Jakarta, Pewartanusantara.com – Isu lingkungan akhir-akhir ini mulai banyak diperbincangkan dan mendapat perhatian khusus dari berbagai lapisan. Di Indonesia sendiri, banyak permasalahan lingkungan yang lahir dari proses pembangunan kurang tepat.
The Asia Foundation dengan didukung Koalisi Masyarakat Sipil terus mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Sehingga dengan langkah tersebut kondisi ekologis yang semakin mengkhawatirkan secara perlahan dapat teratasi.
“Koalisi masyarakat sipil memandang bahwa, untuk pendanaan, salah satu upaya yang harus di dorong dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim dengan memperkuat kolaborasi antara level pemerintah,” kata Triono Hadi, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup, Rabu (10/11).
Hal itu ia ungkap dalam acara konferensi nasional Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi. Acara tersebut diinisiasi The Asia Foundation (TAF) atas kerjasama koalisi masyarakat sipil, dan Beritabaru.co sebagai media patnernya.
Triono, sapaan akrabnya, menyebut bahwa konferensi tersebut merupakan puncak dari acara Festival Inovasi, Insentif Fiskal berbasis Ekologi (IFT). “Konferensi nasional pengembangan arah baru insentif fiskal merupakan puncak dari rangkaian kegiatan festival insentif fiskal yang memang sudah dua bulan ini dilakukan dengan berbagai macam kegiatan,” jelasnya.
“Tentu ini dirancang untuk membahas dan merumuskan agenda-agenda keberlanjutan dalam proses mempromosikan inovasi ini, khususnya terkait dengan kinerja di sektor ekologi,” tambah Triono saat memberikan sambutan.
Sebagai perwakilan dari koalisi masyarakat sipil, Triono memandang perlu isu lingkungan hidup harus selalu didorong menjadi bagian prioritas pembangunan antar level pemerintah sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasar asas otonomi dan desentralisasi.
“IFT merupakan salah satu gagasan masyarakat sipil, di level nasional ada gagasan yang bentuk namanya Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE), kemudian ada istilah TAPE untuk level Provinsi, TAKE untuk level Kabupaten/kota ke desa,” terangnya.
Menurut Triono, sejak tahun 2018 koalisi masyarakat sipil yang diinisiasi oleh TAF terus berupaya mengembangkan skema kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi di wilayahnya masing-masing.
“Sebagai gambaran, sudah ada satu pemerintah daerah, yaitu Provinsi Kalimantan Utara yang telah mengimplementasikan TAPE dengan penegakan bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di daerahnya berdasarkan asas prestasi kinerja,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengungkap, bahwa hingga saat ini sudah ada 12 Provinsi lain yang dalam proses pendampingan oleh koalisi masyarakat sipil. Selain itu, untuk skema TAKE sudah diterapkan di 8 Daerah, diantaranya Bener Meriah, Siak, Bengkalis di Riau, Kubu Raya dan Sanggau di Kalimantan Barat, Nunukan di Kalimantan Utara, kemudian Sigi di Sulawesi Tengah serta Papua Jayapura.
“Sementara masih ada juga 22 daerah lain yang saat sedang dalam proses pendampingan. Gagasan pembicaraan EFT dalam bentuk TANE, TAPE dan Take, yang sekarang terus dikembangkan secara konsep merupakan skema insentif atas kinerja sebagai langkah untuk mendorong peningkatan kinerja khususnya di bidang ekologi,” tuturnya.
“Skema ini juga menjadi strategi untuk memperkuat kebijakan dalam rangka performance budgeting dalam agenda perlindungan lingkungan. Sehingga tidak berlebihan, masyarakat sipil memandang bahwa pendekatan kebijakan ini merupakan gagasan arah baru insentif fiskal di Indonesia,’ tambah Triono.
Triono berharap, skenario serupa juga dapat dikembangkan dalam mendorong kualitas kinerja lain, seperti insentif fiskal berbasis pelayanan publik, insentif fiskal berbasis kinerja pengarusutamaan gender, insentif fiskal dalam pembangunan kawasan perdesaan.
“Yang tentunya dalam konteks konferensi nasional ini menjadi topik-topik yang didiskusikan bagaimana skema-skema itu diimplementasikan baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah,” tukas Triono.
