GLF Sebagai Upaya Kolaborasi Perlindungan Lingkungan di Indonesia

Jakarta, Pewartanusantara.com – The Asia Foundation (TAF) bersama FITRA, Pattiro, dan segenap institusi lainnya menggelar Green Leadership Forum (GLF) pada Rabu (27/10).

Tema yang diusung adalah “Kebangkitan Nasional dalam Mendorong Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia”.

Forum yang merupakan rangkaian dari Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) ini menghadirkan sejumlah Kepala Daerah dan perangkat pemerintahan lainnya.

Melalui sambutannya, Alam Surya Putra mewakili TAF menyatakan bahwa forum ini digagas oleh sejumlah koalisi masyarakat sipil di Indonesia untuk mempromosikan pendanaan atau insentif fiskal untuk penanganan lingkungan hidup di Indonesia.

Lebih lanjut, Alam menyampaikan latar belakang dari upaya tersebut.

“Gagasan ini dimulai di tahun 2018 ketika beberapa masyarakat sipil mencoba menggagas instrumen baru yang mungkin bisa dilakukan di beberapa kabupaten atau tingkat provinsi,” terangnya.

Instrumen tersebut terbagi menjadi dua, yakni di tingkat kabupaten dikenal dengan istilahTransfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), sementara di tingkat provinsi dikenal denganTransfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE).

Saat itu, terdapat dua wilayah yang tertarik untuk mencoba menerapkan instrumenTAKE, di antaranya Kabupaten Jayapura.

Adapun wilayah lainnya yakni Provinsi Kalimantan Utara, yang terus mendorong terwujudnya sistem TAPE.  

Kedua upaya ini telah menginspirasi dan memperluas pengembangan transfer anggaran berbasi sekologi di Indonesia.

Alam menginfokan, sudah ada sejumlah wilayah yang telah mengadopsi penerapan TAKE. “Saat ini sudah ada sekitar 43 kabupaten, kota dan provinsi yang sudah didampingi teman-teman masyarakat sipil, dan sudah ada 6 atau 7 daerah baru tingkat kabupaten yang megadopsi penerapanTAKE di Indonesia,” katanya.

Ia meyebutkan, terdapat beberapa kabupaten yang sedang menyusun kebijakan penerapan TAKE, di antaranya Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), Kabupaten Tolitoli (Sulawesi Tengah), Sabang, Sanggau, dan kabupatenlain di Papua Barat. Segenap masyarakat sipil dan pemerintah daerah bekerja sama untuk mempersiapkan diri dan mengadaptasi skema tersebut.

Sedangkan untuk TAPE masih dalam pengembangan.“Dalam proses ke depan sudah ada 3 provinsi yang mendiskusikan instrumennya, termasuk Provinsi Aceh, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sedang mencoba mengadopsi skemaTAPE ini sebagai bagian dari kebijakan mereka,” tutur Alam.

Ia menegaskan, acara ini menjadi momen kolaborasi yang maksimal. Pasalnya, tidak hanya melibatkan Pemda dan warga sipil, perguruan tinggi pun turut serta dalam penyusunan indicator atau kebijakan tersebut.

“Kolaborasi ini tentunya dalam upaya menjaga lingkungan hidup yang menjadi tantangan besar pemerintah Indonesia saat ini. Dan ini merupakan agenda penting bagi pemerintahan Indonesia khususnya menghadapi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia,” tandas Alam.

Acara ini diharapkan menjadi momentum untuk menyuarakan agenda perlindungan lingkungan sekaligus upaya memperkuat kembali reformasi pendanaan lingkungan hidup yang lebih baik.