Jakarta, Pewartanusantara.com – Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang diproyeksikan untuk mengembangkan inovasi kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi di Indonesia.
Untuk mendukung hal itu, Pemerintah Provinsi Riau memasukan kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 atau yang lebih dikenal sebagai Riau Hijau.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Provinsi Riau (FITRA Riau), Triono Hadi mengatakan bahwa Ecological Fiscal Transfer (EFT) merupakan bentuk upaya untuk mendorong kolaborasi berbagai tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan perlindungan lingkungan hidup.
“Hal ini adalah sebuah ikhtiar sebagai alternatif kebijakan dalam rangka mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa dalam bersama-sama melakukan perlindungan lingkungan hidup,” ujar Triono saat memberikan sambutan pada acara Mini Workshop Pengembangan TAKE/TAPE, Senin (4/10).
Acara tersebut diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau dan didukung Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budger Center (IBC), The Reform Initiatives (TRI), dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).
Triono juga menyinggung pentingya dukungan kebijakan transfer anggaran kepada Kabupaten/Kota untuk mempercepat pencapaian program Riau Hijau secara kolaboratif.
“Oleh karena itu maka menjadi penting bahwa skema EFT ini diseminasikan untuk menggali peluang agar bisa diterapkan di tingkat provinsi dalam rangka akselerasi kebijakan Riau Hijau atau di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan karakteristik dan persoalan lingkungan di daerah tersebut,” tuturnya.
Triono menegaskan bahwa FITRA Riau akan terus berupaya mendorong kebijakan anggaran yang pro terhadap penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
“Tentu ini menjadi langkah awal dalam berkolaborasi secara lebih intens jika memang ada daerah yang nantinya tertarik melakukan pengembangan-pengembangan sesuai kondisi daerah lain,” pungkasnya.
Kebijakan Anggaran untuk Selamatkan Lingkungan
Sementara itu, Gubernur Riau H. Syamsuar yang diwakili Kepala Bappedalitbang Riau saat memberikan sambutannya mengatakan bahwa ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Provinsi Riau jika tidak dikelola dengan bijaksana maka akan menjadi bencana ekologi bagi masyarakat.
“Provinsi Riau memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Migas, hutan, lahan gambut, perikanan, pertanian, dan perkebunan yang dapat dikelola dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Riau. Potensi alami itu jika tidak dikelola dengan bijaksana akan menjadi bencana ekologi seperti Karhutla, kekeringan, banjir, dan kekurangan energi,” katanya.
Oleh karena itu, Pemprov Riau mendorong pemerintah daerah lain dalam merumuskan kebijakan agar menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah-langkah kebijakan strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 yang disebut dengan Riau Hijau.
“Riau Hijau merupakan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan. Riau Hijau dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak tidak hanya pemerintah tetapi juga perguruan tinggi, swasta, organisasi non pemerintah, serta media,” jelasnya.
Ia mengatakan, rencana aksi Riau Hijau meliputi tiga kebijakan penting yaitu meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kualitas pengelolaan sumber daya alam, serta bauran energi sumber alam terbarukan.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci suksesnya implementasi rencana aksi Riau Hijau. Atas dasar komitmen inilah kemudian Riau menjadi provinsi menjadi pilot pembangunan rendah karbon di Indonesia,” tuturnya.
“Kami berharap kegiatan ini dapat berkontribusi terhadap lahirnya inovasi-inovasi daerah khususnya dalam skema pendanaan lingkungan hidup,” pungkas Gubernur Riau dalam sambutannya.
Secara umum Gubernur Riau berterimakasih atas gagasan EFT yang sedang diinisiasi, sehingga perlu dipertimbangkan untuk diterapkan di Riau. Lebih lanjut ia menyinggung perlunya merancang kebijakan bantuan keuangan berbasis kinerja dan harus memprioritaskan aspek lingkungan hidup.
