanaan sebesar 9 miliar euro kepada Ukraina sepanjang tahun ini, dengan penyaluran sebesar 1,5 miliar euro setiap bulan.
Pada bulan Desember 2020, negara-negara anggota Uni Eropa telah mengadopsi Multiannual Financial Framework (MFF) senilai 1,1 triliun euro untuk periode 2021-2027.
Sejalan dengan paket pemulihan EU Next Generation, MFF memberikan kerangka kerja untuk mengatur anggaran tahunan Uni Eropa.
Bulan lalu, Komisi Eropa mengusulkan revisi jangka menengah MFF dengan peningkatan pendanaan sebesar 75 miliar euro untuk tiga tahun tersisa dalam periode tersebut.
Pewarta Nusantara, Internasional - Pemerintah Suriah telah setuju agar bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat dikirimkan melalui Turki selama enam bulan, setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperbaharui izin operasionalnya pada pekan lalu.
Namun, dalam surat dari Duta Besar Suriah untuk PBB, Bassam Sabbagh, yang dikutip oleh Reuters pada hari Kamis (13/7), disebutkan bahwa pengiriman bantuan harus dilakukan "dalam kerja sama dan koordinasi penuh dengan Pemerintah Suriah".
Sebelumnya, pada hari Selasa (11/7), Rusia menolak izin penggunaan jalur perbatasan Turki untuk mengirim bantuan ke Suriah selama sembilan bulan di Dewan Keamanan PBB.
Pemblokiran tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penting yang menyediakan bantuan penyelamatan nyawa bagi jutaan orang.
Rusia mengusulkan perpanjangan izin selama enam bulan sebagai alternatif, tetapi usulan tersebut juga ditolak oleh Dewan Keamanan PBB, dengan hanya Rusia dan China yang mendukung, sementara Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis memberikan suara menentang.
Dewan Keamanan PBB mencapai kesepakatan ini karena izin operasional pengiriman bantuan darat dari Turki ke wilayah yang dikuasai pemberontak di Suriah telah kedaluwarsa pada hari Senin (10/7).
Isu Suriah telah lama memecah belah Dewan Keamanan PBB. Sebagian besar anggota mendukung operasi lintas perbatasan, termasuk AS dan Inggris, yang meminta perpanjangan selama setahun penuh, sedangkan Rusia hanya bersikeras pada perpanjangan selama enam bulan.
Dewan Keamanan, yang terdiri dari 15 anggota, telah melakukan negosiasi untuk memperbolehkan operasi PBB yang mengizinkan pengangkutan makanan, air, dan obat-obatan ke Suriah bagian barat laut yang dikuasai oposisi melalui perlintasan Bab al-Hawa selama 12 bulan tanpa izin dari pemerintah Suriah.
Namun, Rusia, yang mendukung pemerintah Suriah dan terlibat dalam perang di Suriah, mengajukan teks alternatif yang mengusulkan perpanjangan selama enam bulan pada hari Jumat.
Perpanjangan izin lintas perbatasan ini telah dilakukan selama enam bulan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi jangka waktu yang singkat ini meninggalkan warga Suriah di daerah oposisi khawatir bahwa mereka dapat terputus secara tiba-tiba dari bantuan penyelamatan nyawa.
Perlintasan ini menjadi sumber kebutuhan lebih dari 80 persen penduduk yang tinggal di daerah yang dikuasai pemberontak, mulai dari popok dan selimut hingga kacang-kacangan. Pemerintah Damaskus secara teratur mengutuk pengiriman bantuan sebagai pelanggaran kedaulatan negara.
Gempa bumi besar yang terjadi pada bulan Februari di bagian selatan Turki dan utara Suriah telah mengungkapkan kerentanan mekanisme lintas perbatasan ini dan meningkatkan pengawasan terhadap misi Kemanusiaan PBB di Suriah.
Rusia telah mengurangi mekanisme bantuan selama bertahun-tahun. Awalnya, kesepakatan ini memungkinkan empat titik masuk bantuan ke Suriah yang dikuasai pemberontak, tetapi saat ini hanya perlintasan Bab al-Hawa yang masih dapat digunakan. (*Ibs)
Insiden Mematikan di Kenya: Serangan Al-Shabaab di Kantor Polisi Mandera County Meninggalkan Dua Petugas Polisi dan Seorang Guru Tewas
Serangan Al-Shabaab di Kantor Polisi Mandera County Meninggalkan Dua Petugas Polisi dan Seorang Guru Tewas - pewarta nusantara - (Foto: Crisis Group)
Pada Jumat pagi (14/7), dua petugas polisi dan seorang guru menjadi korban dalam penyerbuan yang dilakukan oleh gerilyawan al-Shabaab di kantor polisi Mandera County, timur laut Kenya.
Serangan ini menyebabkan kerusakan pada fasilitas-fasilitas seperti tiang telekomunikasi, menurut laporan dari Xinhua News.
Kantor polisi Wargadud di El Wak, yang berdekatan dengan perbatasan Somalia, diserbu pada pukul 1:30 pagi, memaksa sebagian besar petugas yang berada di sana untuk menyelamatkan diri.
Dalam serangan tersebut, militan Al-Shabaab juga berhasil mencuri sebuah kendaraan polisi dan sejumlah amunisi dari kantor polisi tersebut.
Baca Juga; Kemenkeu Siapkan Cadangan Fantastis Rp 478,9 Triliun untuk Mengatasi Kelesuan Ekonomi Tahun 2023!
Upaya dari tim tanggap militer untuk campur tangan juga diserang dengan bom di kamp mereka di El Wak. Para teroris akhirnya melarikan diri ke perbatasan terdekat.
Situasi di wilayah tersebut masih tegang dan warga non-lokal di daerah tersebut merasa khawatir menjadi sasaran serangan teroris. Perlu dicatat bahwa guru yang tewas bukanlah warga setempat, demikian diungkapkan oleh polisi.
Menghadapi serangan ini, Kepolisian Nasional telah mengirimkan bala bantuan ke daerah tersebut untuk mengejar para penyerang.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah teroris menyerbu dan menguasai kamp militer Geriley, yang telah diserahkan oleh pasukan Pertahanan Kenya, di Somalia selatan dekat perbatasan dengan Kenya.
Pasukan Kenya telah berada di Somalia sejak Oktober 2011 sebagai bagian dari Misi Transisi Uni Afrika di Somalia dengan tujuan membantu memerangi kelompok teror Shabab. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Revisi UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disetujui menjadi RUU inisiatif DPR.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan fraksi, organisasi perangkat desa, serta pimpinan DPR. Setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya, RUU tersebut disahkan dengan persetujuan peserta rapat.
Keputusan ini membawa perubahan penting, seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun untuk 3 periode menjadi 9 tahun untuk 2 periode. Selain itu, kenaikan dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah juga disepakati oleh Baleg DPR.
Usulan perubahan ini telah melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai fraksi di DPR. Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP menyampaikan usulan untuk meningkatkan alokasi dana desa sebesar 20 persen.
Sementara itu, Fraksi PKB mengusulkan kenaikan dana desa sebesar 30 persen. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dukungan lebih besar bagi pembangunan desa serta memperpanjang masa jabatan kepala desa untuk meningkatkan kontinuitas dan stabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. (*Ibs)
Survei Terbaru LSI: Prabowo Subianto Unggul dalam Simulasi 19 dan 3 Nama Bacapres 2024
Prabowo Subianto Unggul dalam Simulasi 19 dan 3 Nama Bacapres 2024
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru mengenai isu-isu nasional, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam survei tersebut, Prabowo Subianto menempati posisi teratas dalam simulasi 19 nama dan 3 nama Bacapres 2024.
Menurut Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, Prabowo Subianto meraih perolehan suara tertinggi dengan persentase yang signifikan.
Dalam simulasi 19 nama, Prabowo Subianto memperoleh 25,3 persen suara, disusul oleh Ganjar Pranowo dengan 25,1 persen, dan Anies Baswedan dengan 15,4 persen.
Djayadi Hanan menekankan bahwa Prabowo Subianto mengalami peningkatan dukungan yang konsisten sejak awal tahun 2023 hingga saat ini.
Baca Juga; Kemenkeu Siapkan Cadangan Fantastis Rp 478,9 Triliun untuk Mengatasi Kelesuan Ekonomi Tahun 2023!
Di sisi lain, Anies Baswedan mengalami penurunan dukungan dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya. Hasil simulasi 3 nama juga menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto dengan perolehan suara 35,8 persen, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan 32,2 persen, dan Anies Baswedan dengan 21,4 persen.
Survei LSI ini dilakukan pada bulan Juli 2023 dengan target populasi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone.
Sampel survei sebanyak 1.242 responden dipilih secara acak menggunakan metode random digit dialing (RDD), dengan margin of error sekitar ±2.8% pada tingkat kepercayaan 95%.
Hasil survei ini memberikan gambaran tentang tren dukungan masyarakat terhadap para calon presiden dalam Pilpres 2024. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Satgas BLBI akan Diperpanjang, Mahfud MD Mengejar Obligor yang Mengemplang.
Menko Polhukam, Mahfud MD, mengumumkan bahwa masa kerja Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan diperpanjang.
Keputusan ini diambil karena pentingnya peran Satgas BLBI dalam menyelesaikan masalah hutang para obligor.
Saat ini, masa kerja Satgas BLBI dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini, namun Mahfud MD tidak merinci hingga kapan perpanjangan akan dilakukan.
Satgas BLBI tidak hanya bertugas dalam proses penagihan, tetapi juga fokus pada penentuan posisi hukum para obligor.
Mahfud MD menegaskan bahwa proses penagihan terhadap para obligor yang mengemplang akan terus dilakukan.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga 30 Mei 2023, Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset dan PNBP dengan jumlah 3.980,62 hektar dan perkiraan nilai sebesar Rp30,659 triliun dari target Rp110,45 triliun dari para obligor.
Perpanjangan masa kerja Satgas BLBI merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah hutang dari para obligor dapat dilakukan dengan efektif.
Satgas BLBI memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa negara tidak dirugikan akibat tindakan wanprestasi para obligor.
Dalam keterangannya, Mahfud MD menegaskan bahwa Satgas BLBI akan terus melakukan penagihan kepada para obligor yang masih memiliki hutang yang belum diselesaikan.
Satgas BLBI telah membentuk tim yang berdedikasi dalam menyelesaikan kasus-kasus BLBI. Mereka bekerja secara intensif untuk mengumpulkan informasi, memeriksa dokumen, dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Perpanjangan masa kerja Satgas BLBI memberikan kesempatan bagi mereka untuk terus melanjutkan upaya penagihan yang sedang berjalan dan mengejar para obligor yang masih mengemplang.
Keputusan perpanjangan ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus BLBI dan mengembalikan dana yang seharusnya menjadi aset negara.
Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penagihan dan memastikan bahwa negara tidak dirugikan lebih lanjut. Dengan adanya perpanjangan masa kerja Satgas BLBI, diharapkan lebih banyak obligor yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang mereka kepada negara. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Jalan Tol Cisumdawu Diresmikan oleh Presiden Jokowi untuk Meningkatkan Konektivitas dan Gratis Selama 2 Minggu!.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi menyatakan harapannya bahwa jalan tol ini akan mempermudah konektivitas menuju Bandara Internasional Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Dengan total panjang jalan tol sebesar 61,6 kilometer dan menghabiskan anggaran sebesar Rp18,3 triliun, Presiden mengapresiasi konstruksi jalan tol yang dilengkapi dengan terowongan kembar sepanjang 472 meter.
Selain itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengumumkan bahwa tarif Tol Cisumdawu akan digratiskan selama 2-3 minggu mendatang sebelum dioperasikan secara komersial.
Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merasakan manfaat dari jalan tol ini tanpa biaya. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu melibatkan porsi APBN sepanjang 28,4 kilometer dan porsi investasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol sepanjang 33,2 kilometer.
Dengan dukungan pemerintah melalui APBN, diharapkan tarif tol Cisumdawu dapat lebih terjangkau bagi pengguna. Sebelumnya, beberapa seksi dari jalan tol Cisumdawu telah beroperasi, seperti Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan sepanjang 11,45 kilometer dan Seksi 2 Pamulihan-Sumedang sepanjang 17,05 kilometer.
Selain itu, Seksi 3 Sumedang-Cimalaka sepanjang 4,05 kilometer dibuka untuk mendukung kelancaran lalu lintas selama Natal dan Tahun Baru 2022/2023. Seksi 4-6 Cimalaka-Dawuan sepanjang 29,3 kilometer juga dibuka fungsional saat mudik Lebaran 2023.
Dengan beroperasinya jalan tol ini, diharapkan akan terjadi peningkatan mobilitas dan aksesibilitas bagi masyarakat serta pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang luar biasa sebesar Rp 478,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana cadangan tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian tahun 2023.
Dengan SAL yang signifikan ini, pemerintah berharap dapat mengatasi dampak kelesuan perekonomian global dan koreksi harga komoditas yang diperkirakan terjadi.
SAL yang cukup besar ini diharapkan menjadi penyangga fiskal yang ampuh dan akan digunakan untuk pemenuhan pembayaran utang serta kewajiban pemerintah.
Dari total SAL sebesar Rp 156,9 triliun yang akan digunakan pada tahun ini, sebagian besar akan dialokasikan untuk penurunan pembiayaan utang sebesar Rp 100,9 triliun.
Selain itu, sebesar Rp 56 triliun akan digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah, termasuk kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), subsidi pupuk, dan kompensasi energi.
Dengan adanya cadangan dana yang besar, diharapkan pemerintah dapat menjaga kestabilan fiskal dan mengatasi tantangan ekonomi yang mungkin timbul pada tahun ini. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini merilis hasil survei terbaru mereka yang melibatkan sejumlah aspek isu nasional, termasuk pemilihan presiden pada tahun 2024.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, terus mengalami penurunan yang konsisten.
Sementara itu, elektabilitas Prabowo Subianto dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Ganjar Pranowo dari PDI-P terus meningkat.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyampaikan bahwa terdapat tren penguatan dukungan terhadap Prabowo yang konsisten sejak Januari 2023 hingga sekarang.
Dalam survei terbaru, elektabilitas Prabowo meningkat dari 30,3% pada April menjadi 35,8% pada Juli. Selain itu, elektabilitas Ganjar Pranowo juga mengalami peningkatan dari 26,9% pada April menjadi 32,2% pada Juli.
Namun, elektabilitas Anies Baswedan mengalami penurunan dari 25,3% pada April menjadi 21,4% pada Juli. Dalam simulasi 19 nama calon presiden pada 2024, Prabowo Subianto menempati posisi pertama dengan perolehan 25,3%, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan 25,1%, dan Anies Baswedan dengan 15,4%.
Dalam simulasi dengan hanya 3 nama calon presiden, Prabowo masih menduduki posisi teratas dengan perolehan 35,8%, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan 32,2%, dan Anies Baswedan dengan 21,4%.
Survei LSI ini dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) dengan melibatkan 1.242 responden yang dipilih secara acak.
Margin of error survei ini diperkirakan sekitar ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilaksanakan pada periode 1-8 Juli 2023 dan melibatkan populasi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone. (*Ibs)