Kolaborasi dan Ketersediaan Akses Menjadi Kunci Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan

Google News
TAF
Para narasumber dan tamu unadangan menghadiri kegiatan bertajuk Belajar dari Rejang Lebong Bengkulu: Mendorong dan Memperkuat Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan, Selasa (7/12).

Pewartanusantara.com, Jakarta – Kolaborasi berbagai pihak dan ketersediaan akses dinilai mampu memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh beberapa narasumber dalam diskusi bertajuk Belajar dari Rejang Lebong Bengkulu: Mendorong dan Memperkuat Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan, Selasa (7/12).

Dedek Hendry dari LivE misalnya menyebut bahwa kendala utama mengapa perempuan susah bergerak dan berjuang untuk lingkungan adalah akses informasi.

Para ibu yang tinggal di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), tegas Dedek, mengaku hanya sedikit sekali tahu tentang hutan dan perempuan. Padahal mereka memiliki keresahan bersama, potensi, dan keyakinan untuk mengelola hutan.

“Untuk alasan itulah LivE mencoba mendampingi ibu-ibu, berbagi informasi tentang yang mereka butuhkan, dan menjembatani mereka dengan TNKS,” ungkapnya.

Menurut Dedek, apa yang sedang terjadi adalah terkait hak atas informasi. Ketika ada sosialiasi apa pun saja, yang sering diundang adalah para laki-laki, sedangkan perempuan tidak.

“Inilah yang kiranya menghambat pergerakan mereka (kelompok perempuan) di sekitar TNKS. Namun saat ini, itu sudah teratasi. KPPL sudah memiliki hubungan langsung dengan TNKS, sehingga sekarang pendampingan dari LivE sudah berkurang,” jelasnya dalam diskusi yang dipandu oleh Elmi Arkana ini.

Selain akses, seperti disampaikan Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi dan Plt. Kepala Balai Besar TNKS Pratono Puroso, kolaborasi multipihak juga diperlukan sebagai penunjang.

Mereka sependapat bahwa yang penting untuk turut andil dalam pengelolaan hutan adalah para pemangku kebijakan, sektor swasta, para akademisi, tenaga ahli, dan masyarakat sipil.

“Utamanya, masyarakat yang tinggal di sekitar TNKS. Interaksi mereka dan kerja samanya berdampak sama sekali pada hutan di TNKS,” ungkap Pratono Puroso.

Syamsul Effendi menambahkan, antara hutan dan masyarakat memiliki ikatan yang kuat. Sehingga kerja sama antar masyarakat di wilayah TNKS optimis bisa dilakukan.

“Hutan bagi masyarakat bukan saja soal sumber kehidupan, seperti air bersih dan wisata, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat bisa tahan terhadap bencana,” jelas Effendi.  

Adanya relasi kuat antara hutan dan masyarakat tersebut diakui juga oleh Ketua Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Maju Bersama Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Rita Wati.

Rita mengaku apa yang menjadikannya tergerak untuk berjuang dalam mendapatkan akses kelola kawasan hutan adalah kesadarannya tentang potensi hutan yang luar biasa.

Di sisi lain, itu berhubungan pula dengan kesadaran bahwa pihak yang paling terdampak ketika hutan rusak adalah perempuan.

“Hutan sangat penting bagi perempuan, apalagi saat bencana. Perempuan selama ini berkecimpung di air. Perempuan dari bangun tidur sampai mau tidur itu air. Kalau hutan rusak dan kekeringan, dampak terbesarnya perempuan. Perempuan lebih butuh air,” jelasnya. 

Diskusi yang diselenggaran oleh UKaid, The Asia Foundation (TAF), LivE, dan Pemkab Kabupaten Rejang Lebong ini dihadiri oleh Dirjen KSDAE KLHK Wiratno, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan KLHK Bambang Supriyanto, dan segenap Ketua KPPL di wilayah TNKS.

Sebagaimana disampaikan oleh Alam Surya Putra dari TAF, kegiatan ini diselenggarakan untuk mendiskusikan strategi kolaborasi dan inovasi untuk mendorong dan memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan.

“Dan kenapa Rejang Lebong? Sebab inisiasi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) lahir di sini,” ungkap Alam dalam diskusi yang diselanggarakan secara campuran, di ruang POLA Pemda Kabupaten Rejang Lebong Curup dan ditayangkan secara langsung via kanal Youtube Beritabaruco.