Pewarta Nusantara – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangannya mengenai beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya tidak pantas untuk dilanjutkan.
Salah satunya adalah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang masih dilakukan oleh pemerintah. Menurut JK, kebijakan subsidi BBM sebaiknya tidak dilanjutkan di masa mendatang.
“Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu,” kata JK dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia (19/5).
Menurut JK, subsidi BBM sebenarnya dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, namun tidak perlu dilakukan secara terus-menerus.
Ia berpendapat bahwa masyarakat sebenarnya mampu membeli BBM tanpa adanya subsidi. JK juga mengingatkan pengalaman pada tahun 2005 ketika ia menjabat, di mana kenaikan harga BBM hingga 100% diterima oleh masyarakat.
Selain itu, JK juga mengomentari mengenai nilai ekspor yang meningkat tetapi tidak diikuti dengan peningkatan cadangan devisa.
Ia menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah saat ini sudah tepat, tetapi dampaknya akan lebih maksimal jika melibatkan usaha nasional secara penuh daripada mengandalkan investor asing.
“Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang,” pungkasnya.
Baca juga: Heboh Isu Data Nasabah BSI Dicuri Lockbit, Ini Hak Nasabah dalam UU PDP
JK menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus terus dievaluasi, dan pemerintahan selanjutnya tidak harus mengikuti apa yang dilakukan saat ini.
Evaluasi terhadap kebijakan yang diambil saat ini harus dilakukan oleh pemerintah di masa mendatang.
