Nasional
Jakarta - Untuk memperkuat kolaborasi lintas sektoral dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Wahid Foundation menggelar Pertemuan Tahunan Forum Kemitraan Nasional (FKN) RAN PE 2024. Acara ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan berlangsung pada Rabu, 16 Oktober 2024, di The Sultan Hotel, Jakarta.
Pertemuan ini bertujuan untuk menguatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, filantropi, dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Forum ini diharapkan menjadi wadah diskusi strategis untuk memperkuat jaringan kemitraan, berbagi pengalaman, serta membahas solusi inovatif dalam pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, menekankan pentingnya pendekatan “whole of government and whole of society” dalam upaya penanggulangan ekstremisme.
BNPT, Andhika Chrisnayudhanto " class="wp-image-187464" title="Tingkatkan Kolaborasi Lintas Sektoral: BNPT dan Wahid Foundation Gelar FKN RAN PE 2024"/>“FKN RAN PE merupakan ruang komunikasi dan kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE. Pendekatan multidimensi ini sangat penting mengingat kompleksitas ancaman ekstremisme kekerasan,” ujar Andhika.
Andhika juga memaparkan pencapaian penting dari upaya pencegahan ekstremisme selama tahun 2023, yakni tidak adanya serangan terorisme di Indonesia. “Koordinasi yang baik antara penegak hukum dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan ini. Namun, upaya pencegahan harus terus dilakukan karena kelompok teroris terus menyebarkan ajaran mereka, khususnya melalui platform daring,” tambahnya.
Sementara itu, Mujtaba Hamdi, Development and Policy Advisor Wahid Foundation, menyampaikan bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan RAN PE. “RAN PE sejak awal dirancang dengan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini mengombinasikan strategi lunak dan keras untuk mencegah terorisme,” jelas Mujtaba.
Selama setahun terakhir, Forum Kemitraan Nasional telah berhasil memfasilitasi beberapa inisiatif penting, termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PE di Sulawesi Selatan dan Kota Depok. “Kami berharap pertemuan ini menghasilkan ide-ide strategis yang dapat menjadi pijakan bagi implementasi RAN PE fase kedua, yang akan berlangsung hingga 2029,” tambah Mujtaba.
Pertemuan ini juga menggarisbawahi pentingnya peran sektor swasta dan lembaga filantropi dalam mendukung program-program pencegahan kekerasan. Diskusi antar-stakeholder diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan RAN PE di tingkat nasional maupun daerah.
BNPT dan Wahid Foundation menegaskan bahwa pencegahan ekstremisme kekerasan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya diemban oleh pemerintah. Forum ini menjadi platform penting dalam merumuskan kebijakan, memperkuat kolaborasi, dan menciptakan strategi yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai di Indonesia.
Pewartanusantara.com - Wahid Foundation dan La Rimpu mengadakan Diskusi Partisipatif dengan tema “Perempuan Berdaya untuk Perdamaian Berkelanjutan: Aksi Kemanusiaan Damai untuk Meningkatkan Resiliensi Masyarakat di Kota/Kabupaten Bima” di Hotel Marina Inn, Kota Bima.
Kegiatan ini menandai dimulainya program baru "Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan: Nexus Perdamaian-Kemanusiaan untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat di Indonesia," yang didukung oleh UN Women dan Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Diskusi tersebut bertujuan untuk melibatkan para pemangku kepentingan strategis dalam program ini, serta membahas berbagai pandangan mengenai pemberdayaan perempuan, perdamaian, aksi kemanusiaan, dan lingkungan di Kota/Kabupaten Bima. Pemilihan wilayah program di Nusa Tenggara Barat didasarkan pada Scoping dan Baseline Study yang dilakukan oleh UN Women pada tahun 2022. Studi ini menunjukkan beberapa aspek risiko dan kerentanan di wilayah tersebut, seperti bencana alam, konflik sosial, dan ekstremisme kekerasan.
Siti Kholisoh, Plh. Managing Director Wahid Foundation, menyampaikan bahwa Wahid Foundation bersama dengan UN Women sejak 2017 telah mendorong inisiatif lokal untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam mempromosikan perdamaian.
"Program yang kami inisiasi di Kota/Kabupaten Bima akan menekankan strategi pelibatan multipihak baik pemerintah maupun pemangku kepentingan di masyarakat. Dalam implementasinya kami akan bekerjasama dengan La Rimpu sebagai mitra lokal," tuturnya seperti dikutip dari rilis resmi Wahid Foundation, Kamis (11/7/).
Diskusi dan kick-off program hari ini melibatkan multi-stakeholder dari berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) seperti DMPD, BPBD, DP3AP2KB, Kesbangpol, Dinas Sosial Kota dan Kabupaten Bima, serta perwakilan dari tujuh desa/kelurahan di Kota dan Kabupaten Bima.
Juga hadir organisasi keagamaan, kelompok perempuan, lembaga dan dinas terkait, komunitas, serta perwakilan kelompok disabilitas dan anak muda. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategis dan rencana aksi dalam pemberdayaan perempuan untuk perdamaian berkelanjutan.
Atun Wardatun, Direktur Eksekutif La Rimpu, menyatakan, “Kami sangat menerima dengan baik kolaborasi Wahid Foundation dan UN Women. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan desa, pengetahuan, keterampilan, dan komitmen mereka untuk terlibat dalam ruang publik dan agenda advokasi di berbagai desa.”
Pujawan, Sekretaris Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, menyambut baik program ini. “Pihaknya menyambut dengan baik dapat terlibat dalam program ini, karena memiliki tujuan akhir yang sama yaitu mengurangi dampak dari bencana. Dalam mitigasi bencana ada tiga tahap yaitu pra bencana, saat bencana, dan setelahnya. Di situ peran perempuan ini terutama ingin kami libatkan. Harapannya ke depan program ini melalui Wahid Foundation dan UN Women bisa berkelanjutan dan terus bekerja sama dengan pemerintah lokal.”
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini diharapkan akan menghasilkan rumusan tentang peluang, tantangan, dan isu-isu penting terkait pemberdayaan perempuan, perdamaian, aksi kemanusiaan, dan lingkungan di Kota/Kabupaten Bima. Selain itu, juga diharapkan dapat menghasilkan peta pemangku kepentingan strategis yang dilibatkan dalam program pemberdayaan perempuan untuk perdamaian berkelanjutan.
Program ini dijalankan sejak 26 Juni 2023 hingga 31 Desember 2026 di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan tujuan meningkatkan ketangguhan masyarakat dan mengurangi kerentanan pada situasi darurat bencana alam di wilayah rentan konflik. Program ini bekerjasama dengan berbagai kementerian strategis dan organisasi lokal seperti La Rimpu dan LP2DER, menyasar tujuh desa/kelurahan di Bima yang dipilih berdasarkan asesmen tim Wahid Foundation dan La Rimpu.
Program ini melibatkan berbagai kegiatan pelatihan terkait kesiapsiagaan bencana, pencegahan konflik sosial, dan promosi perdamaian untuk mencegah intoleransi dan ekstremisme kekerasan. Kelompok perempuan muda juga difasilitasi untuk meningkatkan kapasitas terkait kepemimpinan, advokasi kebijakan, dan keterlibatan dalam pencegahan bencana dan konflik sosial. Aparatur pemerintah desa dan kelurahan juga diberikan pelatihan perencanaan dan penganggaran desa yang responsif gender.
Pewartanusantara, Jakarta - Yayasan Prajna Harmonis Indonesia, Wahid Foundation, Nishan World Center for Confucian Studies, dan Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT) menginisiasi terselenggaranya 1st World Civilizations Harmony Forum 2024 dan Indonesia Forum for the 10th Nishan Forum on World Civilizations dengan tema “Building A Pathway To Harmonious Coexistence” pada Sabtu (15/6/2024) di Hotel Merusaka Nusa Dua, Bali.
Forum ini menginisiasi dialog antar peradaban dunia yang bertujuan untuk menjaga keberagaman peradaban serta membangun komunitas global yang rukun dan harmonis. Selain itu, forum ini juga menegaskan kerja sama internasional sebagai fondasi untuk perdamaian dunia yang berkelanjutan dengan menyediakan platform bagi pemimpin, akademisi, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih inklusif dan adil.
Acara dihadiri oleh PJ Gubernur Bali yang diwakili oleh Asisten I Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, tokoh agama, akademisi dari Indonesia, Singapura, Malaysia, dan China, perwakilan organisasi keagamaan, dan perwakilan sejumlah kampus di Bali.
Ketua Yayasan Prajna Harmonis Indonesia, Kasino, dalam welcoming remarks menyampaikan bahwa Juni 2024 adalah momen bersejarah. Dimana pada 7 Juni lalu, sidang ke-78 Majelis Umum PBB secara konsensus mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Tiongkok untuk mendeklarasikan 10 Juni sebagai Hari Internasional untuk Dialog Antar Peradaban.
“Di Indonesia, tanggal 1 Juni adalah Hari Lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai dan kebijaksanaan yang bersumber dari sejarah dan budaya bangsa Indonesia sejak dahulu,” tutur Kasino. Ia menjelaskan bahwa saat ini umat manusia sedang terpuruk dalam konflik dan perpecahan, sehingga dibutuhkan komitmen bersama untuk membangun dialog antar peradaban sebagai upaya mencari jalan keluar bagi koeksistensi yang harmonis.
“Sehingga kami berharap forum ini dapat menjembatani lintas agama, bangsa, dan budaya yang memiliki cita-cita luhur dan jiwa kasih bagi dunia, untuk berdialog dan berkomunikasi secara tulus serta bersinergi membangun peradaban dan hidup berdampingan secara harmonis bagi seluruh umat manusia,” jelasnya.
Senada dengan Kasino, Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, menyampaikan bahwa cita-cita KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk mewujudkan perdamaian di seluruh dunia menjadi inspirasi yang terus diperjuangkan.
“Gus Dur memahami bahwa kekuatan Indonesia terletak pada keberagamannya. Beliau membayangkan sebuah kehidupan masyarakat di mana orang-orang dari berbagai agama, budaya, dan latar belakang hidup berdampingan, diikat oleh komitmen bersama untuk toleransi dan saling pengertian,” tutur Yenny melalui sambutan daring.
Semasa hidupnya, lanjut Yenny, Gus Dur secara konsisten terus menyuarakan hak kebebasan beragama dan memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Yenny menegaskan bahwa di tengah situasi global yang sering diwarnai konflik dan perpecahan, Indonesia berdiri sebagai mercusuar harapan, menunjukkan bahwa hidup berdampingan secara damai tidak hanya mungkin, tetapi juga penting untuk kemajuan dan kemakmuran.
“Marilah kita mengambil inspirasi dari semangat Indonesia. Mari kita rangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan dan merayakan ikatan yang menyatukan kita sebagai satu keluarga manusia,” pungkas Yenny.
Sementara itu, Asisten I Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, menyampaikan apresiasi dari Penjabat Gubernur Bali atas terselenggaranya forum ini. Menurutnya, forum ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis antar umat beragama.
“Keharmonisan akan tercapai ketika kita sadar akan posisi dan peran kita dalam masyarakat. Keharmonisan adalah kunci untuk hidup bersaudara dan berdampingan dengan damai,” tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama membangun kehidupan sosial yang damai dan bergotong-royong. Persatuan, menurutnya, adalah dasar untuk mewujudkan hidup yang rukun, toleran, dan harmonis. Kerja sama antar warga merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
“Forum ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat solidaritas dan saling pengertian di antara masyarakat. Dengan partisipasi aktif dalam forum ini, seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis,” jelasnya menutup sambutan.
Selanjutnya, Prof. Kishore Mahbubani (Inisiator Asia Peace Programme dan Insinyur Kehormatan Asia Research Institute National University of Singapore) menjelaskan bahwa Asia Tenggara adalah laboratorium multi-peradaban karena dari 670 juta penduduk terdapat lebih dari 250 juta Muslim, 150 juta penganut Kristen, 150 juta penganut Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, dan Hindu. Menurutnya, keragaman ini mencerminkan kekayaan budaya yang unik dan dinamis yang jarang ditemukan di belahan dunia lain.
“Setiap peradaban utama dunia diwakili di Asia Tenggara termasuk peradaban Barat dan semua tetap hidup berdampingan dalam perdamaian,” tutur Kishore saat memberikan sambutan khusus secara daring.
Dia menambahkan bahwa kemampuan Asia Tenggara untuk mempertahankan harmoni di tengah keragaman yang luar biasa ini memberikan contoh yang berharga bagi dunia dalam mengelola pluralitas dan perbedaan.
Lebih lanjut, Ia juga menekankan bahwa keberagaman memberi peluang besar bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh dunia tersebut.
“Interaksi antara berbagai kelompok etnis dan agama telah mendorong inovasi dan kreativitas, serta memperkaya kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Keragaman ini bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa jika dikelola dengan bijak,” katanya.
Kegiatan ini terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama Diskusi Pleno dengan tema “Membangun Jalan Hidup Bersama yang Harmonis” beberapa narasumber yang membahas tema ini secara mendalam diantaranya, Prof. Wen Haiming (Wakil Direktur Nishan Center for Confucian Studies), Dr. Made Mangku Pastika (Anggota DPD RI dan Mantan Gubernur Bali), Prof. Kong Deli (Akademisi Fakultas Filsafat Capital Normal University of China), dan Dr. Muhammad Najib Azca (Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Peneliti Pusat Keamanan & Perdamaian Universitas Gadjah Mada ).
Sesi kedua, Diskusi Panel I tema “Bhinneka Tunggal Ika dan Persaudaraan Umat Manusia” dengan narasumber I Gusti Raka Panji Tisna (Budayawan, Fasilitator Pendidikan dan Penggiat Pelestarian Alam), Prof. Alimatul Qibtiyah (Dosen Fakultas UIN Sunan Kalijaga dan Tokoh Perempuan Muhammadiyah), Prof. Wen Haiming (Wakil Direktur Nishan World Center for Confucian Studies dan Profesor Fakultas Filsafat Renmin University of China), Dr. I Ketut Donder (Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar), Prof. Li Shangxin (Pusat Ilmu Filsafat Shandong University), Drs. Putu Suasta (Tokoh Kemanusiaan) dan Mr. Kong Lingqian (Beijing Bohua Traditional Chinese Medicine Inheritance and Development Center).
Selanjutnya adalah Diskusi Panel II dengan tema “Dialog Peradaban Indonesia-Tiongkok” dipandu oleh Dr. Novi Basuki dengan pemaparan dari Prof. Zhang Fenglian (Wakil Direktur Shandong Academy of Social Sciences) Dr. I Made Sendra (Direktur Indonesia Tourism Confucius Institute Universitas Udayana), Prof. Chang Qiang (Peneliti Departemen Sastra dan Editorial Nishan World Center for Confucian Studies), Dr. Chin Chong Foh (Associate Professor, Universiti Tuanku Abdul Rahman of Malaysia), Prof. Chen Renren (Hunan University), Prof. Du Yunhui (Beijing Language and Culture University), Prof. Roger T. Ames (Profesor Emeritus Fakultas Filsafat Universitas Hawaii), Mr. Sun Jingxin (Wakil Presiden Akademi Studi Kontemporer Tiongkok dan Dunia), dan Rachmat Soekasah (Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok).
Forum diakhiri dengan sesi penutup dengan penyampaian ringkasan akademik oleh Akademisi Fakultas Filsafat Capital Normal University of China, Prof. Kong Deli dan ucapan terima kasih oleh Ketua Yayasan Prajna Harmonis Indonesia, Kasino. Selanjutnya juga penyerahan cinderamata kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam forum perdamaian ini.
Forum yang berlangsung hingga sore hari tersebut berhasil merumuskan hasil diskusi yang menekankan pentingnya promosi toleransi, saling menghormati, dan kerja sama internasional sebagai landasan untuk perdamaian dunia yang berkelanjutan. Diharapkan forum ini dapat menghasilkan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan global yang dihadapi saat ini dan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam menjaga keberagaman budaya dan membangun kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
Pewarta Nusantara, Sepak Bola - Dusan Vlahovic telah menjadi perbincangan hangat di bursa transfer musim panas 2023, dengan banyak rumor yang menyebutkan kemungkinan kepindahannya dari Juventus.
Meskipun Bianconeri tidak keberatan melepasnya jika mendapat tawaran yang sesuai, Arkadiusz Milik berharap agar Vlahovic tetap bertahan di klub.
"Saat ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Giuntoli telah menyatakan bahwa Vlahovic akan pergi jika ada tawaran yang memuaskan," ungkap Milik seperti yang dikutip dari laman Football Italia.
Namun, Milik sendiri sangat berharap agar Vlahovic tidak meninggalkan Juventus. Bagi Milik, untuk tampil kompetitif di musim depan, tim harus memiliki pemain-pemain kuat di semua lini. Ia menyadari pentingnya persaingan antar pemain untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan.
Selain itu, Milik juga menyoroti pandangan publik yang menganggapnya sebagai pilihan kedua di belakang Vlahovic.
Baca Juga; Chelsea: Mencari Gelandang Berpengalaman, Conor Gallagher Tetap Dipertahankan
Ia menegaskan bahwa tidak ada perasaan menjadi pemain pilihan kedua karena rekan setim dan pelatih tidak pernah menyatakan hal tersebut.
Milik mengungkapkan bahwa dirinya fokus pada tugasnya di atas lapangan dan berusaha memberikan yang terbaik. Jika dipercaya menjadi starter, ia berusaha membuktikan bahwa ia layak untuk mendapatkan kesempatan tersebut.
Di musim 2022-23, Milik mencatatkan 27 penampilan di liga, dengan 17 di antaranya sebagai starter. Penyerang asal Polandia ini memberikan performa yang memuaskan dengan menyumbangkan tujuh gol dan satu assist.
Bagi Vlahovic, masa depannya masih menjadi pertanyaan besar. Semua pihak menunggu perkembangan lebih lanjut di bursa transfer untuk mengetahui apakah ia akan bertahan di Juventus atau berpindah ke klub lain.
Persaingan dengan Milik di lini depan Juventus telah menjadi sorotan, dan kedua pemain ini akan berusaha memberikan kontribusi maksimal untuk klub dalam upaya meraih kesuksesan di musim-musim mendatang. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Sepak Bola - Berita terkini menyebutkan bahwa Sofyan Amrabat telah menjadi sorotan Manchester United selama beberapa pekan terakhir.
Namun, hingga saat ini, usaha The Red Devils untuk meyakinkan Fiorentina agar melepas sang pemain tampaknya belum membuahkan hasil.
Mahmoud El Boussati, agen yang mewakili Sofyan Amrabat, memberikan peringatan serius kepada Manchester United.
Dia mengungkapkan bahwa beberapa klub juga telah menunjukkan minat untuk mendatangkan kliennya yang tengah bersinar.
"Dalam saat-saat seperti ini, Sofyan mendapat perhatian dari beberapa tim. Namun, dia harus membuat keputusan yang tepat," ucap El Boussati seperti yang dikutip dari laman Football Italia.
"Kini, dia masih berstatus sebagai pemain Fiorentina dan telah aktif dalam sesi latihan pra-musim sejak hari Senin minggu lalu," tambahnya.
Lebih lanjut, El Boussati menyatakan keyakinannya bahwa Amrabat kemungkinan besar akan meninggalkan Fiorentina tahun ini.
Setelah tiga tahun setia membela La Viola, Amrabat siap untuk melangkah ke babak berikutnya dalam kariernya.
"Jika ada tawaran menarik yang datang, Sofyan siap untuk melangkah lebih jauh. Saya percaya Fiorentina juga tidak akan keberatan melepaskannya."
"Saat ini, kami telah menerima beberapa tawaran. Sekitar tiga atau empat penawaran sedang kami pertimbangkan," tandas El Boussati.
Prestasi gemilang Sofyan Amrabat bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2022 telah membuat namanya semakin dikenal.
Akibatnya, Fiorentina menilai pemainnya ini dengan harga yang cukup tinggi, yakni antara 30 hingga 40 juta euro.
Amrabat yang memiliki talenta luar biasa dan kualitas bermain yang menonjol, tampaknya menjadi incaran beberapa klub besar.
Salah satunya adalah Manchester United, yang berusaha keras untuk mendatangkan pemain yang tengah naik daun ini. Meskipun demikian, Fiorentina belum sepenuhnya yakin untuk melepas Amrabat dari skuad mereka.
Sementara itu, agen Amrabat, Mahmoud El Boussati, telah memberikan peringatan kepada Manchester United bahwa ada pilihan lain yang sedang dipertimbangkan oleh klien mereka.
Beberapa klub lain juga telah menunjukkan minat untuk merekrut pemain muda ini, dan Sofyan Amrabat sendiri siap untuk melangkah ke langkah berikutnya dalam kariernya.
Sebagai pemain inti Fiorentina, Amrabat telah menunjukkan penampilan mengesankan selama beberapa musim terakhir, dan hal ini menjadikannya salah satu pemain paling menarik di pasar transfer.
Dengan minat yang terus berkembang dari beberapa klub, masa depannya di sepak bola Eropa nampaknya semakin menarik untuk disimak.
Kini, tinggal menunggu dan melihat ke mana arah perjalanan Amrabat akan membawanya, apakah tetap bertahan di Fiorentina atau berangkat menuju klub baru yang menanti dengan tangan terbuka. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menpora Dito Ariotedjo meminta maaf atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya yang telah menimbulkan kegaduhan di publik.
Dalam keterangannya di gedung Kemenpora, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/7), Dito mengakui bahwa laporan kekayaannya mencapai Rp 282 miliar, dengan sebagian besar nilai tersebut berasal dari hadiah.
Dalam klarifikasi lebih lanjut, Dito menyatakan bahwa aset yang diterima dari hadiah tersebut sebenarnya merupakan pemberian orang tua istrinya kepada sang istri sebelum mereka menikah.
"Saya juga ingin minta maaf ini jadi kegaduhan juga di publik," ujar Dito saat meminta maaf atas LHKPN-nya yang kontroversial.
Dia juga menyatakan bahwa dalam hal penerimaan hadiah, seharusnya dia lebih berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengisi LHKPN, karena terdapat kebingungan dalam definisi hadiah tersebut.
Dito menegaskan bahwa rumah-rumah yang menjadi bagian dari hadiah tersebut diberikan oleh mertua kepada istrinya sebelum mereka menikah, dan karena itu, aset tersebut di atas nama sang istri.
Dia mencoba menjelaskan bahwa pemindahan nama pemilik aset dari orang tua kepada anak sebagai hadiah atau hibah adalah hal teknis yang memang dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaporan kekayaan.
Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang termuda di Kabinet Indonesia Maju, Dito menganggap sorotan publik atas LHKPN-nya sebagai hal yang wajar.
Dia menegaskan komitmennya terhadap integritas, akuntabilitas, dan transparansi sejak menjabat sebagai menteri.
Dito menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses yang dilalui dan konsekuensi yang muncul sebagai seorang menteri.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah melakukan klarifikasi terkait aset senilai Rp 162 miliar yang tercatat sebagai hadiah dalam LHKPN Dito Ariotedjo.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa KPK telah berkomunikasi dengan Dito untuk mengetahui lebih lanjut tentang bukti aset tersebut.
"Kan dia nggak lampirin surat apa-apa loh," kata Pahala mengenai klarifikasi pagi tersebut di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (24/7).
Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa Dito setuju untuk merevisi LHKPN-nya, mengganti keterangan hadiah menjadi hibah tanpa akta.
Baca Juga; Pemerintah Menetapkan Batas Akhir Pembiayaan Vaksinasi COVID-19 Gratis
Pahala menjelaskan bahwa terdapat konotasi gratifikasi dalam keterangan hadiah tersebut, walaupun sebenarnya aset tersebut merupakan hadiah dari keluarga.
Proses klarifikasi ini merupakan langkah yang diambil untuk menjernihkan informasi terkait LHKPN Dito Ariotedjo dan menegaskan kembali pentingnya ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaporan kekayaan bagi para penyelenggara negara.
Penting untuk mencatat bahwa kutipan di atas merupakan laporan dalam gaya jurnalistik dan tidak ada kesimpulan yang diberikan oleh penulis. Selain itu, kutipan ini perlu didukung dengan sumber yang sah untuk keabsahan informasi yang disajikan. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan bahwa pembiayaan pemerintah untuk program Vaksinasi COVID-19 gratis akan berakhir pada 31 Desember 2023.
Saat ini, pemerintah masih menanggung biaya vaksinasi hingga akhir tahun ini, dan program ini mencakup kelompok masyarakat berisiko tinggi dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Namun, mulai awal 2024, kelompok tersebut akan dikecualikan dari program vaksinasi gratis. Budi menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah menetapkan bahwa orang-orang yang berisiko tinggi dan telah dicakup oleh BPJS Kesehatan akan tetap mendapatkan vaksinasi gratis.
Namun, bagi yang belum tercakup, mereka harus membayar vaksinasi seperti layanan kesehatan biasa. Meskipun Indonesia telah memasuki era endemi COVID-19, vaksinasi tetap diperlukan untuk mencegah penularan virus dan mengurangi risiko gejala berat saat terinfeksi, sehingga dapat mengurangi beban perawatan di rumah sakit.
Menurut Budi, vaksinasi COVID-19 akan terus dilakukan seperti halnya vaksinasi rutin lainnya, khususnya untuk kelompok berisiko tinggi, seperti orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu, termasuk kelompok lansia dengan komorbid, dewasa muda dengan komorbid terutama obesitas, dan mereka yang memiliki gangguan kekebalan tubuh seperti penyandang HIV.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, menyatakan bahwa regulasi terbaru tentang vaksinasi gratis yang akan berlaku mulai 1 Januari 2024 akan difokuskan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi dan peserta PBI BPJS Kesehatan.
Pemerintah sedang menyusun peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan masa endemi COVID-19, yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2024.
Kelompok berisiko tinggi tersebut akan tetap mendapatkan vaksinasi gratis sebagai upaya pencegahan dan perlindungan kesehatan mereka. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, melakukan aksi tegas dengan memusnahkan produk Impor senilai Rp12 miliar yang melanggar aturan di Komplek Pergudangan Surya Terang, Sidoarjo, Jawa Timur.
Kolaborasi antara Ditjen Bea Cukai, kejaksaan tinggi, dan kepolisian menjadi langkah konkret dalam memberantas produk ilegal yang menyerbu pasar dalam negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
Hal ini menimbulkan dampak serius terhadap industri dan ekonomi Indonesia, karena kompetisi yang ketat di tingkat global menuntut langkah cepat dan tegas dalam menangani masalah ini.
Pemusnahan dilakukan terhadap 12 jenis produk yang ditemukan melanggar aturan dalam proses impor, mencakup produk hewan olahan, kehutanan, keramik, alas kaki, elektronik, kosmetik, makanan dan minuman, mainan anak, tekstil produk tertentu, serta alat ukur air.
Dalam keterangannya, Mendag Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap ekonomi Indonesia karena pemusnahan ini sebagai terapi kejut (shock therapy) untuk melindungi industri dalam negeri dari produk ilegal yang merugikan.
Ia mengapresiasi kerja sama dari berbagai pihak yang turut berperan aktif dalam memerangi produk ilegal guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan UMKM, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Langkah pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan dan pengawasan di luar pabean (post border) selama tahun 2023 oleh Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Surabaya.
Baca Juga; KPK Mendalami Pungli di Rutan KPK: 70 Orang Saksi Diperiksa
Pemeriksaan dan pengawasan ini mengacu pada peraturan yang mengatur tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post border) dalam upaya untuk menjamin ketaatan importir terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
Selama periode Januari-Juni 2023, BPTN Surabaya telah melakukan pengawasan terhadap 98 perusahaan dan 186 Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Dari pengawasan ini, ditemukan 33 pelanggaran yang mengakibatkan sanksi peringatan, pemusnahan barang, dan pemblokiran akses kepabeanan.
Acara pemusnahan produk ilegal tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Anggota DPR RI Zainudin Maliki, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur I Untung Basuki, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, serta para pejabat dari kejaksaan tinggi dan kepolisian daerah. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan laporan mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juni 2023 yang tetap menunjukkan kestabilan dan kinerja yang baik.
Total pendapatan negara hingga saat itu mencapai Rp1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari total target pendapatan negara tahun ini.
Meskipun pertumbuhan pendapatan negara sebesar 5,4 persen mengalami penurunan dari angka double digit pada tahun sebelumnya, Menkeu menilai kondisi ini masih relatif normal.
Dari sisi belanja negara, hingga semester pertama tahun 2023, capaian telah mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41,0 persen dari target APBN tahun ini.
Hasilnya, posisi APBN pada periode tersebut tercatat surplus sebesar Rp152,3 triliun atau 0,71 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini memberikan keyakinan bahwa defisit tahun ini masih dapat dijaga bahkan diturunkan, serta keseimbangan primer juga menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga; KPK Mendalami Pungli di Rutan KPK: 70 Orang Saksi Diperiksa
Meskipun APBN dalam kondisi solid, tetap ada beberapa aspek yang perlu diwaspadai, terutama dari sisi perekonomian global yang mengalami perlemahan.
Negara-negara seperti Amerika, Eropa, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, dan Korea, yang sebelumnya memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dan perdagangan dunia, mengalami perlambatan.
Namun, beberapa negara termasuk Indonesia, masih dapat bertahan pada posisi ekspansi akselerasi. Meski begitu, penurunan permintaan terhadap barang ekspor dan harga komoditas yang mengalami koreksi berdampak pada nilai ekspor dan impor Indonesia.
Menkeu juga menyampaikan beberapa indikator kinerja APBN lainnya yang menunjukkan optimisme dalam perekonomian Indonesia, seperti faktor permintaan dalam negeri, indeks penjualan ritel yang tumbuh tinggi, dan kinerja pasar surat berharga negara yang tetap terjaga berkat likuiditas domestik yang baik.
Meskipun terdapat tantangan di tingkat global, Indonesia masih berada dalam posisi yang menguntungkan dan tetap berupaya menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Pemerintah mengupayakan pendekatan edukatif yang masif untuk menangani permasalahan Obesitas di Indonesia dengan target angka obesitas hanya tiga persen pada tahun 2030.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan komitmen pemerintah terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dalam diskusi yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.
Dante menekankan pentingnya edukasi yang merata di tengah masyarakat sebagai kunci untuk mencapai target tersebut.
Salah satu langkah konkret yang sedang diupayakan pemerintah adalah penerapan ketentuan pajak pada makanan yang mengandung bahan olahan gula, garam, dan lemak (GGL) dengan kadar yang berlebihan.
Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menekan angka obesitas dan berkontribusi pada pencapaian angka SDGs tiga persen pada tahun 2030.
Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa angka obesitas di Indonesia mengalami peningkatan yang drastis dari 15,3 persen pada tahun 2013 menjadi 21,8 persen pada tahun 2018.
Dante menganggap angka ini sebagai hal yang mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian serius. Dalam konteks ini, obesitas pada anak menjadi perhatian khusus karena dapat menjadi beban ganda malnutrisi.
Selain masalah kekurangan gizi (stunting), obesitas pada anak juga menjadi masalah serius yang perlu ditangani dengan baik.
Baca Juga; KPK Mendalami Pungli di Rutan KPK: 70 Orang Saksi Diperiksa
Dante menyatakan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola asuh anak yang sehat dan mengajarkan anak untuk menjadi smart eater atau cerdas dalam memilih makanan yang sehat dan bergizi.
Pola makan yang baik dan pemahaman tentang kalori serta registrasi produk makanan di sektor industri UMKM juga menjadi perhatian penting untuk menurunkan angka obesitas pada anak.
Perlu adanya sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat secara luas, dalam menghadapi tantangan obesitas di Indonesia.
Upaya pencegahan dan edukasi harus terus diperkuat agar angka obesitas dapat ditekan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik. (*Ibs)