Nasional

Belajar Inovasi Kebijakan TAPE dari Kalimantan Utara

BBC 1 1
Bappeda Litbang Provinsi Kaltara Ahmad Iqbal, Bappeda Litbang Kabupaten Tana Tidung Siti Aisyah dan pembawa acara Novita Kristiani dalam Podcast “Kepala daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Ekologi” seri ke-2 Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) Provinsi Kaltara, Selasa (28/9).

Jakarta, Pewartanusantara.com – Inovasi kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi menjadi arah baru dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia, salah satunya melalui kebijakan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE).

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sendiri merupakan sebagai salah satu daerah penggagas TAPE di Tanah Air. Ahmad Iqbal, Bappeda Litbang Kaltara menuturkan bahwa yang melatar belakangi kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

“TAPE sudah kami implementasikan sejah tahun 2020 dan tahun ini memasuki tahun yang kedua,” kata Iqbal dalam Podcast “Kepala daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Ekologi” seri ke-2 Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) Provinsi Kaltara, Selasa (28/9).

Podcast tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT). Acara digelar atas kerjasama antara The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Provinsi Riau (Fitra Riau) serta didukung oleh beberapa organisasi lingkungan hidup lainnya.

Iqbal menjelaskan dengan adanya dukungan dari koalisi masyarakat sipil dan organisasi lingkungan hidup, Kaltara mampu melahirkan program pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelestarian.

“Pada awalnya sebuah perencanaan, dan kemudian dalam perjalanannya kita didorong untuk mengimplementasikan. Alhamdulillah dalam perubahan anggaran 2020 bisa kami laksanakan, dengan anggaran sekitar Rp5 miliar dan pada tahun ini bisa kami lanjutkan kembali,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan beberapa kriteria pembangunan yang berwawasan lingkungan. “Meliputi pencegahan dan pengendalian Karhutla, ruang terbuka hijau, pengolahan persampahan, perlindungan air, serta pencemaran udara,” kata Iqbal.

Iqbal berharap dengan kriteria tersebut target TAPE dapat terukur dan tercapai dengan baik. “Setelah kami adakan monitoring ke lima kabupaten/kota, program TAPE berjalan baik dan telah menggairahkan Pemkab untuk ikut mendukung dengan program inovatif yang tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan hidup tetapi juga berdampak pada sosial, ekonomi dan lainnya,” tuturnya.

Iqbal berharap, program TAPE dapat diimplementasikan seluruh provinsi yang ada Indonesia. “Sudah barang tentu dengan karakteristik wilayahnya masing-masing,” tukas Iqbal.

Sebagai salah satu Pemkab penerima insentif TAPE Pemprov Kaltara, BAPPEDA Litbang Kabupaten Tana Tidung, Siti Aisyah menyebut bahwa perjuangan pemprov dalam menyediakan dana insentif tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tana Tidung.

Salah satu diantaranya dalam penanggulangan Karhutlah, penyediaan ruang terbuka hijau serta pengolahan sampah. “Kita akan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kita lebih baik memperkuat kapasitas Pemda dalam pelestarian fungsi ekologi, dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Aisyah.

Aisyah juga menegaskan, manfaat konkrit lainnya dari TAPE di antaranya yaitu lebih memprioritaskan pembangunan lestari dan yang menjaga lingkungan dan mensejahterakan masyarakat. “Agar masyarakat percaya bahwa menjaga lingkungan ada manfaatnya. Dari segi kesehatan, kualitas hidup,” tambahnya.

Program TAPE, hingga turunannya ke TAKE, menurut Aisyah perlu didorong hingga ke tahap pemerintah Desa. Ia mengatakan, dalam pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi harus melibatkan pemerintah desa dan pemuda sebagai ujung tombak.

“Sehingga terbentuk simbiosis mutualisme antara kabupaten dan pemerintah desa yang tidak hanya memacu inovasi tetapi juga menjadikan desa lebih berdaya kedepannya,” ujar Aisyah.

Mempertegas pengembangan TAPE ke depan, Aisyah berharap anggaran TAPE untuk Tana Tidung menjadi alternatif dalam upaya konservasi hutan tidak hanya dari BKK, tapi juga bisa masuk dalam kebijakan penganggaran Pemda.

“Sebagai bentuk peran serta dalam penurunan emisi deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” tegas Siti Aisyah.

Tentang Penulis

Zainul Abidin

Wartawan Beritabaru.co