Jakarta, Pewartanusantara.com – Dedek Hendry dari Gender Focal Point (GFP) melihat tata kelola sumber daya alam di Indonesia masih bersifat destruktif, diskriminatif, dan belum memihak kepada perempuan, kelompok marginal.
Ha itu ia ungkap saat memberikan catatan penutup Webinar Festival Ibu Bumi memperingati International Women’s Day 2022 pada Senin (14/3), yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF), Gender Focal Point (GFP), Aksi SETAPAK dan Beritabaru.co.
“Kekerasan yang muncul dari konflik sumber daya alam di negara kita ini, perempuan itu menjadi salah satu korban yang berdampak paling buruk,” kata Dedek Hendry.
Secara regulasi ia tidak menafikan adanya perbaikan di beberapa ruang dengan menggunakan pendekatan cara baru, dari pendekatan represif menjadi pendekatan dialogis atau komunikatif.
“Namun ada faktor kepemimpinan di dalam lembaga yang mungkin, baik itu lembaga negara atau faktor di luar negara, masih sangat patriarkis. Hal itu terlihat dari cerita berbagai pejuang di akar rumput,” jelasnya.
“Seringkali perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Sebaliknya, ketika ada konflik perempuan yang menjadi garis depan perjuangan masyarakat terkait dengan pembelaan hak atas SDA dan tanah,” sambungnya.
Melihat situasi tersebut, Dedek Hendry menaruh harapan besar ada dorongan dari berbagai elemen masyarakat untuk melibatkan partisipasi perempuan menjadi aktor dalam pengambilan keputusan SDA.
“Kedepannya, bagaimana kita mendorong partisipasi perempuan tidak hanya sebagai peserta. Tapi perempuan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan, baik pengambilan keputusan sebelum terjadi konflik maupun dalam proses penanganan konflik, terkait sumber daya alam,” urainya.
Menurutnya, perempuan memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam berperan, perempuan sangat sustainability dan berpandangan lebih progresif.
“Perempuan memiliki visi ke depan. Dia sudah memikirkan nasib anak cucu, bukan sekadar kepentingan pragmatis dan kepentingan jangka pendek,” terangnya.
Di akhir paparannya, Dedek Hendry menegaskan supaya negara atau komunitas masyarakat lainnya terus mendorong partisipasi perempuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring guna memastikan pengelolaan sumber daya alam yang inklusif.
